Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi emisi karbon dioksida (CO2). ( Foto; geographical.co.uk )

Ilustrasi emisi karbon dioksida (CO2). ( Foto; geographical.co.uk )

Jalan Panjang Indonesia Mengurangi Gas Rumah Kaca

Senin, 27 September 2021 | 11:01 WIB
Hari Gunarto (hari_gunarto@investor.co.id)

Indonesia telah menandatangani Paris Agreement pada 2015, yang merupakan kesepakatan global untuk mengurangi gas rumah kaca (GRK) agar pada abad ini suhu bumi tidak meningkat lebih dari 1,5%. Perjanjian itu kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang No 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change.

Setiap negara penandatangan Paris Agreement wajib menyampaikan Nationally Determined Contributions (NDC) yang berisi langkah-langkah penurunan emisi GRK masing-masing. Dalam NDC Tahap I (2020-2030), Indonesia menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 29% secara mandiri atau 41% jika mendapat bantuan internasional. Indonesia juga mencanangkan net zero emission paling lambat pada 2060.

Porsi pengurangan tertinggi GRK adalah sektor kehutanan sebesar 24%, sektor energi 15,5%, limbah 1%, industrial processes and product use (IPPU) 0,11%, dan pertanian 0,13%. Untuk sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FoLU), pada 2030 tercapai net sink (penyerapan bersih) karbon.

Mampukan Indonesia mencapai pengurangan GRK mandiri 29% pada 2030 dan net zero emission pada 2060?

Dari berbagai kebijakan, strategi, dan rencana kerja yang disusun oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait, komitmen Indonesia untuk mengendalikan perubahan iklim sangat tinggi untuk mewujudkan net zero emission (NZE). Berbagai regulasi berikut insentif-insentif sebagai kompensasi sudah diberikan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan bahwa komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam mengendalikan perubahan iklim sangat tinggi. Namun, untuk mewujudkan bumi yang bersih tersebut, pemerintah tetap memperhatikan kondisi riil Indonesia yang sedang membangun. Misalnya, Indonesia saat ini masih tergantung pada energi fosil, terutama batu bara dan migas. Porsi pembangkit listrik terbesar masih berasal dari PLTU yang berbasis batu bara.

PT PLN (Persero) pun, sebagai perusahaan energi milik negara, telah memutuskan untuk memoratorium pembangunan baru pembangkit listrik bertenaga batu bara dalam perencanaan perseroan mulai tahun 2023.

Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga sudah mempunyai moratorium 66 juta hektare lahan bebas kebakaran, atau setara luas Norwegia dan Prancis. Belum lama ini, Presiden Joko Widodo juga menggagas terwujudnya pembangunan green industry atau zona industri bersih di Kalimantan Utara dengan ditopang oleh green energy.

Berbagai inisiatif lain untuk pengurangan emisi GRK dilakukan secara simultan lintas kementerian/lembaga (K/L). Bahkan swasta pun sudah jauh-jauh hari berpartisipasi dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan.

Misalnya, pemerintah telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Lembaga ini berupaya mengoptimalkan perannya dalam mengelola, memupuk dan menyalurkan berbagai macam pembiayaan yang dapat mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.

Kemudian, perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan untuk mengimplementasikan inisiatif-inisiatif yang terdiri aspek-aspek environmental, social, and governance (ESG). BEI mewajibkan emiten di BEI untuk mempublikasikan ESG Report. Sejauh ini, dari sekitar 750 emiten, baru 135 emiten yang sudah mempublikasikan ESG Report.

Di sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun sudah menyusun peta jalan (roadmap) Keuangan Berkelanjutan periode 2021-2025 yang menjadi referensi bagi seluruh pelaku industri jasa keuangan, terutama perbankan.

Upaya lain adalah penerapan pajak karbon yang akan diberlakukan mulai tahun depan. Formulasi pajak karbon tengah dirumuskan dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang kini sedang digodok oleh pemerintah bersama DPR. Sejauh ini, gagasan tersebut memang banyak mendapat resistensi dari pelaku usaha, khususnya di sektor pertambangan dan manufaktur.

Selain pajak karbon, ada skema lain yakni perdagangan karbon. Perusahaan yang emisi karbonnya tinggi bisa membeli karbon dari perusahaan yang emisinya rendah atau di bawah standar. Sejumlah perusahaan sudah siap menjual karbon ini, namun menunggu keluarnya peraturan pemerintah yang ditargetkan pada Oktober.

Masalah Biaya

Sementara itu, faktor yang juga sangat krusial dalam upaya penurunan GRK adalah persoalan dana. Agar Indonesia mampu menurunkan secara mandiri GRK sebesar 29% hingga 2030, dibutuhkan dana Rp 3.950 triliun. Kontribusi APBN hanya Rp 1.043 triliun (26%), sehingga perlu andil swasta sebesar Rp 2.907 triliun (74%).

Itulah sebabnya, berbagai upaya menggalang pendanaan (raising fund) untuk memenuhi target NDC pun dilakukan, baik dari domestik lewat korporasi, maupun di level global seperti Green Climate Fund (GCF) dan Global Environment Facility (GEF).

Di sektor swasta, sejumlah korporasi mulai agresif menerbitkan instrumen-instrumen keuangan yang perolehan dananya dialokasikan untuk upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Di antaranya adalah penerbitan surat utang seperti Green Bond dan Retail Green Sukuk.

Optimistis

Melihat berbagai upaya yang dijalankan simultan dan terjadinya sinergi lintas intansi tersebut, sejumlah kalangan optimistis Indonesia mampu mengurangi emisi karbon sesuai jadwal. Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK Laksmi Dhewanthi menilai, Paris Agreement yang ditandatangani sejak tahun 2016 hingga saat ini masih on the track. Indonesia terus mengevaluasi kinerja lima sektor yang ikut berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.

Untuk mencapai target NDC tahun 2030 dan visi jangka panjang pencapaian net zero emission pada 2060, KLHK membangun berbagai sistem mitigasi dan adaptasi. NDC Indonesia memang relatif berbeda jika dibandingkan negara lain, karena Indonesia meletakkan adaptasi dan mitigasi sebagai prioritas. Artinya, tidak hanya demi mencapai penurunan target emisi gas rumah kaca, tetapi juga ketahanan lingkungan.

Indonesia juga menyusun dokumen Long Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 atau long term strategy 2050, dan masuk ke dalam dokumen update NDC. Pada awal November 2021 nanti, akan digelar Conference of Parties (COP) ke-26 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Glasgow, Inggris. Dalam hal ini, Indonesia sudah memasukkan updated NDC pada 22 Juli lalu. Indonesia sudah menyampaikan update rencana pengurangan untuk sektor kehutanan dan energi, sebagai kontributor GRK terbesar. 

Masing-masing sektor memiliki kontribusi. Sektor energi berkontribusi melalui energi baru dan terbarukan. Sektor limbah juga berkontribusi terhadap penurunan emisi, akan difokuskan pada pengelolahan limbah padat dan limbah cair. Sektor industrial juga berkontribusi terhadap penurunan emisi, dengan lebih difokuskan kepada industri semen dan amoniak. Demikian pula sektor pertanian, yang lebih diutamakan pada penurunan emisi limbah ternak.

Indonesia memang akan menempuh jalan panjang guna mengurangi gas rumah kaca pada 2030 dan net zero emission pada 2060. Namun melihat strategi dan sinergi yang telah terjalin, target-target itu diyakini bakal terpenuhi. Bahkan bukan mustahil, terjadi akselerasi sehingga target bisa terwujud lebih cepat. 

Editor : Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN