Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Salah satu industri TPT. Foto ilustrasi: Joanito de Saojoao

Salah satu industri TPT. Foto ilustrasi: Joanito de Saojoao

Industri Hijau, Solusi Jitu Pangkas Emisi Karbon

Kamis, 14 Oktober 2021 | 08:00 WIB
Leonard AL Cahyoputra (leonard.cahyoputra@beritasatumedia.com)

JAKARTA, Investor.id - Penerapan konsep industri hijau diyakini menjadi solusi jitu memangkas emisi karbon dari sektor manufaktur. Selain itu, industri hijau dapat mengangkat daya saing sektor manufaktur nasional di kancah global.

Itu sebabnya, pemerintah dan pengusaha perlu bergotong royong mewujudkan industri hijau. Pemerintah bisa memberikan insentif kepada pengusaha yang menerapkan konsep ekonomi hijau (green economy). Ini diperlukan mengingat industri perlu berinvestasi untuk membeli mesin-mesin baru yang rendah emisi karbon. Sebaliknya, pemerintah dapat bertindak tegas dengan memberikan penalti ke perusahaan yang tak ramah lingkungan.

Pemerintah sebenarnya sudah mulai bergerak mengendalikan emisi karbon dari industri melalui pajak karbon yang berlaku tahun depan. Namun, ini rencana mendapatkan penolakan keras. Bahkan, beberapa pemanufaktur tak ragu meminta pemerintah membatalkan pajak karbon.

Alasannya sederhana, pajak karbon bakal mendorong PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menaikkan tarif listrik, mengingat sebagian pembangkit menggunakan batu bara, target yang disasar pajak karbon. Hal ini dapat mengikis daya saing manufaktur dan barang impor dikhawatirkan menyerbu pasar domestik.

Pemerintah pun diminta mengeluarkan jalan keluar atau solusi untuk masalah ini. Intinya, penurunan emisi karbon jangan sampai menggerus kinerja manufaktur. Apalagi, industri mulai pulih dari hantaman pandemi Covid-19, terlihat pada indeks manajer pembelian (purchasing manager index/PMI) September 2021 sebesar 52,2 atau kembali ke teritori ekspansif, setelah sebelumnya ambles di bawah 50, dihajar penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat alias PPKM Level 3-4.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, pemerintah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% atau setara dengan 834 juta ton CO2-ekuivalen secara mandiri dan sebesar 41% atau setara dengan 1,08 miliar ton CO2-ekuivalen pada 2030, apabila mendapatkan bantuan internasional. Sektor industri berkontribusi terhadap penurunan GRK untuk tiga sumber emisi, yaitu energi, proses industri dan penggunaan produk, serta pengelolaan limbah industri.

Seiring dengan itu, dia menuturkan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong seluruh sektor manufaktur di Indonesia dalam penerapan prinsip industri hijau. Langkah strategis ini akan mendukung penciptaan industri yang ramah lingkungan dan berdaya saing di kancah global.

Green economy, green technology dan green product harus diperkuat agar kita bisa semakin berdaya saing internasional. Saatnya, kita semua bersama-sama menjadi bagian dari transformasi menuju pembangunan industri berkelanjutan,” kata dia, belum lama ini.

Menperin menjelaskan, industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sejalan dengan program Making Indonesia 4.0. Prinsip ini mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

“Penerapan industri hijau merupakan upaya pencegahan terhadap emisi dan limbah dengan menerapkan sistem industri yang lebih efisien dalam mengubah bahan baku menjadi produk, serta limbah menjadi produk ikutan (by product) yang lebih berguna. Hal ini berhubungan erat dengan hasil penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (Proper),” tutur dia.

Kemenperin telah mensertifikasi sebanyak 37 perusahaan sebagai industri hijau. Seluruh perusahaan tersebut tidak ada yang mendapatkan Proper Merah atau Hitam, sehingga ke depan sangat wajar jika perusahaan yang tersertifikat industri hijau otomatis minimal mendapat Proper Biru. Selain itu, Kemenperin telah melaksanakan Program Penghargaan Industri Hijau sejak tahun 2010 dan memberikan penghargaan tersebut kepada 895 perusahaan industri dari sektor industri semen, oleo kimia, kelapa sawit, gula, petrokimia, pupuk, kertas, tekstil, besi dan baja, keramik, makanan dan minuman, jamu dan farmasi, dan lain-lain.

“Melalui pelaksanaan program ini, kami berupaya meningkatkan pemahaman bagi dunia industri tentang perlunya penerapan prinsip-prinsip industri hijau untuk mencapai efisiensi,” imbuh Agus.

Menurut Menperin, pengembangan industri hijau yang menjadi ikon yang selaras dengan keinginan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Sebab, ekonomi hijau akan mengarahkan ekonomi Indonesia menjadi lebih efisien dalam penggunaan sumber daya alam yang terbatas dan berupaya memperbaiki kondisi lingkungan yang sudah rusak akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali.

Lebih lanjut, pengembangan industri hijau juga menjadi tumpuan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Develompent Goals (SDGs), yang telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

“Dalam mewujudkan SDGs, sektor industri berkontribusi pada pencapaian SDGs tentang air, energi, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, industri dan infrastruktur, produksi dan konsumsi keberlanjutan, serta aksi perubahan iklim,” papar Menperin.

Menperin menambahkan, pihaknya memiliki dua strategi untuk mewujudkan industri hijau. Pertama, menghijaukan industri yang sudah ada. Kedua, membangun industri baru dengan prinsip industri hijau.

“Upaya mewujudkan industri hijau dilaksanakan melalui beberapa program, di antaranya Penghargaan Industri Hijau untuk memberikan motivasi kepada perusahaan industri yang telah berkomitmen menerapkan prinsip industri hijau secara konsisten,” ungkap dia.

Berdasarkan hasil dari program Penghargaan Industri Hijau 2019, tercatat penghematan energi sebesar Rp 3,5 triliun, dan penghematan air sebesar Rp 228,9 miliar. Program lainnya adalah penerbitan 28 Standar Industri Hijau (SIH) dan memperkuat kapasitas kelembagaan melalui Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) serta memberikan sertifikasi industri hijau kepada 37 perusahaan industri di antaranya semen, pupuk, tekstil, pulp kertas, dan karet.

Di samping itu, untuk menumbuhkan industri yang berdaya saing, efisien, dan hijau adalah dengan mengadopsi prinsip ekonomi sirkular. Pemerintah tengah menggalakan prinsip ekonomi sirkular di berbagai aspek. Hal ini bertujuan untuk menggantikan prinsip ekonomi linier yaitu take, make, dispose.

Agus menambahkan, penghargaan industri hijau merupakan bentuk fasilitasi non-fiskal yang diberikan Kementerian Perindustrian bagi perusahaan industri sebagai bentuk amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

Dia menambahkan, Kemenperin telah melaksanakan beberapa aksi perubahan iklim dengan menerbitkan pedoman penghitungan dan aksi mitigasi, pelatihan dan pendampingan untuk industri, serta aktif dalam kerja sama aksi perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon baik nasional, regional, maupun internasional. Hasil capaian aksi mitigasi dilaporkan oleh industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Kemenperin, kata dia, telah menjalankan beberapa program strategis, antara lain adalah program pengendalian perubahan iklim, pembangunan rendah karbon, serta manajemen dan efisiensi energi. “Dalam mendukung program-program tersebut, kebijakan dan penerapan prinsip-prinsip industri hijau dapat menjadi jawaban dalam menyelaraskan program-program terkait,” kata dia, belum lama ini.

Di luar itu, pembangunan kawasan industri hijau atau green industrial park menjadi solusi penurunan emisi karbon. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembangunan kawasan itu itu akan dibangun bulan depan dan di Kalimantan Utara (Kaltara), dengan luas lahan 20 ribu hektare (ha). Kawasan ini digadang-gadang menjadi yang terbesar di dunia. “Di kawasan itu, semuanya memakai EBT (energi baru terbarukan), sehingga hasil produknya dari kawasan industri itu adalah produk hijau,” ucap dia.

Presiden menerangkan, potensi ekonomi hijau di masa depan sangatlah besar. Pasalnya, dalam waktu 10 tahun mendatang akan banyak negara yang sudah tidak mau lagi menggunakan energi fosil seperti batu bara. “Karena semua nanti ke depan, 10 tahun lagi, Uni Eropa da Amerika Serikat (AS) akan mulai membeli barang yang ramah lingkungan. Semua mengarahnya ke sana, sehingga kita harus mendahului. Ini nanti adalah yang pertama di dunia,” ucap dia.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan, meski belum dibangun, sudah banyak yang mengantre untuk masuk kawasan tersebut “Sumber energi Green Industrial Park berasal dari Sungai Kayan,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Dana dan Sarana Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Azis Armand mengatakan, ekosistem green economy harus dibangun bersama pemerintah dan swasta. Kolaborasi itu tidak hanya mengenai penyediaan rantai pasok, tetapi juga insentif yang diberikan pemerintah untuk membantu pengusaha.

“Selain insentif, bisa juga penalti dari pemerintah bila industri tidak memenuhi kententuan green economy. Ini saya sangat mendukung sekali, karena keberlanjutan sudah menjadi driver bisnis saat ini,” ucap dia dalam sebuah webinar, belum lama ini.

Azis yang juga CEO PT Indika Energy Tbk menyatakan, saat ini, Indika bertransformasi portofolio aset. Perseroan menghentikan investasi baru di sektor batu bara dan bila memungkinkan akan mendivestasi aset-aset di sektor itu.

“Itu yang pertama. Kedua, ketika kami berinvestasi di luar sektor batu bara ataupun yang terkait dengan transisi energi, kami sangat terbuka sekali untuk bekerja sama,” ucap Azis.

Dilema Pajak Karbon

Sementara itu, satu per satu asosiasi mulai buka suara terkait pajak karbon. Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, ketua umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), terang-terangan meminta pemerintah membatalkan pajak karbon yang berlaku 1 April 2021. Alasannya, pajak karbon akan mendongkrak biaya produksi manufaktur.

Selain itu, pemerintah berniat menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11% tahun depan, yang mengancam penjualan sekaligus pemulihan industri. Itu artinya, manufaktur bakal diserang pukulan bertubi-tubi, sehingga bisa rontok.  Pajak karbon diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) oleh DPR. Berdasarkan beleid tersebut, pemerintah dan DPR menyepakati besaran tarif pajak karbon paling rendah Rp 30 per kilogram.

Selain industri pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan industri semen, sektor yang terimbas pajak karbon antara lain industri kertas, industri tekstil, industri kimia, industri pupuk, industri pengolahan dan pemurnian, dan industri kimia lainnya. Dengan harga batu bara yang saat ini masih berada di atas US$ 200 per ton, ini menjadi bumerang bagi industri dalam negeri. Sebab, ongkos produksi menjadi lebih besar dari biasanya.

“Permasalahan ini bukan hanya dihadapi oleh industri tekstil saja, tetapi semua industri yang ada di Indonesia. Kondisi inilah yang membuat kami belum siap dengan pemberlakuan pajak karbon yang sangat mendadak, terlalu dipaksanakan dan terburu-buru itu,” ujar Jemmy.

Menurut Jemmy, untuk membahas pajak karbon ini butuh waktu panjang, tidak bisa parsial, apalagi singkat. “Pemerintah harus duduk bareng bersama asosiasi-asosiasi industri, pelaku industri, Kadin dan para pemangku kepentingan lainnya  membahas permasalahan ini. Ini sangat terkesan dipaksakan tanpa memperhatikan suara kami,” ujar Jemmy.

Ibarat tinju, dia menegaskan, saat ini, industri di Indonesia terhuyung-huyung terkena pukulan bertubi-tubi. Belum lepas dari pandemi Covod-19 yang membuat pendapatan usaha anjlok, harga batu bara melonjak, biaya logistik naik seiring tingginya rantai pasok selama pandemi, lalu kenaikan PPN dan pajak penghasilan (PPh), serta pajak karbon.

Momen penerapan pajak karbon pada masa pandemi Covid-19, kata dia, akan memberikan tekanan kepada pelaku usaha serta masyarakat sebagai pengguna akhir. Karena itu, pemerintah perlu mengkaji lebih dalam terkait rencana penerapan pajak karbon.

Pasalnya, dia menyatakan, kesiapan pelaku usaha dan infrastruktur pemerintah dalam menyediakan sumber energi baru dan terbarukan juga perlu dipetakan dengan baik sebelum mulai menerapkan pajak karbon. Bahkan, penerapan transformasi kegiatan produksi menuju ramah lingkungan membutuhkan investasi dalam skala besar.

Jika tetap dipaksakan, Jemmy khawatir akan banyak industri yang rontok, di mana ujung-ujungnya akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK). “Karena itu, kami semua, asosiasi-asosiasi industri di Indonesia mendesak agar peraturan pajak karbon ini ditunda atau bila perlu dibatalkan,” tegas dia.

Sekjen Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (Apsyfi) Redma Gita Wirawasta mempertanyakan penerapan pajak karbon terhadap perusahaan pembangkit listrik tenaga uap batu bara dengan tarif Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara. Sebab, pajak karbon akan menambah ongkos produksi tekstil dan produk tekstil (TPT) hulu.

Dia menuturkan, Apsyfi sebenarnya setuju mengurangi emisi karbon. Bahkan, Apsyfi dan asosiasi-asosiasi lain sudah memberikan usulan sekitar 2-3 tahun lalu. Ini sejalan dengan kencederungan dunia yang berjuang mengurangi emisi karbon. Usulan yang diutarakan adalah insentif untuk industri yang mau mengurangi emisi karbon.

“Tapi faktanya, usulan itu tidak ditanggapi dan tahu-tahu Kementerian Keuangan merilis pajak karbon. Ini seperti memaksa. Jadi, kami masih bingung, pemerintah mau mengurangi emisi karbon atau mau mencari duit dari situ?” ujar dia.

Senada, Sekjen Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik (Inaplas) Fajar Budiono menerangkan, penerapan pajak kabon pasti akan membuat tarif listrik naik, yang akan membebani biaya produksi. Sebab, setelah bahan baku, biaya paling besar adalah listrik, baik untuk industri petrokimia hulu dan hilir, dengan porsi 80%. Imbasnya, daya saing petrokimia lokal terkikis.

Dia mengungkapkan berdasarkan hitungan Inaplas, dengan tarif Rp 30/kg karbon dioksida ekuivalen (CO2e), biaya produksi naik berkisar US$ 5-10 per metrik ton.“Saat ini, kami menunggu PP dan PMK pajak karbon untuk mengetahui seperti apa implementasinya. Kami mohon penerapan pajak karbon jangan sampai menghambat pertumbuhan industri. Kalau tiba-tiba semua dikenakan pajak baron, yang terdampak adalah daya saing industri dan daya beli masyarakat," ujar Fajar.

Dia menerangkan, negara-negara lain, terutama di Asean belum mengenakan pajak karbon. Dia mencatat, 55% kebutuhan polimer dalam negeri ditutup dari barang impor. Kemudian, terdapat 115 nomor HS produk plastik yang diimpor dengan volume sekitar 1 juta ton setahun.

"Kami mempertanyakan implementasi pajak karbon seperti apa, terutama untuk barang-barang impor. Jangan sampai pemerintah mau penambahan pendapatan, tetapi nanti malah tekor, karena PPN (pajak pertambahan nilai) dan pajak penghasilan (PPh) dari industri turun," ujar Fajar. 

Dia menegaskan, industri petrokimia hulu dan hilir mulai pulih. Rata-rata utilisasi perusahaan petrokimia hulu 95% lebih, sedangkan hilir 80% dari sebelumnya 50-60%. Beberapa perusahaan petrokimia juga mulai berancang-ancang menambah mesin.  

Dia mengatakan, jika pajak karbon tidak proindustri, investasi baru akan mundur atau perusahaan menghitung ulang, karena imbal hasil investasi menurun atau molor. Itu sebabnya, dia menilai, pajak karbon tidak pas diterapkan dalam waktu dekat.

“Indeks manajer pembelian Indonesia yang tengah bagus jangan sampai turun karena pajak karbon. Apalagi, setelah Covid-19, Indonesia membutuhkan mesin pertumbuhan," pungkas Fajar. 

Inaplas, kata dia, mendukung  penurunan gas emisi karbon, tetapi dengan skema perdagangan karbon, bukan pajak karbon. Adapun standarnya bisa dari Proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau standar industri hijau dari Kemenperin.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menegaskan, perlu adanya roadmap yang jelas terkait implementasi pajak karbon. Pasalnya, kebijaan ini tidak bersifat sesaat saja, tetapi untuk jangka panjang.

Terkait desakan agar pajak karbon ditunda atau dibatalkan, Faisal lebih melihat kondisi industri sampai saat ini. “Setidaknya ada solusi atau alternatif yang diberikan pemerintah agar kebijakan tersebut tidak memukul atau bahkan mematikan industri tersebut yang notabene merupakan industri vital, bukan hanya terhadap PDB, tetapi juga dalam penciptaan lapangan kerja,” kata dia. (ac)

 

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN