Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan di KTT Perubahan Iklim COP26 di Glasgow, Senin (1/11/2021) waktu setempat. Sumber: BSTV

Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan di KTT Perubahan Iklim COP26 di Glasgow, Senin (1/11/2021) waktu setempat. Sumber: BSTV

Para Pemimpin Dunia Sepakati Deforestasi Berakhir 2030

Jokowi Beberkan Sukses Indonesia Mengelola Iklim

Rabu, 3 November 2021 | 10:30 WIB
Iwan Subarkah Nurdiawan dan Novy Lumanauw

GLASGOW, investor.id – Presiden Jokowi membeberkan berbagai keberhasilan Indonesia dalam mengelola iklim. Keberhasilan itu dicapai karena Indonesia menempatkan aksi iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan dengan memadukan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.

“Kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan harus memadukan pertimbangan lingkungan dengan ekonomi dan sosial. Kemitraan dengan masyarakat juga diutamakan,” ujar Jokowi saat menjadi salah satu pembicara pada World Leaders Summit on Forest and Land Use di Scottish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, Selasa (2/11).

Pembicara lain yang tampil dalam rangkaian Conference of the Parties (COP) 26 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) itu di antaranya Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson dan Presiden Kolombia, Ivan Duque Marquez.

Di hadapan para pemimpin dunia, Presiden Jokowi menjelaskan, program perhutanan sosial dibuat agar konservasi hutan dapat menciptakan penghidupan bagi masyarakat sekitar. Itu penting karena 34% dari seluruh desa di Indonesia berada di perbatasan atau di dalam kawasan hutan.

"Jutaan masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor kehutanan. Menafikan hal ini bukan saja tidak realistis, namun juga tidak akan sustainable," tegas dia.

Kepala Negara menekankan, 90% penduduk dunia yang hidup dalam kemiskinan ekstrem bergantung pada hutan. Penyalahgunaan isu perubahan iklim sebagai hambatan perdagangan adalah kesalahan besar.

"Hal itu akan menggerus trust terhadap kerja sama internasional dalam mengatasi perubahan iklim, dan malah menghalangi pembangunan berkelanjutan yang justru sangat dibutuhkan," papar dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson, di sela penyelenggaraan  Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Dunia COP26 di Scottish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, Inggris Raya, pada Senin (1/11/2021) waktu setempat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson, di sela penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Dunia COP26 di Scottish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, Inggris Raya, pada Senin (1/11/2021) waktu setempat.

Menurut Presiden Jokowi, pengelolaan hutan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan menjadi satu-satunya pilihan. Indonesia siap berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai hal itu.

"Mari kita kelola hutan yang pro-environment, pro-development, dan people-centered. Ini adalah tujuan utama dari Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) Dialogue yang diketuai Indonesia bersama Inggris, sehingga hutan akan menjadi solusi berkelanjutan bagi aksi iklim global," tandas Jokowi.

Sebelumnya, pada KTT Pemimpin Dunia COP26, Presiden Jokowi menyatakan, sektor kehutanan dan lahan Indonesia akan mencapai Net Carbon Sink pada 2030. Itu merupakan komitmen Indonesia sebagai bagian dari solusi.

"Capaian nyata Indonesia di sektor kehutanan tidak terbantahkan. Pada 2020, tingkat kebakaran hutan diminimalisasi hingga 82%," tutur Presiden.

Selain itu, kata Presiden Jokowi, Indonesia pada 2019 berhasil menekan penurunan emisi dari hutan dan tata guna lahan hingga 40,9% dibandingkan pada 2015. Deforestasi hutan Indonesia juga mencapai tingkat terendah dalam 20 tahun terakhir.

"Ini dilakukan saat dunia tahun lalu kehilangan 12% lebih banyak hutan primer dibanding tahun sebelumnya. Juga ketika banyak negara maju justru mengalami kebakaran hutan dan lahan yang terbesar sepanjang sejarah," ujar Jokowi yang pada acara itu didampingi Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Lingkungan Hidup (LHK), Siti Nurbaya Bakar.

Di sela-sela KTT COP26, Presiden Jokowi juga menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Palestina, Mohammad Ibrahim Shtayyeh. Presiden Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan Palestina menjadi negara merdeka, berdaulat penuh, dan dapat menentukan nasibnya sendiri dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negaranya.

Adapun pada pertemuan bilateral dengan PM Slovenia, Janez Jansa, Presiden Jokowi antara lain mengharapkan agar Slovenia mendorong finalisasi perundingan Indonesia–EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Presiden Jokowi juga melangsungkan pertemuan bilateral dengan PM Inggris, Boris Johnson. Kedua pemimpin sepakat meningkatkan kerja sama ekonomi. Kepada Presiden Jokowi, PM Johnson bahkan menyatakan pentingnya dukungan berupa investasi hijau, dukungan multilateral development banks, dan teknologi hijau yang terjangkau.

Saat bertemu Presiden AS, Joe Biden, Presiden Jokowi setidaknya membahas empat isu utama, yaitu apresiasi kerja sama bidang kesehatan, pentingnya kedua negara memperkuat kerja sama bidang ekonomi, isu perubahan iklim, dan presidensi G20 Indonesia pada 2022. Kedua Kepala Negara pun bertukar pikiran mengenai berbagai isu internasional, seperti demokrasi, Myanmar, dan Afghanistan.

Selepas menghadiri rangkaian KTT Pemimpin Dunia COP26 di Glasgow, Presiden Jokowi melanjutkan lawatan kerja ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Presiden antara lain didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo saat tiba di acara KTT Pemimpin Dunia Konferensi Perubahan Iklim PBB COP26 di Glasgow, Skotlandia pada 1 November 2021. ( Foto: PHIL NOBLE / POOL / AFP )
Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo saat tiba di acara KTT Pemimpin Dunia Konferensi Perubahan Iklim PBB COP26 di Glasgow, Skotlandia pada 1 November 2021. ( Foto: PHIL NOBLE / POOL / AFP )

Deforestasi 2030

Sementara itu, para pemimpin dunia pada Selasa (2/11) mengumumkan komitmen bernilai miliaran dolar AS untuk mengakhiri deforestasi pada 2030. Namun target tersebut ditanggapi secara skeptis oleh kelompok-kelompok pemerhati lingkungan, yang menilai perlu ada tindakan lebih mendesak untuk menyelamatkan paru-paru Bumi.

Pemerintah Inggris selaku tuan rumah COP26 menyatakan, janji tersebut didukung hampir US$ 20 miliar dalam bentuk pendanaan publik maupun swasta. Juga didukung oleh lebih dari 100 pemimpin yang mewakili lebih dari 85% hutan dunia, di antaranya adalah hutan hujan Amazon, hutan boreal di utara Kanada, dan hutan hujan di Cekungan Kongo.

Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson mengatakan, kesepakatan tentang deforestasi sangat penting untuk tujuan menyeluruh, yakni membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celcius sebagai target yang paling ambisius dari Perjanjian Paris 2015. "Perubahan iklim dan keanekaragaman hayati adalah dua sisi mata uang yang sama," kata dia.

Johnson menjelaskan, masyarakat dunia tidak akan bisa menangani hilangnya habitat dan spesies tanpa mengatasi perubahan iklim. Mereka juga tidak akan bisa mengatasi perubahan iklim tanpa melindungi lingkungan serta menghormati hak-hak masyarakat adat.

Penandatangan janji itu juga melibatkan Brasil dan Rusia, yang menjadi sorotan karena pesatnya laju deforestasi di negara-masing-masing. Komitmen itu pun didukung AS, Tiongkok, Australia, dan Prancis.

Pakta hutan adalah yang pertama dari dua pengumuman yang diantisipasi di Glasgow pada Selasa. Pemerintah negara-negara mengungkap kesepakatan global untuk mengurangi emisi metana, GRK yang kuat, sebesar 30% dalam dekade ini.

Seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan kepada AFP bahwa 90 negara termasuk setengah dari 30 besar penghasil metana utama, telah menandatangani perjanjian.

Presiden AS Joe Biden (kanan)  berbicara dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (kiri)dalam pertemuan bilateral pada Konferensi Perubahan Iklim PBB COP26 di Glasgow, Skotlandia, pada 1 November 2021. ( Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP )
Presiden AS Joe Biden (kanan) berbicara dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (kiri)dalam pertemuan bilateral pada Konferensi Perubahan Iklim PBB COP26 di Glasgow, Skotlandia, pada 1 November 2021. ( Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP )

Tidak Baru

Pakta untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi dan degradasi lahan pada 2030 mencakup janji untuk mengamankan hak-hak masyarakat adat, serta mengakui peran mereka sebagai penjaga hutan. PM Boris Johnson menggambarkan janji itu belum pernah terjadi sebelumnya.

Namun pertemuan iklim PBB di New York pada 2014 mengeluarkan deklarasi serupa. Kesepakatan itu membuat lebih dari 200 negara, perusahaan, dan kelompok pribumi berjanji mengurangi separuh tingkat deforestasi pada 2020 dan mengakhirinya pada 2030.

Tetapi penilaian yang dilakukan awal tahun ini menemukan bahwa tujuh tahun sejak pakta tersebut diumumkan, hampir tidak ada pemerintah berada di jalur untuk memenuhi tanggung jawab mereka.

Pepohonan terus ditebang dalam skala industri, tidak terkecuali di Amazon, di bawah pemerintahan sayap kanan Presiden Brazil Jair Bolsonaro. Deforestasi di Brasil melonjak pada 2020, menyebabkan peningkatan emisi sebesar 9,5%.

Manusia telah menebang setengah dari hutan bumi. Praktik tersebut dua kali lipat berbahaya bagi iklim ketika pohon pengisap karbon dioksida (CO2) diganti dengan ternak atau tanaman monokultur.

Semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar cekungan Amazon berisiko terbalik, dari penyerap karbon menjadi sumber emisi akibat deforestasi dan kekeringan.

Presiden AS, Joe Biden mendesak para pemimpin negara untuk berusaha menghilangkan deforestasi dengan keseriusan yang sama. Biden pada Selasa (2/11) meluncurkan rencana AS memangkas emisi metana di seluruh negeri. Bagian dari strategi besar mengatasi perubahan iklim ini akan dilakukan dengan mengatur ulang sumur migas, jaringan pipa, dan infrastruktur lainnya.

Biden telah menetapkan target memangkas emisi GRK lebih dari 50% pada 2030. Namun ia masih berjuang supaya dapat meloloskan sebagian besar rancangan undang-undang iklim melalui Kongres.

AS dan Uni Eropa (UE) akan memimpin pakta internasional baru untuk mengurangi gas metana hingga 30% pada 2030. Gagasan ini telah menarik partisipasi dari sekitar 90 negara.

Inti rencana AS adalah proposal Badan Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection Agency/EPA) yang untuk pertama kalinya bakal mengatur pengeluaran metana dari operasi migas. Pasalnya, operasi migas menyumbang sepertiga dari emisi metana.

“Waktunya sangat penting. Saat kita berbicara, para pemimpin dunia sedang berkumpul sekarang di Glasgow dan mereka mencari AS untuk kepemimpinan sejati. Proposal ini benar-benar berani, agresif, dan komprehensif,” ujar Kepala EPA, Michael Regan kepada Reuters.

Gas metana adalah penyebab terbesar kedua perubahan iklim setelah karbon dioksida (CO2) dan telah menjadi fokus utama pembahasan di Glasgow. Karena potensi perangkap panasnya tinggi dan umurnya relatif pendek di atmosfer, berarti pengurangan emisinya dapat berdampak besar pada lintasan iklim.

Proposal EPA akan mengharuskan perusahaan migas secara rutin memantau 300.000 situs sumur terbesar mereka dan infrastruktur lainnya untuk kebocoran metana serta memperbaikinya secara cepat ketika ditemukan.

Michael Regan menuturkan, aturan itu juga bakal meningkatkan kualitas udara bagi masyarakat berpenghasilan rendah di dekat operasi migas. Aturan ini kemungkinan besar berlaku pada 2023, dan ditujukan untuk memangkas gas metana dari operasi migas sebesar 74% dari level 2005 pada 2035, setara emisi yang diciptakan semua mobil penumpang dan pesawat AS pada 2019.

Deforestasi dunia
Deforestasi dunia

Kemajuan Signifikan

Menurut Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, Indonesia telah menunjukkan banyak kemajuan signifikan dalam pengendalian iklim atau dampak perubahan iklim.

"Kemajuan Indonesia itu realistis dan telah mendapatkan pengakuan dari banyak pihak. Jadi, bukan mengada-ada atau kita memuji-muji diri sendiri,” tegas Siti Nurbaya di sela kegiatan mendampingi Presiden Jokowi di Glasgow.

Dia mengemukakan, Presidensi UNFCCC 2021 di Glasgow yang akan berkahir pada 12 November dan diikuti sedikitnya 120 kepala negara/pemerintahan mendorong pencapaian netral karbon pada 2050. Namun, hal itu tergantung kesiapan masing-masing negara. "Posisi Indonesia sendiri, kita akan masuk pada 2060, tetapi sedapat mungkin bisa ditarik ke depan," tutur dia.

Siti Nurbaya menekankan, poin penting dalam penerapan agenda perubahan iklim dan Nationally Determined Contribution (NDC) adalah keberlanjutan. Negara tidak bisa hanya mematok angka, lalu berhenti bekerja.

Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono memperkenalkan sistem perikanan kuota Indonesia. "Kebijakan perikanan berbasis kuota dibangun berdasarkan pertimbangan ekologi dan ekonomi," kata Trenggono di Paviliun Indonesia, Scottish Event Campus (SEC), Glasgow, Selasa (2/11).

Trenggono menjelaskan, Indonesia segera menerapkan kebijakan perikanan berbasis kuota di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Kebijakan itu ditempuh untuk memastikan kepentingan ekologi terlindungi dan manfaat ekonomi dapat diwujudkan secara optimal.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyampaikan keterangan di Glasgow, Skotlandia. (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden).
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyampaikan keterangan di Glasgow, Skotlandia. (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden).

Perpres Karbon

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, Presiden Jokowi telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang mengatur kerangka kerja implementasi NDC dan pasar karbon domestik.

Luhut menjelaskan, Indonesia mempertegas ambisi untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Salah satu caranya adalah mengembangkan NEK.

Strategi itu, kata dia, memungkinkan pengurangan emisi GRK lebih tajam mulai 2030 dan mencapai NZE pada 2060 atau lebih cepat. “Berdasarkan perhitungan, Indonesia mampu mengurangi emisi hingga 50% dari kondisi business-as-usual (BAU), terutama atas dukungan internasional,” ucap dia.

Sejalan dengan itu, Indonesia berencana mulai mengembangkan jaringan super (super grid) pada 2025 untuk mengatasi kesenjangan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) dengan lokasi di daerah yang memiliki permintaan listrik tinggi.

"Sebagai negara kepulauan, kami perlu menyediakan akses listrik ke seluruh masyarakat lokal setempat," tutur Menteri ESDM, Arifin Tasrif pada Ministrial Talks COP26 di Paviliun Indonesia, Glasgow, UK, Senin (1/11).

Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah, kata Arifin Tasrif, adalah mengesahkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021-2030. Dalam beleid ini, porsi sumber energi berbasis EBT melebihi porsi energi fosil, yaitu 51,6% atau setara 20,9 giga watt (GW).

Dia mengemukakan, mulai 2035, penambahan kapasitas pembangkit listrik hanya akan berasal dari EBT. "Pemanfaatan panas bumi dimaksimalkan hingga 75% dari potensi, pembangkit hidro dioptimalkan ke pusat beban di pulau-pulau kecil," tutur dia.

Menteri ESDM mengatakan, pemerintah telah merumuskan peta jalan menuju netral karbon pada 2060 atau lebih cepat, sesuai Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim.

Dia menjelaskan, pada 2021-2025, pemerintah menerbitkan dan mengimplementasikan berbagai regulasi, antara lain undang-undang tentang EBT, penghentian dini pembangkit berbasis batu bara, perluasan co-firing PLTU, serta konversi diesel ke gas dan EBT.

Selain itu, pemerintah menerbitkan regulasi PLTS Atap dan menyiapkan pajak karbon (cap and tax) guna mengendalikan emisi GRK. Pajak karbon akan diterapkan secara terbatas untuk PLTU mulai April 2022. "Pada 2025, pangsa energi terbarukan ditargetkan 23% dan didominasi solar PV," kata Arifin.

Menurut dia, pada 2026-2030 tak akan ada tambahan kapasitas PLTU karena kapasitas hanya berasal dari yang sudah berkontrak atau sedang dibangun. Solar PV dan kendaraan listrik akan dikembangkan secara masif untuk mendukung penyediaan 2 juta kendaraan roda empat dan 13 juta roda dua.

“NDC Indonesia dapat dicapai lewat pengurangan emisi di sektor energi sebesar 314 juta ton CO2 pada 2030. Kami akan memulai tahap pertama penghentian PLTU dan mengurangi penggunaan diesel pada 2031. Pembangkit energi surya, hidro, dan panas bumi akan mendominasi 57% energi terbarukan di Indonesia pada 2035," tandas dia.

Arifin Tasrif menambahkan, 2036-2040 merupakan tahap kedua penghentian PLTU. Porsi EBT akan meningkat menjadi 66% yang didominasi pembangkit surya, hidro, dan bioenergi. Pemeritah juga akan mengurangi penjualan kendaraan roda dua konvensional.

Dia menerangkan, dari 2041 hingga 2045, pembangkit arus laut skala besar dan pembangkit nuklir pertama mulai beroperasi komersial (commercial operation date/COD). Saat itu, peningkatan pemanfaatan energi terbarukan menjadi 93%, didominasi pembangkit surya, hidro, dan bioenergi.

Adapun 2051-2060 akan menjadi periode terakhir penghentian PLTU. Kala itu, hidrogen untuk listrik dikembangkan besar-besaran. Energi terbarukan yang dikembangkan didominasi pembangkit surya, hidro, dan angin. (pya/rap/dho/afp/sumber lain/az)

 

 

 

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN