Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Hutan mangrove di Denpasar, Bali. Foto ilustrasi: denpasarkota.go.id

Hutan mangrove di Denpasar, Bali. Foto ilustrasi: denpasarkota.go.id

Pemerintah Sebaiknya Relokasi DBHCHT untuk Pelestarian Lingkungan

Kamis, 11 November 2021 | 11:00 WIB
Totok HS (totok_hs@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Ketua Dewan Pakar Transisi Energi, Salamudin Daeng mendorong pemerintah untuk mengamendemen Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, terutama pada klausul pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk keberlangsungan pelestarian lingkungan (enviromental sustainabilty).

Hal itu mengingat betapa mendesaknya upaya pelestarian lingkungan hidup Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang berdampak pada bencana alam yang intensitasnya makin meningkat dari waktu ke waktu.

Apalagi sekarang ini Indonesia selaku pimpinan organisasi negara paling terkemuka yakni G20 dan pimpinan COP 26 Glasgow tentang perubahan iklim.

Menurut Daeng, dalam rangka menyukseskan agenda kepemimpinan Presiden Jokowi dalam G20 dan COP 26 Glasgow, akan mengambil peran utama dan terdepan dalam menyukseskan agenda COP 26 tentu membutuhkan sumber daya keuangan baik dari dalam maupun dari luar negeri. “Mungkin di masa lalu Indonesia memang kurang perhatian atas masalah ini, cenderung menganggap diri sebagai objek dari perundingan internasional. Sekarang Indonesia subjek, bahkan penentu bagi perubahan dunia kepada lingkungan hidup yang lebih baik," kata Daeng di Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Menurut Daeng, dana DBHCHT adalah besar sekali. Penggunaan dananya selama ini kurang optimum. Karena itu, Daeng mewanti-wanti pemerintah agar penggunaan dana ini lebih partisipatif, dengan melibatkan masyarakat secara luas terutama petani dalam agenda pemulihan lingkungan hidup.

Dengan begitu, Daeng meyakini pengelolaan DBHCHT akan lebih transparan di masa mendatang sehingga pemerintah bisa mencapai apa yang menjadi mandat yang sudah dibawa oleh Presiden Jokowi sebagai pimpinan COP26 Glasgow dan tentu saja mencapai tujuan pembangunan nasional.

"Mandat utamanya adalah menurunkan deforestasi dan meningkatkan kontribusi oksigen (O2) dari segenap potensi hutan dan biodiversitas Indonesia yang amat sangat kaya," imbuhnya.

Editor : Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Sumber : PR

BAGIKAN