Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi emisi karbon dioksida (CO2). ( Foto; geographical.co.uk )

Ilustrasi emisi karbon dioksida (CO2). ( Foto; geographical.co.uk )

BKF Pastikan Pemerintah Berkomitmen Kurangi Emisi Karbon

Senin, 4 Oktober 2021 | 11:52 WIB

JAKARTA, investor.id - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menegaskan, bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon untuk mengatasi perubahan iklim. Hal ini diimplementasikan dengan mengurangi penggunaan energi fosil menjadi energi baru terbarukan dalam jangka menengah.

“Tetapi saat ini kita ingin melihat ini tidak hanya jangka pendek, dalam jangka menengah, dan panjang. Kita tahu bahwa kita akan melakukan transisi energi baru terbarukan (EBT) dari yang sekarang lebih banyak berbasis fosil fuel seperti batu bara migas. Apalagi saat ini tren dunia, makin banyak negara sadar terkait climate change risk, perubahan iklim, transisi energi dunia akan mulai terjadi dan semakin kuat,” ujar dia dalam Taklimat Media, Jakarta, Jumat (1/10).

Ia mengatakan, saat ini negara Tiongkok dan Eropa tengah mengalami krisis sumber daya energi dalam jangak pendek, karena permintaan yang meningkat. Adapun krisis ini menyebabkan Tiongkok kekurangan suplai energi untuk menggerakkan generator listrik, sedangkan Inggris kekurangan stok bahan bakar untuk industri dan kendaraan.

“Saat ini di Eropa dan Tiongkok menghadapi krisis energi dalam jangka pendek sebab demand tinggi sekali, (musim dingin) winter mungkin akan sangat digin sekali. Jadi mereka butuh tambahan kepastian untuk suplai energi, sementara energi yang sudah diarahkan ke energi terbarukan mungkin belum siap, jadi dalam jangka pendek mereka butuhkan kepastian,”tegasnya.

Diakui juga perubahan iklim ini harus ditangani bukan hanya dengan program jangka pendek, tetapi juga dalam jangka menengah dan jangka panjang. Khusus di Indonesia, transisi penggunaan EBT akan dilakukan dalam jangka pendek. Proses transisi akan berlangsung selama 20 tahun sampai 2045. "Transisi EBT ini tidak terjadi dalam 12 tahun tapi 20 tahun sampai 2045," kata dia.

Apalagi, saat ini 68% PLTU sebagai sumber penghasil listrik masih menggunakan batubara. Indonesia memang sudah meneken Paris Agreement yang menyepakati penurunan emisi 29% atau 41% dengan bantuan global finansial market. Namun, sebagai negara pemimpin G20 mendatang, Indonesia akan melakukan beberapa pembaharuan. "Arah kebijakan kita transisi energi menurun dalam Paris Agreement dan kita akan perbaharui karena kita akan memimpin G20 selama 1 tahun ke depan," kata dia.

Adapun beberapa agenda besar dalam pelaksanaan presidensi G20 tahun depan yakni, penciptaan ekonomi berkelanjutan, keuangan, dan penggunaan energi hijau.

Febrio mengatakan, Indonesia akan menjadi contoh negara berkembang yang bisa mengelola risiko penanganan perubahan iklim dengan keberlanjutan tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi. "Itu yang akan kita lakukan di jangka menengah dan jangka panjang," kata dia.

 

Butuh Pendanaan Besar

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, kebutuhan pendanaan pembangunan untuk mendorong transisi ekonomi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon sangat besar yakni mencapai sekitar Rp 306 triliun.

Hal ini menjadi tantangan pemerintah dalam transisi menuju transformasi ekonomi. Ia merinci dari total kebutuhan dana tersebut, idealnya proporsi pendanaan dari pemerintah mencapai 24% dari total kebutuhan pendanaan atau sebesar Rp 72,2 triliun.

Sementara itu, sebanyak 76% atau Rp 232,56 triliun harus dipenuhi oleh dunia usaha. Artinya, terdapat kekurangan pendanaan sebesar 13% dari pemerintah. “Budget pemerintah yang dialokasikan dari APBN mencapai Rp 23,46 triliun hingga Rp 34,52 triliun per tahun, artinya masih ada kekurangan pendanaan sebesar 13%,” jelas Suharso, Senin (3/8).

Oleh karena itu, untuk menutupi kekurangan gap yang besar, Suharso mengatakan diperlukan langkah konkret, kolektif, dan masif dengan mendorong partisipasi dari semua pihak swasta, termasuk filantropi.

Lebih lanjut, tantangan kedua yakni dari sisi transfer teknologi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong proses produksi yang berkelanjutan.

“Dibutuhkan alih teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, untuk mewujudkan proses bisnis dalam misi berkelanjutan. Misalnya, konstruksi tenaga kerja yang ada saat ini perlu dilatih bangun green building yang efisien secara energi, smart building dan bersamaan perlu perkuat bidang riset dan pengembangan percepat transisi ekonomi hijau,” ujar dia. 

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN