Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
llustrasi Ekonomi Hijau

llustrasi Ekonomi Hijau

Kementerian PPN Sebut 75% Investor Tertarik Berinvestasi pada Industri Hijau

Selasa, 28 September 2021 | 20:53 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan 75% investor tertarik pada investasi industri hijau atau sustainable investing dengan prinsip Environment, Social, and Government (ESG). Khususnya untuk wanita dan milenial masing-masing sebesar 84% dan 86%, sedang investor laki-laki sebanyak 67%.

“Tentunya ini akan memberikan transformasi yang cukup besar dari sisi benefit yang bisa dihasilkan dari sisi investasi terutama dari investasi terutama dalam konteks ekonomi sirkular dan dikaitkan dari industri hijau,” ucap Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam dalam seminar daring pada Selasa (28/9).

Pasar pengembangan industri hijau sangat potensial dan dapat menjadi daya tarik investasi terhadap industri hijau di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjalankan ekonomi sirkular. Dimana kegiatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dilakukan sejalan dengan menjaga lingkungan.

Medrilzam mengatakan diperlukan dukungan dunia usaha untuk pelaksanaan ekonomi sirkular. Termasuk juga mendorong berbagai inovasi dan mobilisasi pendanaan yang ada dan sekaligus juga memperkuat kebijakan pemerintah dalam ekonomi sirkular ini. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait sedang menyusun skema dan peta jalan untuk pelaksanaan ekonomi sirkular.

“Kami berharap tahun 2025 start full gear untuk melaksanakan ekonomi sirkular ini baik di tingkat pemerintah maupun juga di sektor bisnis,” ucap Medrilzam.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan, untuk mempercepat transisi Indonesia menuju ekonomi sirkular perlu adanya peta jalan ekonomi sirkular untuk mempertegas arah kebijakan ekonomi di Indonesia.

“Saat ini kita sedang memasuki fase kedua yaitu pengembangan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular sebagai tindak lanjut dari hasil studi potensi ekonomi sirkular pada fase pertama yang telah kita laksanakan tahun lalu (2020),” ucap Rudi.

Dengan adanya rencana aksi yang solid, ekonomi sirkular diharapkan dapat terus dikembangkan dan diintegrasikan sebagai salah satu agenda prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

“Kami harapkan juga menjadi salah satu kerangka pembangunan dalam rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun ke depan dari tahun 2025 sampai 2045,” ucapnya.

Dengan pentingnya penerapan ekonomi sirkular pemerintah Indonesia telah memperkuat komitmennya dengan memasukkan ekonomi sirkular sebagai bagian dari agenda prioritas nasional. Ekonomi sirkular menjadi bagian dari pembangunan rendah karbon yang merupakan salah satu program prioritas dari prioritas nasional ke enam yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim yang sudah tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

“Pembangunan rendah karbon memiliki lima arah kebijakan dimana tiga di antaranya terkait erat dengan prinsip ekonomi sirkular, yaitu pengelolaan limbah, pengembangan energi berkelanjutan, dan pengembangan industri hijau,” ucap Rudi.

Pemerintah saat ini sedang berupaya untuk menegakkan kebijakan pendukung ekonomi sirkular dan mengaktifkan kemitraan lintas sektoral. Dalam hal ini pemerintah akan lebih banyak sebagai enabling sebagai regulator, fasilitator, inovator, implementor juga nanti melakukan monitoring dan evaluasi.

Pelaku bisnis berperan sangat penting sebagai implementor yang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan yang berlaku serta meningkatkan inisiatif dalam menerapkan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan.

“Akademisi dan praktisi juga dapat berkontribusi untuk mendorong teknologi dan inovasi yang ramah lingkungan. Masyarakat dapat melakukan perubahan perilaku sehari-hari menjadi perilaku yang mendukung keberlanjutan dan mendukung berbagai perkembangan,” ucap Rudi.

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN