Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Penanganan Perubahan Iklim Butuh Komitmen dan Kebijakan Nyata

Senin, 4 Oktober 2021 | 19:41 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan bahwa dunia tengah dihadapkan pada ancaman perubahan iklim (climate change). Oleh karena itu, penanganan perubahan iklim membutuhkan pemikiran yang kompleks karena dapat memberikan implikasi yang besar bagi manusia dan kemanusiaan.

“Perubahan iklim membutuhkan pemikiran yang begitu sangat rumit Kompleks namun juga komitmen yang bisa diterjemahkan dalam berbagai kebijakan dan langkah-langkah nyata,” tuturnya dalam Pelantikan Eselon, Senin (4/10)

Tak hanya itu, ia menyebut perkembangan global  dinilainya juga masih berlangsung dinamis yang  dihadapkan pada tantangan pemulihan ekonomi dunia yang tidak selalu berjalan mulus.

Oleh karena itu, berbagai perkembangan harus diwaspadai dan diantisipasi serta dikelola agar memiliki dampak yang minim terhadap perekonomian nasional.

 “Semuanya diantisipasi dan tidak hanya diantisipasi namun dikelola dan diminimal kan dampaknya.  Serta digunakan kesempatan yang muncul untuk bisa mendorong  Indonesia menuju cita-citanya kita banyak menghadapi dan melakukan perubahan termasuk legislasi atau peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Natan Kacaribu
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Natan Kacaribu

Sebelumnya,  Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon untuk mengatasi perubahan iklim.

Hal ini diimplementasikan dengan mengurangi penggunaan energi fosil menjadi energi baru terbarukan dalam jangka menengah.

“Tetapi saat ini kita ingin melihat ini tidak hanya jangka pendek, dalam jangka menengah dan panjang kita tau kita akan lakukan transisi energi baru terbarukan (EBT) dari yang sekarang lebih banyak berbasis fossil fuel seperti batu bara migas. Apalagi saat ini   tren dunia makin banyak negara sadar terkait climate change risk perubahan iklim transisi energi dunia akan mulai semkain terjadi dan kuat,” ujarnya dalam Taklimat Media, Jakarta, Jumat (1/10).

Ia mengatakan saat ini negara Tiongkok dan Eropa tengah mengalami krisis sumber daya energi dalam jangak pendek, karena permintaan yang meningkat.  

Adapun Krisis ini menyebabkan Tiongkok kekurangan suplai energi untuk menggerakkan generator listrik sedangkan Inggris kekurangan stok bahan bakar untuk industri dan kendaraan.

“Saat ini di Eropa dan Tiongkok  hadapi krisis energi dalam jangka pendek sebba demand tinggi sekali, (musim dingin) winter mungkin akan sangat digin sekali. Jadi mereka butuh tambahan kepastian untuk suplai energi sementara energi yang sudah diarahkan ke energi terbarukan mungkin belum siap jadi dalam jangka pendek, mereka butuhkan kepastian,”tegasnya.

Harus diakui juga perubahan iklim ini harus ditangani bukan hanya dengan program jangka pendek, tetapi juga dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Khusus di Indonesia transisi penggunaan EBT akan dilakukan dalam jangka pendek. Proses transisi akan berlangsung selama 20 tahun sampai tahun 2045 mendatang.

"Transisi EBT ini tidak terjadi dalam 12 tahun tapi 20 tahun sampai tahun 2045," kata dia.

Apalagi, saat ini 68% PLTU sebagai sumber penghasil listrik masih menggunakan batubara. Indonesia memang sudah meneken Paris Agreement yang menyepakati penurunan emisi 29% atau 41% dengan bantuan global financial market. Namun sebagai negara pemimpin G20 mendatang, Indonesia akan melakukan beberapa pembaharuan.

"Arah kebijakan kita transisi energi menurun dalam Paris Agreement dan kita akan perbaharui karena kita akan memimpin G20 selama 1 tahun ke depan," kata dia.

Adapun beberapa agenda besar dalam pelaksanaan presidensi G20 tahun depan yakni, penciptaan ekonomi berkelanjutan, keuangan dan penggunaan energi hijau.

Febrio mengatakan Indonesia akan menjadi contoh negara berkembang yang bisa mengelola risiko penanganan perubahan iklim dengan keberlanjutan tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

"Itu yang akan kita lakukan di jangka menengah dan jangka panjang," kata dia.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN