Menu
Sign in
@ Contact
Search

Jokowi: Cabut Izin Usaha Pelaku Kartel Pangan

Sabtu, 14 November 2015 | 14:37 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan memberikan sanksi administrasi dan merekomendasikan pencabutan izin usaha bagi perusahaan-perusahaan, yang terbukti melakukan praktik- praktik kartel komoditas pangan, khususnya beras dan daging sapi.

 

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf, usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (13/11), menyatakan, Presiden Jokowi menanggapi serius laporan KPPU yang menyebutkan adanya lima kartel yang mempermainkan harga beras. Kelima kartel itu disinyalir sengaja merancangkan suatu persekongkolan tidak sehat yang berakibat terjadinya kelangkaan pasokan beras yang berujung kenaikan harga yang tidak wajar.

 

“Di setiap provinsi ada 5 sampai 7 pemain besar. Pemain-pemain inilah yang menentukan harga,” kata dia.

 

Jajaran KPPU bertemu Presiden Jokowi untuk melaporkan tentang praktik kartel yang kini terjadi di berbagai daerah. KPPU juga menyampaikan kepada Presiden Jokowi tentang hasil pantauan lembaga itu di 11 provinsi sentra produksi beras nasional, baik di Pulau Sumatera, Jawa, dan Papua. Hasilnya, KPPU menemukan adanya lima  pemain besar.

 

“Presiden sangat mendukung upaya-upaya KPPU untuk melakukan penegakan hukum di bidang pangan,” kata Syarkawi.

 

Dia menyebutkan, dalam pertemuan itu KPPU telah merekomendasikan pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terbukti terlibat praktik kartel dan yang mengurangi jumlah pasokan komoditas pangan. Sebab akibat dari pengurangan pasokan, harga pangan melambung tinggi.

 

“Kalau ada tindakan yang mengarah ke antipersaingan, maka sesuai perundangan yang berlaku KPPU akan melakukan tindakan langsung,” jelas dia.

 

Pada bagian lain, Syarkawi mengungkapkan, saat ini KPPU telah menyidangkan 32 perusahaan yang diduga melakukan kartel daging sapi. “Dua bulan ke depan akan ada keputusan resmi dari KPPU mengenai dugaan kartel daging sapi,” kata dia.

 

Dia menyebutkan, perusahaan yang menjalankan praktik kartel berasal dari dalam negeri, tetapi menjalin hubungan dengan perusahaan asing.Disebutkan, perusahaan-perusahaan itu bersekongkol dengan cara menahan pasokan daging sapi mulai dari feed loter sampai ke rumah potong hewan.

 

“Jadi, temuan kami di lapangan waktu sidak di Rumah Potong Hewan, sejak seminggu sebelum Idul Fitri mereka masih memotong sapi 30 ekor per hari. Tapi setelah sebulan jumlah sapi yang dipotong berkurang terus sampai hanya 8 ekor per hari,” katanya. (nov)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com