Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menkeu Sri Mulyani di sela acara KTT G20 di Osaka, Jepang. Foto: Kesekretariatan Presiden

Menkeu Sri Mulyani di sela acara KTT G20 di Osaka, Jepang. Foto: Kesekretariatan Presiden

Tarif Bea Materai Diusulkan Jadi Rp 10 Ribu

Kamis, 4 Juli 2019 | 08:09 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan perubahan tarif bea materai menjadi sebesar Rp 10 ribu atau mengalami kenaikan dari tarif bea materai yang maksimal saat ini sebesar Rp 6.000.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tarif bea materai saat ini belum mengalami kenaikan sejak tiga dekade terkahir. Selain itu, ada dua pertimbangan lain dalam melakukan perubahan nominal tarif bea materai.

Pertama, untuk meningkatkan penerimaan dari bea materai. Kedua, jika dalam UU sebelumnya tercantum bea materai maskimal Rp 6.000, maka tarif ini dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi perekonomian saat ini. Selain itu, tarif tersebut juga tidak pernah berubah setelah UU diterbitkan, lantaran adanya pembatasan UU.

Kemudian dari sisi pendapatan per kapita Indonesia yang sudah mengalami peningkatan hampir delapan kali lipat. Jika menggunakan data BPS, pada 2001 pendapatan per kapita Indonesia sudah Rp 6,7 juta, sementara PDB per kapita 2017 adalah Rp 51,9 juta.

“Ditengah situasi-kondisi saat ini, dari sisi masyarakat dan perekonomian telah banyak mengalami perubahan baik dari sisi ekonomi, hukum sosial dan teknologi informasi. Hal inilah yang menyebabkan pengaturan bea meterai. Saat ini dirasa kurang dapat menjawab perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang yang ada di dalam masyarakat dan juga kebutuhan peningkatan penerimaan negara,“ jelas dia dalam Rapat Kerja Komisi XI, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/7).

Adapun peraturan mengenai bea materai atas dokumen yang saat ini dipungut berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai dan disahkan pada 1 Januari 1986.

Undang undang ini pun hingga saat ini belum alami perubahan, oleh karena itu pemerintah mengusulkan merivisi Undang-Undang yang menyangkut beberapa point untuk disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini.

Meski melakukan perubahan, namun Sri memastikan akan tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum keadilan dan kesederhanaan serta untuk menjaga kesinambungan pada penerimaan bea materai.

Ia menambahkan, ada perubahan mendasar yang diusulkan, pertama mengenai besaran tarif bea materai, kedua mengenai batasan penggunaan dokumen yang wajib dibubuhi materai, ketiga adanya perluasan definisi dokumen objek bea materai.

“Poin keempat, pihak yang terutang bea materai dan pihak yang ditunjuk menjadi pemungut bea materai. Kelima mengenai penyempurnaan administrasi bea materai, dan terakhir mengenai pemberian fasilitas bea materai,” tuturnya.

Sementara untuk kontribusi penerimaan dari tarif bea materai, ia menyebut penerimaan negara dari bea materai di 2001 hingga 2017 meningkat 3,6 kali lipat. Data DJP menyebutkan untuk penerimaan bea materai 2001 mencapai Rp 1,4 triliun dan 2017 sebesar Rp 5,08 triliun.

Jika nominal tarif materai disetujui menjadi Rp 10.000, maka akan ada kenaikan penerimaan dari bea materai hingga Rp 3,8 triliun per tahun. Hal ini dihitung berdasarkan jumlah meterai yang digunakan saat ini.

Pada tahun ini, pemerintah menyediakan 79,9 juta lembar meterai bernilai Rp 3.000. Sementara meterai bernilai Rp 6.000 sebanyak 803,2 juta lembar. "Apabila itu dikonversikan menjadi satu nilai Rp 10.000 saja, maka penerimaan akan naik menjadi Rp 8,83 triliun, Rp 5,06 triliun hanya meterai tempel, ada potensi tambahan Rp 3,8 triliun," ujarnya.

Oleh karena itu, peningkatan tarif ini, sejalan dengan korelasi antara peningkatan pendapatan atau kapasitas untuk mengumpulkan pajak dengan pendapatan per kapita, sehingga menunjukkan bahwa masih ada potensi untuk meningkatkan penerimaan bea meterai yang diberlakukan tanpa memberatkan masyarakat.

“Atas dasar pertumbangan tersebut dan untuk semakin menyederhanakan pelaksanaan kewajiban bea meterai, kami mengusulkan di dalam RUU ini penyederhanaan tarif bea meterai hanya menjadi satu tarif yang tetap, yaitu menjadi Rp 10.000,” ungkapnya.

Selain itu, pengenaan tarif ini juga didasarkan atas jenis-jenis pengenaan dokumen yang bisa dikenakan bea meterai.

Meterai Digital

Selain itu, saat ini dokumen yang merupakan objek bea meterai adalah dokumen dalam bentuk kertas saja. Namun untuk ke depan juga tidak menutup kemungkinan mengenakan dokumen digital selain kertas. Hal ini sejalan dengan kemajuan teknologi informasi yang ditandai dengan meningkatnya kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi melalui jaringan internet, sebab banyak dokumen yang diproduksi dalam bentuk digital.

Sementara itu, Dirjen Pajak Robert Pakpahan menambahkan, usulan ini untuk menampung perkembangan teknologi informasi yang ada, namun seperti apa bentuk meterainya nanti, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. “Bentuk meterainya juga nanti kita lihat seperti apa yang memungkinkan, variasi lah. Pembayaran secara digital akan dimungkinkan (kena bea meterai),” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo mengatakan, pemerintah perlu segera menyampaikan draft RUU disertai penjelasan yang lebih komprehensif mengenai potensi dari pengenaan bea meterai pada ekonomi digital, sebagai satu rangkaian.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com