Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Contoh nomor IMEI ponsel (Sumber trak.in/IST)

Contoh nomor IMEI ponsel (Sumber trak.in/IST)

Peraturan Kontrol IMEI Berlaku 17 Agustus 

Minggu, 7 Juli 2019 | 22:11 WIB
Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang memfinalisasi penyusunan peraturan untuk mendukung program penerapan validasi database nomor identitas asli ponsel (international mobile equipment identity/IMEI). Targetnya, peraturan tiga kementerian ini ditetapkan 17 Agustus 2019.

“Jadi, momentum di tanggal 17 Agustus 2019 adalah sebagai tonggak sejarah penandatanganan bersama tiga kementerian terkait regulasi pengendalian IMEI menuju pembebasan dari ponsel pasar gelap," kata Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Janu Suryanto di Jakarta, Minggu (7/7).

Menurut Janu, sistem kontrol IMEI sangat penting untuk melindungi industri dan konsumen di dalam negeri. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi, registrasi, dan pemblokiran perangkat telekomunikasi seluler yang tidak memenuhi ketentuan. Program ini diinisiasi oleh Kemenperin sejak 2017.

“Jadi, bisa melindungi industri ponsel dari persaingan tidak sehat sebagai dampak peredaran ilegal. Selain itu, mengurangi tingkat kejahatan pencurian dan melindungi bagi penggunanya,” ungkap dia. 

Kontrol IMEI, kata dia, juga bertujuan meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi selular dan menghilangkan ponsel pasar gelap dari pasar sehingga meningkatkan potensi pajak pemerintah. 

“Dalam upaya mendukung program kontrol IMEI tersebut, dibutuhkan regulasi sebagai payung pengelolaan data IMEI. Pemerintah secara cermat akan membuat regulasi terkait Sistem Informasi Registrasi Identifikasi Nasional (Sirina) agar bisa berjalan dengan baik. Dalam hal ini, Kemenperin mengatur terkait database IMEI dan Kementerian Kominfo mengatur mengenai pemanfaatan data IMEI dan terkait data IMEI pada operator,” jelas dia.

Janu menambahkan, sistem kontrol IMEI akan memproses pusat data IMEI yang didapatkan dari berbagai pemangku kepentingan. Hal ini untuk dapat diolah dan menghasilkan informasi atas daftar IMEI yang valid berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. 

“Informasi atas daftar IMEI yang valid tersebut, dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah terkait untuk membuat kebijakan sesuai dengan kewenanganya,” imbuh dia.

Saat ini, dia menuturkan, server sistem basis data IMEI atau Sirina telah terpasang di Pusdatin Kemenperin dan telah dilakukan pelatihan kepada pengelola. 

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN