Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sejumlah kapal nelayan. Foto ilustrasi: news.kkp.go.id

Sejumlah kapal nelayan. Foto ilustrasi: news.kkp.go.id

Perikanan Tangkap Diiusulkan Tetap Tertutup bagi Asing

Jumat, 2 Agustus 2019 | 18:20 WIB
Damiana Simanjuntak

JAKARTA, investor.id --Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) mengusukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tetap melindungi sub sektor perikanan tangkap di dalam negeri. Dengan tetap menutup bidang usaha tersebut terhadap modal dan investasi asing. Pasalnya, usaha perikanan tangkap sejak 4 tahun terakhir tetap bertumbuh. Dengan kemampuan teknologi, modal, dan sumber daya manusia lokal.

Saat ini, pelarangan investasi asing di usaha perikanan tangkap tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 44/2016 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI). Untuk itu, pemerintah diminta mempertahankan dan menjaga ketentuan tersebut.

Ketua Harian Iskindo M Abdi Suhufan mengatakan, pemerintah mesti selektif membuka keran investasi asing. Terutama, pada sektor-sektor di mana pelaku dalam negeri sudah mempunyai kemampuan untuk mengelola sumberdaya alam. Sedangkan, untuk kegiatan usaha perikanan lain di hilir seperti industri pengolahan, pemasaran, distribusi, dan budidaya ikan, kata Abdi, masih membutuhkan investasi.

"Usaha perikanan tangkap telah tumbuh dalam 4 tahun ini. Bisa dilihat dari meningkatnya jumlah kapal ukuran 30 GT ke atas. Dimana, izinnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan telah mencapai 5.130 kapal. Angka ini akan bertambah banyak kalau ditambahkan dengan kapal berukuran 10-29 GT yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi. Kapal ikan dengan izin provinsi tersebut saat ini berjumlah 34.501 kapal," kata Abdi dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Saat ini, ujar Abdi, pelaku usaha perikanan tangkap sedang bergairah dengan membaiknya iklim bisnis.

"Pemerintah perlu menjaga situasi ini dan tidak merusaknya dengan membuka keran bagi investasi asing masuk ke bisnis perikanan tangkap. Jika diperlukan, pembatasan ini mesti diperkuat dalam rencana revisi Undang-Undang (UU) Perikanan atau regulasi lain yang lebih kuat. Yang mendukung pelarangan asing di sektor perikanan tangkap," kata Abdi.

Pelarangan asing di usaha perikanan tangkap, imbuh dia, dimaksudkan untuk memberi kesempatan dan prioritas kepada pelaku di dalam negeri untuk tumbuh dan berkembang. Melalui BUMN maupun swasta nasional, perusahaan daerah, koperasi atau pun usaha perseorangan.

"Peran dan dominasi asing dalam usaha perikanan tangkap di masa lalu telah menimbulkan kerugian negara, bahkan kerusakan ekosistem laut. Ditambah, kejahatan perikanan lainnya seperti perbudakan dan perdagangan. Indonesia mempunyai kemampuan dan kemandirian dalam mengelola potensi ikan dengan dukungan SDM, modal, dan teknologi dalam negeri.”

Dari pada membuka sub sektor ini bagi investasi asing, kata dia, pemerintah sebaiknya menyelesaikan beberapa permasalahan fundamental di usaha perikanan tangkap. Iskindo mencatat, ada 3 hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk lebih mendorong peningkatan investasi dan usaha perikanan tangkap. Yakni, pembentukan holding perikanan, penurunan bunga bank, dan perbaikan pencatatan kapal.

"Pemerintah perlu mengkaji pembentukan holding bidang perikanan yang lebih terpadu dari penangkapan, transportasi, pengolahan, dan pemasaran. Disamping itu, pemerintah perlu menurunkan bunga bank yang masih dua digit untuk kredit kerja dan investasi pembuatan kapal baru. Sementara, untuk pencatatan kapal, perlu ada sinkronisasi data antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tentang jumlah kapal ikan serta memperbaiki mekanisme pencatatan dan izin kapal yang dilakukan oleh pemerintah daerah," kata Abdi.

Pelabuhan Tangkahan
Di sisi lain, Abdi yang juga Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia mengatakan, utuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor perikanan, KKP perlu menertibkan pelabuhan tangkahan perikanan.

"Keberadaan pelabuhan tangkahan disinyalir menjadi salah satu sumber kebocoran data perikanan dan hilangnya potensi pendapatan negara karena hasil tangkapan tidak didaratkan di pelabuhan perikanan. Keberadaan pelabuhan tangkahan cenderung berkembang karena pemerintah seperti membiarkan. Ada sekitar 1.500 pelabuhan tangkahan yang beroperasi dan menjadi lokasi bongkar muat ikan hasil tangkapan nelayan dan kapal ikan," kata Abdi.

Upaya KKP memperbaiki data perikanan menjadi lebih berkualitas, kata Abdi, tidak akan tercapai jika jumlah pelabuhan tangkahan lebih banyak dari pelabuhan resmi perikanan.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN