Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
KKP menerima pelimpahan 1 kapal ikan ilegal asal Vietnam yang ditangkap oleh armada Badan Keamanan Laut (Bakamla). Foto: ilustrasi KKP

KKP menerima pelimpahan 1 kapal ikan ilegal asal Vietnam yang ditangkap oleh armada Badan Keamanan Laut (Bakamla). Foto: ilustrasi KKP

Pengelolaan WPP Bakal Terapkan Sistem Kuota

Minggu, 11 Agustus 2019 | 06:16 WIB
Damiana Simanjuntak

JAKARTA, investor.id - Dirjen Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) M Zulficar Mochtar mengatakan bakal menerapkan sistem kuota dalam pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Hal itu, kata dia, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertangung jawab dan berkelanjutan.

KKP, kata Zulficar, akan berupaya mengoptimalkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya. Selain itu, kata dia, perlu pengelolaan yang baik di 11 WPPNRI dan konservasi keanekaragaman hayati.

"Pengelolaan WPP kita akan wujudkan melalui sistem kuota yang berbasis data. Serta, menginisiasi model pngelolaan berbasis elektronik-WPP," kata Zulficar dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu (10/8).

Dalam tahun anggaran (TA) 2020, kata Zulficar, pagu indikatif Ditjen Perikanan Tangkap KKP ditetapkan sebesar Rp 726,267 miliar.

"Fokus dan rencana kami tahun 2020 selaras dengan upaya yang selama ini sudah dirintis. Yakni, perbaikan tata kelola
perikanan tangkap. Perbaikan tata kelola ini membutuhkan sumber daya yang baik dengan jumlah yang cukup, yang akan turut andil menghadirkan pertumbuhan yang berkualitas, sesuai tema rencana kerja.
Dari sisi pengelolaan sumber daya ikan, perbaikan tata kelola dilakukan diantaranya melalui peningkatan peran lembaga pengelolaan WPP di 11 WPP dalam tata kelola perikanan tangkap di tanah air," kata Zulficar.

Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI adalah lembaga non struktural yang bersifat mandiri dan diberi kewenangan mengkoordinasikan dan merekomendasikan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI. Struktur LPP WPPNRI terbagi atas 2 tingkatan, yakni tingkat nasional dan tingkat wilayah (WPPNRI).

Zukficar mengatakan, peran LPP WPPNRI ke depan adalah sebagai management authority yang mempunyai kewenangan penuh mengelola WPPNRI. Khususnya, dalam pelaksanaan dan evaluasi Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), termasuk menyelesaikan isu-isu pengelolaan perikanan.

"Juga, sebagai wadah koordinasi dan sinergi pengelolaan perikanan di masing-masing WPPNRI. LPP ini juga diharapkan dapat berperan aktif dalam pengelolaan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Termasuk di dalamnya menetapkan alokasi dan kuota usaha penangkapan ikan untuk pusat dan daerah per provinsi dan per WPPNRI," kata Zulficar.

KKP, ujar Zulficar, fokus mewujudkan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan dengan terus melawan praktik penangkapan ikan secara ilegal (illegal, unreported, unregulated/ IUU fishing) dan praktik merusak (destructive fishing). Melalui pendekatan penegakkan hukum dan mengimplementasikan HAM perikanan.

Sedangkan, untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk perikanan, KKP akan terus mengembangkan sistem rantai dingin. Terutama di sentra-sentra produksi dan daerah pinggiran.

"Untuk memperkuat daya saing industri perikanan, perlu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk perikanan, standardisasi mutu, sertifikasi, dan kepatuhan. Juga, perlu membangun sistem rantai dingin dan sistem logistik serta meningkatkan akses pasar terutama untuk meningkatkan nilai dan volume ekspor produk perikanan," kata Zulficar.

KKP, lanjut dia, juga akan melakukan pengembangan industri dan jasa kelautan untuk memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan. Prioritas lain, ujar dia, KKP fokus meningkatkan produktivitas garam rakyat, mendorong investasi pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, serta melanjutkan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT).

"Muara dari semua program dan intervensi pembangunan yang dilakukan oleh KKP adalah mewujudkan kesejahteraan pemangku kepentingan. Untuk itu, perlu upaya memperkuat kelembagaan pelaku usaha dan memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi mereka. Sehingga, dibutuhkan pengembangan kewirausahaan dan perluasan jangkauan penyaluran dana kelolaan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP)," kata Zulficar.

Hanya saja, imbuh dia, target itu tidak akan tercapai tanpa sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

"KKP akan mengoptimalkan pemanfaatan inovasi teknologi dan riset, serta meningkatkan kualitas SDM kelautan dan perikanan. Agar tujuan pembangunan yang telah direncanakan dapat tercapai. Dimana, pada periode tahun 2020-2025, kesejahteraan dan pembangunan SDM menjadi prioritas pembangunan kelautan dan perikanan" kata Zulficar.

Selama 5 tahun ke depan, kata dia, arah kebijakan di bidang kelautan dan perikanan adalah membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

"Juga, akan menerapkan prinsip-prinsip pengeloalan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan. Tak kalah penting, meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan," kata Zulficar.

Validasi Data
Sementara itu, Ditjen Perikanan Tangkap KKP melakukan kegiatan verifikasi dan validasi data pelabuhan perikanan semester I tahun 2019, melibatkan pengolah data dari 22 pelabuhan perikanan unit pelaksana teknis (UPT) pusat dan 39 pelabuhan perikanan UPT daerah. Hal itu, kata dia, untuk mendorong pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan.

"Pembangunan perikanan tangkap saat ini telah berkembang dengan pesat, sehingga perlu didukung ketersediaan data, informasi, dan manajemen, guna mendukung pengambilan keputusan. Pendataan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan, pembangunan, serta proses evaluasi program yang telah dibuat. Tanpa ketersediaan data yang memadai, sulit merencanakan dan mengevaluasi secara tepat," kata Zulficar.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN