Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirjen Pajak Robert Pakpahan. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Dirjen Pajak Robert Pakpahan. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

TAK ADA TAX AMNESTY JILID II

Target Pajak Masih Rasional

Selasa, 20 Agustus 2019 | 22:33 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -Target penerimaan perpajakan tahun depan sebesar Rp 1.861,8 triliun masih rasional. Target yang naik  13,3% dari proyeksi penerimaan pajak 2019  itu sudah memperhitungkan daya beli masyarakat dan ketahanan dunia usaha,  serta mengacu pada  asumsi-asumsi makro yang feasible.

“Kalau ada yang bilang target penerimaan perpajakan tahun depan terlalu ambisius, nggak bisa juga dikatakan begitu. Targetnya masih rasional, masih bisa dikejar, masih akomodatif,” ujar Dirjen Pajak  Robert Pakpahan saat berkunjung ke  Beritasatu Media Holdings  di Beritasatu Plaza Jakarta, Senin (19/8).

Dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2020, pemerintah menetapkan target penerimaan negara sebesar Rp 2.221,5 triliun. Dengan demikian, target penerimaan perpajakan  Rp 1.861,8 triliun tahun ini berkontribusi  83,8% terhadap penerimaan negara.

Adapun  tahun ini, target penerimaan perpajakan dipatok Rp 1.643,1 triliun atau 80,9% dari  target penerimaan negara  yang mencapai Rp 2.030,8 triliun.  Pada 2019 dan 2020,  pemerintah menargetkan rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) masing-masing sebesar 11,1% dan 11,5%.

Dalam lima tahun terakhir, realisasi penerimaan perpajakan tak pernah mencapai target. Pencapaian tertinggi terjadi pada 2018 (92,4%) dan terendah pada 2016 (81,6%). Pada 2018, realisasi penerimaan pajak meningkat 14,3% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 1.315,9 triliun. (Lihat tabel)

Target dan Realisasi Penrimaan Pajak
Target dan Realisasi Penrimaan Pajak

Elastisitas 10-15%

Menurut  Dirjen Pajak Robert Pakpahan, berdasarkan  kalkulasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  Kementerian Keuangan (Kemenkeu),   target penerimaan perpajakan  sebesar 13,3% pada 2020  sudah memperhitungkan berbagai variabel.

Target itu  juga sudah mempertimbangkan  asumsi-asumsi makro tahun depan, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, inflasi 3,1%, dan nilai tukar  Rp 14.400 per dolar AS. 

“Dalam hitungan kami, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nominal tahun depan diperkirakan mencapai  8-9%, sehingga  elastisitas  target penerimaan perpajakan  yang  logis adalah 10% sampai 15%,”  tutur dia.  

Robert mengakui, kondisi perekonomian nasional tahun depan  kemungkinan belum  kondusif, terutama akibat perlambatan ekonomi global yang dipicu perang dagang antara AS dan Tiongkok. Dalam kondisi ekonomi yang belum kondusif, tidak mudah  mengejar target pertumbuhan perpajakan sebesar 13,3%.

Meski demikian,  kata Robert Pakpahan,  DJP  akan berupaya mengejar target tersebut melalui berbagai instrumen dan kebijakan, termasuk melalui  program intensifikasi dan ekstensifikasi.

Robert menambahkan,  tahun ini pun DJP tak akan mudah mengejar target penerimaan perpajakan yang meningkat  8,18% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 1.643,1 triliun dengan kontribusi  80,9% terhadap penerimaan negara.

 “Tapi  akan kami kejar target itu. Kalau targetnya mudah kan  tidak menantang. Ini untuk memacu  adrenalin,” ucap Robert, setengah berkelakar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjawab Investor Daily secara terpisah di Jakarta, Senin (19/8), mengemukakan,  target  kenaikan penerimaan perpajakan  sudah memperhitungkan  berbagai hal, termasuk  kemampuan DJP  serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Kalau dari sisi target ada basisnya, seperti  pertumbuhan ekonomi  dan asumsi-asumsi makro lainnya, serta  insentif pajak yang dapat  mengurangi potensi penerimaan pajak dalam jangka pendek,”  ucap Menkeu. 

Tax Amnesty II

Dirjen Pajak Robert Pakpahan juga  mengungkapkan,  pemerintah tidak akan menggulirkan program amnesti pajak (tax amnesty) jilid II. “Dengan berbagai pertimbangan, tidak ada itu tax amnesty  jilid II,” tegas Robert Pakpahan. 

Dua tahun lalu,  pemerintah menggulirkan program amnesti pajak. Program tersebut dimulai pada  1 Juli 2016 dan berakhir pada 31 Maret 2017. Selama sembilan bulan, total tebusan mencapai Rp 114,54 triliun, dengan total harta yang dideklarasikan sekitar Rp 4.884,25 triliun. 

Data DJP menyebutkan,  total  dana tebusan yang mencapai Rp 114,54 triliun terdiri atas tebusan badan non-usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) senilai Rp 14,68 triliun, tebusan badan UMKM Rp 690  miliar, tebusan objek pajak (OP) non-UMKM Rp 91,36 triliun, dan tebusan OP UMKM Rp 7,81 triliun.

Adapun total harta yang dideklarasikan sebesar Rp 4.884,25 triliun meliputi deklarasi harta bersih dalam negeri Rp 3.700,79 triliun, deklarasi harta bersih luar negeri Rp 1.036,76 triliun,  serta deklarasi harta bersih repatriasi sebesar Rp 146,70 triliun.

Robert  Pakpahan mengemukakan, meski tidak akan menggulirkan kembali program amnesti pajak,  pemerintah akan memperluas  dan memperbanyak insentif pajak untuk mendorong perekonomian.

Insentif yang akan diperluas, menurut Robert, di antaranya fasilitas pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday), keringanan  pajak (tax allowance), dan diskon pajak di atas 100% untuk program khusus (super deduction tax).

Dirjen Pajak mencontohkan,  pemerintah belum lama ini  meluncurkan fasilitas  super deduction   tax bagi perusahaan yang  melaksanakan program vokasi dan riset, dengan besaran potongan pajak masing-masing  200% dan 300%. “Dulu juga kan ada program fasilitas pajak, namanya sunset policy,”  kata dia. 

Amnesti Pajak Berdasarkan SPH
Amnesti Pajak Berdasarkan SPH

Dalam beberapa tahun terakhir, kata Robert, pemerintah juga gencar memberikan tax holiday dan tax allowance kepada perusahaan-perusahaan manufaktur padat karya, bernilai tambah tinggi, dan yang berinvestasi di daerah terpencil (remote area). Kebijakan itu diterbitkan agar sistem perpajakan di Indonesia lebih atraktif bagi dunia usaha.

“Hasilnya sudah kelihatan. Ada sekitar 36 perusahaan  yang  apply untuk berinvestasi dengan memanfaatkan fasilitas pajak tersebut.   Tidak langsung, memang,  sebagian mungkin baru direalisasikan beberapa tahun ke depan,” papar dia.

Robert Pakpahan mengatakan, dalam jangka pendek, bisa saja insentif pajak menyebabkan realisasi penerimaan pajak menurun.

Namun, dalam jangka panjang, insentif pajak akan memperluas basis pajak dan memberikan stimulan bagi sektor-sektor terkait, sehingga realisasi penerimaan pajak akhirnya meningkat. “Kalau size-nya makin besar, realisasi penerimaan juga membesar,”  tandas dia. 

Dia menegaskan, perkonomian Indonesia membutuhkan stimulan, salah satunya lewat insentif pajak.   “Persaingan  antarnegara kan makin tinggi. Kalau negara-negara lain memberikan tax holiday tapi kita tidak, ya kalah kita. Kalau kita  diam saja,   kita nggak akan kebagian investasi,” tutur dia.

Menurut Robert Pakpahan, aliran investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI)  sangat  diperlukan perekonomian nasional,  terutama  untuk memperbaiki  defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD), membuka lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, dan mendorong pertumbuhan PDB. Melalui  insentif pajak yang lebih atraktif, FDI diharapkan kian deras masuk ke Indonesia.

Dirjen Pajak  menjelaskan, jumlah wajib pajak (WP) yang sudah  memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Jumlahnya sudah sekitar  43 juta.

“Lumayanlah. Jangan lihat  populasi yang  263  juta, sebab  satu rumah tangga cukup punya satu  NPWP.  Masih ada ruang sih karena yang miskin ini kan sekitar 10 juta.  Kalau dari rumah tangga masih bisa 55 juta,” papar dia.

Grafik tax ratio 2014-2020
Grafik tax ratio 2014-2020

Reformasi Perpajakan

Dirjen Pajak mengakui, program amnesti pajak  dua tahun silam  merupakan bagian dari  reformasi sistem perpajakan yang  digulirkan pemerintah.  Reformasi perpajakan meliputi perbaikan aturan dan perundang-undangan, perbaikan organisasi dan proses bisnis, perbaikan SDM, serta  perbaikan sistem informasi dan basis data.  Reformasi perpajakan adalah salah satu  upaya pemerintah  membangun institusi pajak yang kuat, akuntabel, kredibel,  dan berintegritas tinggi. 

Dalam skenario awal pemerintah,  program  amnesti pajak  akan diikuti   revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Revisi UU KUP akan disatupaketkan dengan revisi  UU No 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan UU No 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Menurut Robert Pakpahan,  sejak tiga tahun lalu,  revisi  UU KUP masih mengendap di parlemen. “Pembahasannya terhenti, kalah nggak salah sejak tahun 2016,”  tutur dia.

Berdasarkan draf  revisi UU KUP, struktur kelembagaan otoritas pajak akan berubah setelah UU KUP direvisi.  Otoritas pajak yang selama ini berbentuk  Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  di bawah  Kemenkeu, kelak menjadi lembaga baru yang langsung di bawah presiden.  Kewenangannya pun lebih besar, di antaranya  bisa mengakses seluruh data yang terkait dengan perpajakan, termasuk data perbankan yang saat ini bersifat rahasia sebagaimana diatur dalam UU Perbankan. (ks/try/rw/az)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN