Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul hamid saat berikan penjelasan soal program Rusun dan Rusus, di Kementerian PUPR.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul hamid saat berikan penjelasan soal program Rusun dan Rusus, di Kementerian PUPR.

PUPR Sudah Ajukan Kuota FLPP 140 Ribu Unit Rumah

Jumat, 30 Agustus 2019 | 01:40 WIB
Imam Mudzakir (imam_koran@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku telah meminta dan menyurati Menteri Keuangan (Menkeu) untuk penambahan dana kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 140 ribu unit rumah.

“Kurang lebih 140.000 ya. Jadi 200.000 nanti totalnya. Tapi ya itu kan usulan ya, kalau tidak salah itu angkanya, karena saya lupa,” kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid dalam Talkshow bertemakan Mengokohkan Urusan dan kelembagaan Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pengembangan Kawasan Perkotaan di Jakarta, Kamis (29/8).

Jadi, kata dia, saat ini PUPR sedang menunggu dari Kemenkeu untuk penambahan kuota dana FLPP ini. Dana tersebut juga nanti akan dibahas dalam APBNP yang bakal dibahas bersama dengan DPR RI.

“Pokoknya 80% sudah ya, Pak Menteri sudah menyurati kementerian keuangan untuk meminta penambahan kuota. Kita tunggu saja hasilnya karena harus melalui APBN Perubahan. Jadi harus dibahas dengan DPR. Kita tunggu saja lah,” katanya.

Karena, lanjutnya, keuangan ini masih menjadi otoritas di Kementerian Keuangan. Jadi kita hanya bisa menunggu kapan APBN perubahan itu akan dilakukan.

Sebelumnya, developer perumahan rumah subsidi terancam bangkrut, akibat dana subsidi dengan skema Fasilitas likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah habis. Sekitar 98 ribu unit rumah terancam gagal KPR (kredit pemilikan rumah).

“Sekarang ini sekitar 98 ribu unit rumah anggota Apersi tak bisa KPR, karena dana subsidi habis, banyak pengembang terancam bangkrut karena gagal KPR,” ungkap Ketua Umum Apersi, Junaedi Abdillah.

Menurut Junaedi, pengembang swasta sudah berjuang keras membantu pemerintah mewujudkan program sejuta rumah (PSR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetapi fakta dilapangan anggaran untuk rumah subsidi di kurangi dan habis.

“Artinya komitmen pemerintah terhadap sektor perumahan masih rendah. Padahal jelas presiden menyatakan program sejuta rumah ini adalah program prioritas, tetapi dilapangan tidak menjadi prioritas,” kata dia.

Junaedi mengatakan, dari hasil pertemuan dengan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Apersi, banyak pengembang di daerah yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan KPR dari perbankan, terutama dari Bank BTN sebagai salah satu penyalur KPR Subsidi. Karena dana subsidi sudah habis yang diberikan pemerintah.

“Kami meminta pemerintah, baik kementerian PUPR sebagia pelaksana teknis maupun juga Menkeu untuk mencari solusinya dan bisa menambah anggaran FLPP, supaya rumah yang ada saat ini mencapai 100 ribu unit bisa dilakukan KPR,” kata Junaedi.

Selain bisa membantu pengembang untuk menyelesaikan proyek perumahannya, juga yang lebih besar lagi, bagi konsumen dan masyarakat kecil ini bisa mendapatkan rumah yang layak bisa tercapai.

“Kalau menunggu seperti ini tentu kasian konsumennya, karena berharap mendapatkan rumah, kenyataan tidak bisa. Karena dana subsidi tidak ada. Begitu juga buat pengembang,” paparnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN