JAKARTA, investor.id – Dengan pertumbuhan penduduk 1,33% selama periode 2010-2018, jumlah penduduk Indonesia pada 2020 ketika sensus diadakan diperkirakan 271 juta. Dengan asumsi 68% penduduk usia 15-64, penduduk usia produktif mencapai 184 juta. Jika lapangan pekerjaan tidak bertambah dan kualitas pendidikan sumber daya manusia tidak meningkat, bonus demografi berpotensi menjadi bencana demografi. Kondisi ini perlu dicegah dengan langkah antisipatif.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, BPS akan melakukan Sensus Penduduk 2020. Sensus ini dilakukan bekerja sama dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Sensus menggunakan metode multimoda, yakni selain pendataan lewat fisik kertas dan komputer petugas BPS, setiap warga negara mendata diri sendiri lewat online.

“Mulai Februari 2020, setiap warga Indonesia diarahkan untuk mendata dirinya lewat online. Cara ini disebut computer assisted web interviewing (CAWI). Selain itu, petugas BPS melakukan sensus dengan dua cara, yakni mendata penduduk dari rumah dengan menggunakan komputer, metode ini disebut computer assisted personal interviewing (CAPI). Selain itu, ada pendataan secara fisik. Metode ini disebut pencil and paper interviewing (PAPI),” kata pria yang biasa disapa Kecuk ini saat melakukan kick off Sensus Penduduk 2020 di Gedung BPS, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Acara tersebut bertepatan dengan Hari Statistik Nasional. Pada saat yang sama, BPS memberikan penghargaan kepada tiga institusi. Penghargaan Mitra Terbaik Kategori Kementerian/Lembaga diberikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Penghargaan Mitra Terbaik Kategori Media Massa diberikan kepada Investor Daily. Penghargaan Mitra Terbaik Kategori Perusahaan/Asosiasi diberikan kepada Gaikindo

Kementerian PPN/Bappenas memprediksi, Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2030-2040, yakni jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Usia produktif diperkirakan 70-75%.

Sementara itu, saat ini, Indonesia menghadapi sejumlah masalah. Penduduk miskin 25,1 juta atau 9,41%. Dari total angkatan kerja sekitar 136,18 juta pada Februari 2019, pengangguran terbuka 6,82 juta orang atau 5,01%. Gini ratio juga masih 0,382 per Maret 2019. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,39 pada 2018, membaik dibandingkan 66,53 tahun 2010.

Sedangkan dari peringkat daya saing global, Indonesia juga masih kalah dari negara tetangga di Asean seperti Malaysia dan Thailand. Indonesia di peringkat 45 tahun 2018, dibanding Malaysia di posisi 25 dan Thailand 38.

Tingkatkan Investasi

Untuk mengatasi masalah tersebut, Indonesia harus membuka banyak lapangan kerja. Ini dilakukan dengan harus menarik investasi asing, termasuk foreign direct investment (FDI) besar-besaran. Iklim investasi Indonesia harus diperbaiki, mengingat daya saing Indonesia masih rendah.

“Pemerintah harus mewaspadai ledakan jumlah penduduk usia produktif. Saat ini, jumlah penduduk usia produktif mencapai 180 juta jiwa atau separuh lebih dari penduduk Indonesia, sementara itu penduduk usia produktif yang masuk angkatan kerja baru 136 juta jiwa. Selain melakukan perbaikan dari sisi suplai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemerintah juga harus melakukan perbaikan dari sisi permintaan (demand), dengan terus menumbuhkan industri yang mampu menyerap lebih banyak angkatan kerja,” kata Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto saat dihubungi Investor Daily di Jakarta, Kamis (26/9) malam.

Ia menuturkan, jumlah angkatan kerja RI terus meningkat, namun ketersediaan lapangan kerja masih belum mampu mengimbanginya. Indonesia, lanjut dia, menghadapi bonus demografi, namun di sisi lain sejumlah industri di Tanah Air mengalami pertumbuhan yang melandai.

“Kondisi jumlah usia produktif yang tinggi ini harus diwaspadai oleh pemerintah, oleh karena itu perlu segera mengatasinya dengan melakukan dua pendekatan suplai dan permintaan itu. Meski patut diwaspadai, kondisi Indonesia masih jauh beruntung ketimbang negara maju yang justru mengalami pertumbuhan penduduk negatif seperti Jepang,” kata Eko.

Eko menjelaskan, dari sisi suplai, pemerintah harus meningkatkan kualitas SDM sehingga benar-benar adaptif terhadap dunia kerja. Salah satunya dengan melakukan pelatihan, baik yang sifatnya formal maupun informal, mengubah kurikulum pendidikan sehingga lulusan sekolah lebih siap masuk dunia kerja, dan benar-benar mengimplementasikan kartu prapekerja yang rencananya dimulai tahun depan.

“Ini bagaimana membuat ketika mahasiswa lulus kuliah, bisa punya keahlian dan keterampilan yang bisa siap kerja, siap menghadapi revolusi industri ke-4. Jangan sampai setelah lulus bingung mau kerja di mana dan tidak mampu menghadapi dunia kerja,” ujar dia.

Sedangkan dari pendekatan permintaan, kata Eko, pemerintah harus membangkitkan lagi industri-industri yang pertumbuhannya merosot seperti industri manufaktur. Pemerintah juga perlu memperbesar peran industri berbasis jasa, seperti pariwisata dan industri kreatif, yang saat ini tengah booming seiring berkembangkan industri teknologi dan informasi (TI).

“Industri yang mampu berkembang harus dirawat dan ditumbuhkan, seperti industri berbasis digital atau e-commerce. Diam-diam industri ini menyumbang besar terhadap serapan tenaga kerja,” ucap dia.

Pemerintah, lanjut dia, juga seharusnya tidak lagi memberi pembatas antara sektor formal dan informal. Pasalnya, saat ini, sejumlah pekerjaan di sektor informal justru menyumbang pajak yang besar, seperti para youtuber yang pendapatannya relatif tinggi.

Sensus 2030 Online

Kecuk mengatakan lebih lanjut, Sensus Penduduk 2020 juga menjadi langkah perwujudan dari Peraturan Presiden (Perpres) No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Bila pelaksanaan sensus penduduk 2020 bisa berjalan dengan baik, diharapkan sensus 2030 bisa dilakukan melalui metode online.

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menjelaskan, dalam pelaksanaan sensus penduduk nanti akan ada dua perubahan. Pertama dalam penghitungannya, BPS menggunakan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sebagai basis data. Diharapkan kerja sama ini akan menguntungkan kedua pihak. Baik BPS maupun Dukcapil bisa memperbarui data masing-masing sehingga bisa menghasilkan kualitas data kependudukan yang lebih baik.

“Salah satu poin kerja sama ini adalah kami akan memiliki data jumlah penduduk baik de jure dari KTP maupun secara de facto yang berdasarkan tempat tinggal. Kedua jenis data ini dibutuhkan untuk menentukan kebijakan,” ucap Suhariyanto.

Sensus Penduduk 2020 (SP2020) ini menjadi sensus penduduk pertama lndonesia yang memanfaatkan data registrasi penduduk, yang disebut Combined Method (Metode Kombinasi). Dengan Metode Kombinasi ini, data administrasi yang tersedia pada Ditjen Dukcapil akan dikombinasikan dengan pencacahan lapangan baik melalui pendataan mandiri (sensus penduduk online) maupun door-to-door.

Ia mengatakan, selain lndonesia, ada 54 negara yang juga akan melakukan sensus penduduk/perumahan pada 2020. Beberapa di antaranya juga akan menerapkan Metode Kombinasi, seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Estonia, dan sebagainya.

“SP2020 akan diawali dengan sensus penduduk online selama bulan Februari hingga Maret 2020. Pada tahap ini, diharapkan partisipasi aktif masyarakat dengan mengisi formulir elektronik SP2020 melalui sensus.bps.go.id. Di bulan Februari nanti, untuk pertama kalinya, kami akan mengimbau seluruh masyarakat Indonesia agar memperbarui data diri sendiri lewat website sensus penduduk,” ucap Suhariyanto.

Jika hal ini berhasil dilakukan, maka pada sensus penduduk berikutnya di tahun 2030, seluruh penduduk bisa memperbarui data diri sehingga tidak perlu dilakukan sensus penduduk. Oleh karena itu, pihaknya terus mengupayakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tidak hanya mengenai pentingnya statistik tetapi juga partisipasi masyarakat untuk memperbarui data diri sendiri.

“Saya minta partisipasi anda semua karena kita berprinsip sensus penduduk adalah milik bersama. BPS memang menjadi pelaksana tetapi perlu diketahui sensus penduduk adalah pekerjaan suatu negara,” ucapnya. (tl)

Editor: Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS