Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Seorang pekerja di jaringan pipa gas.

Seorang pekerja di jaringan pipa gas.

Perluasan Penggunaan Gas Bumi Dinilai Bakal Hemat Subsidi Energi

Rabu, 30 Oktober 2019 | 20:22 WIB
Euis Rita Hartati (erita_h@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Pemerintahan Jokowi jilid II didesak lebih berani dalam mengambil kebijakan di sektor energi. Pasalnya, ketergantungan terhadap energi impor masih sangat tinggi yang menakibatkan neraca dagang Indonesia terus mengalami defisit. Salah satunya dengan fokus kepada pemanfaatan energi yang memiliki cadangan besar di Indonesia seperti gas bumi.

"Harus ada paradigma yang berbeda untuk lima tahun ke depan jika kita ingin memangkas ketergantungan pada energi impor. Presiden Jokowi dan menteri ESDM harus mengubah arah kebijakan agar gas bumi menjadi prioritas. Toh saat ini temuan migas Indonesia lebih banyak gas dibandingkan minyak," kata anggota DPR dari Fraksi Golkar Ridwan Hisyam di Jakarta, Rabu (30/10).

Menurut dia, terobosan pemerintah dengan menghadirkan B10, B20, B30 hingga rencananya sampai B100 merupakan langkah strategis dan positif. Namun akan lebih baik lagi jika potensi energi yang sudah ada dan terbukti lebih efisien dioptimalkan pemanfaatannya.

"Sayang jika gas bumi yang diproduksi di dalam negeri justru harus diekspor. Padahal jika dimanfaatkan untuk menggerakkan industri di dalam negeri bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai produk dalam negeri," ujarnya.

Data SKK Migas mencatat sampai September 2019 kilang LNG Bontang telah mengekspor sebanyak 52,5 kargo dan LNG Tangguh sebanyak 67,5 kargo. Maret lalu Kementerian ESDM juga telah menyetujui rencana ekspor LNG dari blok Tangguh ke Singapura sebanyak 84 kargo mulai tahun 2020.

Ridwan mengatakan, optimalisasi gas domestik hanya bisa dilakukan jika pembangunan infrastruktur dapat dikerjakan secara lebih masif. Apalagi sumber gas bumi ke depan akan lebih banyak berada di Indonesia Timur seiring pengembangan Blok Tangguh Train III dan proses produksi Blok Masela. Nilai investasi dalam pengembangan blok Masela sendiri mencapai sekitar US$ 20 miliar atau senilai Rp 280 triliun (kurs Rp 14.000/US$) dan menggunakan cost recovery yang berarti dibiayai APBN.

"Seharusnya kita bisa mengalokasikan dana untuk membangun infrastruktur gas bumi ini. Cadangan gas kita lebih banyak kok. Jika tidak didukung infrastruktur gas, potensi energi di dalam negeri ini ya hanya akan di ekspor dan kita akan menggunakan energi impor yang lebih mahal untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri," ucapnya.

Lebih jauh Ridwan juga mengingatkan BUMN energi untuk terus memperkuat kemampuan sumber daya manusia. Pasalnya ditengah kebutuhan energi domestik yang semakin besar, penguasaan teknologi untuk memperluas pemanfaatan gas bumi sangat dibutuhkan.

Sementara itu Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch mengatakan, Menteri ESDM yang baru dapat fokus kepada pemanfaatan energi yang memiliki cadangan besar di Indonesia seperti gas bumi. Optimalisasi pemanfaatan gas bumi ini dinilai dapat menurunkan defisit neraca migas.

“Pembangunan infrastruktur gas akan menjadi salah satu kunci keberhasilan menurunkan defisit migas. Sektor rumah tangga dan industri harus didorong untuk dapat beralih ke gas bumi," kata Mamit.

Mamit bilang program Jaringan Gas (Jargas) rumah tangga dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan LPG subsidi 3 kg yang selama ini banyak salah sasaran. Nilai subsidi LPG 3 kg yang sangat besar dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur jargas.

"Program jargas bisa dilanjutkan secara masif dan terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur gas bumi yang telah dijalankan selama ini. Beban biaya subsidi LPG 3 kg sangat besar dan tidak efektif," imbuhnya.

Anggaran subsidi LPG yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 75,22 triliun. Namun sampai akhir tahun diperkirakan subsidi yang akan digunakan hanya Rp 44,16 triliun.

Editor : Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN