Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

20 Tahun Terakhir, Dana Otsus Papua Capai Rp 138,65 Triliun

Selasa, 26 Januari 2021 | 19:32 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mencatat dana otonomi khusus (otsus) dan dana tambahan infrastruktur (DTI) untuk Papua dan Papua Barat selama 20 tahun terakhir atau 2002-2021 sebesar Rp 138,65 triliun.

Secara rinci dana otsus yang dikucurkan pemerintah dalam kurun waktu lima tahun terakhir tercatat Rp 47,47 triliun dan untuk Papua Barat sebesar Rp 21,27 triliun.

"Dana otsus dan DTI sendiri tidak sama dengan daerah lain, yang tidak ada kekhususan," ungkapnya, dalam Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI, Selasa (26/1).

Sementara itu, peranan dari transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) ke Papua dan Papua Barat mencapai Rp702,3 triliun selama 2005 sampai 2021. Bahkan dalam lima tahun terakhir TKDD menjadi unsur terbesar di Papua mendapatkan alokasi TKDD dikisaran Rp 30 triliun hingga 38,2 triliun di setiap tahunnya dan Papua Barat hanya di kisaran Rp 12 triliun hingga Rp 16 triliun setiap tahunnya.

“Jika dilihat TKDD papua yang merupakan porsi 70 atau 68% dari Papua dan Papua Barat, dibandingkan Provinsi lain yang dalam hal ini untuk berikan sense pembandingan apakah tadi papua diberikan tambahan resources untuk mengejar ketertinggalan seperti amanah dari UU otsus 21/2001”jelasnya.

Lebih lanjut, Menkeu menyebut bahwa jika berdasarkan pendapatan per kapita, TKDD per kapita Papua Rp 10,2 juta  dan Papua Barat Rp 14,7 juta. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, Rp 3 juta.

TKDD per kapita provinsi-provinsi di bagian timur Indonesia seperti Maluku dan Nusa Tenggara Timur juga hanya mencapai Rp 7,1 juta dan Rp 4,2 juta. Aceh yang juga sesama penerima dana otonomi khusus (Otsus) pun hanya Rp 6,4 juta.

Bahkan, Sri menyebutkan, dibandingkan Kalimantan Timur sebagai provinsi yang sama-sama memiliki kekayaan sumber daya alam, perbedaannya masih jauh. TKDD per kapita Kalimantan Timur tercatat hanya Rp 4,9 juta.

“Bahkan dibandingkan provinsi yang memiliki kekayaan Sumber daya alam luar biasa, ini bentuk pemihakan luar biasa cukup tinggi.  Untuk data angka pendapatan per kapita untuk TKDD  yakni jumlah transfer dibandingkan jumlah penduduk Papua dan Papua Barat juga lebih tinggi”jelasnya.

Kemudian, dana kementerian/lembaga (k/l) yang dibelanjakan untuk membangun Papua dan Papua Barat sebesar Rp 251,29 triliun. Rinciannya, untuk Papua senilai Rp 85,05 triliun dan Papua Barat sebesar Rp 41,87 triliun.

“Dana otsus, TKDD dan Belanja K/L untuk Papua dan Papua Barat cenderung meningkat setiap tahun sementara pendapatan asli daerah (PAD),”tuturnya.

Kendati begitu, Menkeu mengusulkan agar penyaluran dana otsus ke Papua dan Papua Barat diperpanjang hingga 20 tahun ke depan mencapai Rp 234,6 triliun.  Angka ini naik dua kali lipat dibandingkan dengan keseluruhan dana otsus Papua yang diberikan sejak tahun 2001 hingga 2021 sebesar Rp 101,2 triliun.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN