Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak saat menghadiri Rapat Kordinasi Wilayah (Rakorwil) III Majelis Wilayah KAHMI Jawa Timur periode 2016-2021 yang digelar pada 7-8 Desember 2019 di Hotel Ubud Cottages, Malang, Jawa Timur. Foto:Istimewa

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak saat menghadiri Rapat Kordinasi Wilayah (Rakorwil) III Majelis Wilayah KAHMI Jawa Timur periode 2016-2021 yang digelar pada 7-8 Desember 2019 di Hotel Ubud Cottages, Malang, Jawa Timur. Foto:Istimewa

KAHMI Jatim Minta Pemerintah Evaluasi Regulasi Penghambat Investasi Daerah

Senin, 9 Desember 2019 | 22:05 WIB
Amrozi Amenan (ros_amrozi@yahoo.com)

SURABAYA, investor.id -Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jawa Timur menyatakan, untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi daerah pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) perlu melakukan evaluasi terhadap regulasi atau peraturan daerah yang menghambat masuknya investasi ke daerah.

Demikian salah satu poin dari beberapa rekomendasi yang dilahirkan dalam Rapat Kordinasi Wilayah (Rakorwil) III Majelis Wilayah KAHMI Jawa Timur periode 2016-2021 yang digelar 7-8 Desember 2019 di Hotel Ubud Cottages, Malang, Jawa Timur.

Hadir dalam kegiatan itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, seluruh pengurus Majelis Wilayah KAHMI Jawa Timur dan Majelis Daerah KAHMI Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur.

“Perda, tidak hanya berorientasi terhdap kemudahan proses perizinan saja, tetapi juga subtansi atau konten dari perda yang lebih ramah terhadap masuknya investasi ke daerah,” kata Sekretrataris Umum Majelis Wilayah Kahmi Jatim Agus Mahfud Fauzi.

“Sedangkan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, KAHMI se-Jatim berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah,” imbuhnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak saat menghadiri Rapat Kordinasi Wilayah (Rakorwil) III Majelis Wilayah KAHMI Jawa Timur periode 2016-2021 yang digelar pada 7-8 Desember 2019 di Hotel Ubud Cottages, Malang, Jawa Timur. Foto:Istimewa
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak saat menghadiri Rapat Kordinasi Wilayah (Rakorwil) III Majelis Wilayah KAHMI Jawa Timur periode 2016-2021 yang digelar pada 7-8 Desember 2019 di Hotel Ubud Cottages, Malang, Jawa Timur. Foto:Istimewa

Selain soal evaluasi regulasi penghambat investasi, Rakorwil juga meminta pemerintah memperjelas definisi dan terminologi radikalisme kepada masyarakat secara jelas dan terukur agar tidak terjadi bias dan kesalahan dalam memberikan tafsir dan batasan-batasannya.

Koordinator Presidium Majelis Wilayah KAHMI Jawa Timur, Bawon Adhi Yitoni mengungkapkan  rekomendasi selengkapnya dari Rakorwil III Majelis Wilayah KAHMI Jatim diantaranya adalah permintaan kepada pemerintah untuk lebih cermat dan hati-hati terhadap rencana reformasi sistem pendidikan nasional.

“Bagi KAHMI Jawa Timur, sistem pendidikan nasional harus berorientasi kepada terciptanya SDM unggul. Unggul dalam intelektual dan unggul secara spiritual (berahlakul karimah),” kata Bawon dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/12/2019).

Selain itu, lanjut dia, Majelis Wilayah KAHMI Jatim juga mendorong terbangunnya praktik demokrasi yang sehat dalam pilkada serentak pada tahun 2020. Untuk itu, KAHMI Jatim juga menyerukan kepada partai politik agar dalam proses seleksi bakal calon kepala daerah dilakukan secara lebih ketat dan mengedepankan aspek kualitas, kapasitas, kapablitas, kompetesi dan integritas (siddiq, amanah, tabliq dan fathanah) serta tidak melakukan politik transaksional terhadap bakal calon kepala daerah.

Pun demikian, KAHMI Jatim juga meminta kepada penyelenggara pemilu (KPUD dan Bawaslu) agar meningkatkan fungsi pengawasan penyelengaraan pilkada secara lebih serius dan ketat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk meminimalisir praktek-praktek yang tidak sehat. Tidak mentoleransi tindakan-tindakan money politics yang menciderai sistem demokrasi dan Komisi Penyelengara pemilu (KPU dan Bawaslu) untuk tidak melakukan politik transaksional kepada calon kepala daerah.

“Dan kepada masyarakat secara umum diharapkan untuk memilih calon kepala daerah dengan tidak melakukan politik transaksional, tetapi lebih mendasarkan pilihan dengan mengedepankan integritas dan kompetensinya calon,” terang Bawon.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN