JAKARTA- Defisit APBN sudah mencapai 2,29% dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir November. Per 13 Desember, defisit itu menurun jadi 2,21%. Hingga akhir tahun diperkirkan defisit APBN berada di kisaran 2-2,2%.

"Namun angka defisit anggaran telah turun menjadi 2,21% per 13 Desember 2019, yang disebabkan oleh adanya kenaikan pertumbuhan penerimaan pajak serta optimalisasi belanja, " ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (19/12). 

Menjelang akhir tahun 2019, realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp 1.677,11 triliun (77,46% dari target APBN 2019), atau turun 3,34%  dibandingkan realisasi periode sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan negara terdiri atas realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.312,40 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 362,77 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 1,95 triliun. Penerimaan perpajakan dan PNBP sedikit mengalami kontraksi sebesar masing-masing 3,27 % (yoy) dan 1,11 persen (yoy).

"Tetapi per 13 Desember 2019 pendapatan negara meningkat jadi 1,6% (yoy) karena perbaikan kondisi sektor riil dan pengendalian restitusi yang efektif," ucap Sri Mulyani. 

Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai tumbuh positif sebesar 6,90% (yoy) mencapai Rp 176,23 triliun atau 84,39% dari target APBN 2019. Pertumbuhan Kepabeanan dan Cukai utamanya berasal dari pertumbuhan Cukai Hasil Tembakau (CHT), cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Cukai Lainnya yang mampu tumbuh double digit masing-masing 13,03% (yoy), 15,49% (yoy), dan 25,68% (yoy).

Sementara itu, realisasi belanja Pemerintah Pusat November 2019 meningkat 1,8 persen (yoy) jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, utamanya dipengaruhi oleh realisasi belanja Bantuan Sosial yang sudah mencapai Rp 105,7 triliun atau meningkat sebesar 38,9% (yoy).

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir November 2019 mencapai Rp 752,85 triliun atau 91,06% dari pagu APBN 2019, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 689,21 triliun (91,07%) dan Dana Desa Rp 63,63 triliun (90,90%).  

"Kenaikan ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan dalam mencukupi kebutuhan hidup serta bagian dari upaya untuk mengurangi kesenjangan," ucap dia.

Editor: Hari Gunarto (hari_gunarto@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS