Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

2018, SiLPA Provinsi Capai Rp 20 Triliun

Nasori, Rabu, 19 Juni 2019 | 21:36 WIB

JAKARTA - Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) provinsi dalam APBD provinsi se-Indonesia tahun lalu mencapai Rp 20 triliun. Kementerian Dalam Negeri menilai itu sebagai rapor merah yang harus dibenahi.

Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo

. “Rata-rata SiLPA provinsi kita masih triliunan, hampir Rp20 triliun untuk seluruh provinsi,” kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (19/6).

Berdasarkan laporan hasil evauasi hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2018 terdapat SiLPA yang cukup besar disejumlah provinsi. Provinsi DKI Jakarta tercatat Rp 12,17 triliun, Provinsi Jawa Barat Rp 2,25 triliun, Provinsi Aceh Rp 1,65 triliun, dan Provinsi Jawa Timur Rp 1,53 triliun.

Selanjutnya Provinsi Jawa Tengah Rp 686,76 miliar, Provinsi Bali Rp 510,76 miliar, Provinsi Sumatera Utara Rp 500 miliar, Sumatera Barat Rp 486,42 miliar, Provinsi Riau Rp 68,31 miliar, Provinsi Lampung Rp 93,70 miliar, dan Provinsi DI Yogyakarta Rp 465,11 miliar.

Selain itu Provinsi Kalimantan Tengah Rp 202,23 miliar, Provinsi Sulawesi Barat Rp 130,21 miliar, Provinsi Sulawesi Tengah Rp 367,63 miliar, dan Provinsi Papua Rp 888,12 miliar.

SiLPA adalah sisa lebih perhitungan anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Jika SiLPA suatu wilayah menunjukkan angka 0 (nol,) maka itu menunjukkan penyerapan anggaran 100%

Seperti dikutip laman Sekretariat Kabinet, Mendagri telah meminta pemerintah daerah melakukan penyerapan dan merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan tepat. Hal itu dimaksudkan agar penyerapan anggaran dan belanja program dilakukan secara efektif dan efisien.

Ia menilai, agak aneh pemerintah masih mengalami kesulitan untuk menghabiskan anggaran. “Ini menunjukan bahwa perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik. Ini tolong dicermati,” pungkas Mendagri. 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN