Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Batu bara. Foto ilustrasi: IST

Batu bara. Foto ilustrasi: IST

HARI LISTRIK NASIONAL KE-74

2020, Harga Batu Bara Tentukan Tarif Listrik

Rangga Prakoso, Kamis, 10 Oktober 2019 | 22:57 WIB

JAKARTA, investor.id  – Mulai 2020 pergerakan harga batu bara menentukan tarif listrik, karena saat ini 48% pembangkit listrik bertenaga batu bara. Sebanyak 70% pembangkit langsung dimiliki PT PLN (Persero) dan 30% independent power producer (IPP).

Selama ini, tarif listrik nonsubsidi hanya ditentukan oleh harga minyak Indonesia (ICP), kurs rupiah, dan inflasi. Penyesuaian tarif biasanya dilakukan per tiga bulan, merujuk pada pergerakan ketiga indikator tersebut selama tiga bulan terakhir.

“Namun, pada awal 2020, harga batu bara akan dimasukkan ke dalam formula tarif adjustment (tarif penyesuaian). Formula tariff ini berlaku bagi pelanggan listrik nonsubsidi,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana dalam acara peringatan Hari Listrik Nasional ke-74 di Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Rida Mulyana. Foto: ebitke.esdm.go.id
Rida Mulyana. Foto: ebitke.esdm.go.id

Rida Mulyana mengatakan, penerapan formula tarif adjustment teranyar bakal dituangkan dalam peraturan menteri ESDM, yakni revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero). Lebih lanjut Rida menegaskan, tarif adjustment tidak berlaku bagi golongan pelanggan subsidi dengan daya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA.

Pemerintah mencatat, realisasi kapasitas terpasang pembangkit listrik hingga semester pertama tahun ini mencapai 65,8 gigawatt (GW), naik 1,35% dibandingkan akhir tahun lalu yang sebesar 64,92 GW.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, kapasitas terpasang pembangkit listrik itu didominasi oleh pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, yakni mencapai 31.833,17 megawatt (MW). Berikutnya, pembangkit berbahan bakar gas sebesar 19.427,54 MW, bertenaga air 5.799,83 MW, bahan bakar minyak (BBM) 4.668,88 MW, panas bumi 1.948,3 MW, dan energy terbarukan lainnya 2.119,55 MW.

Rida menuturkan, harga batu bara yang akan dipakai merujuk pada harga batu bara khusus untuk pembangkit listrik di dalam negeri. Harga khusus itu dipatok US$ 70 per ton bila harga batu bara acuan (HBA) di atas US$ 70 per ton. Namun, bila HBA di bawah US$ 70 per ton, maka harga batu bara untuk kelistrikan mengikuti HBA.

“Harga batu bara dimasukkan ke dalam perhitungan tarif adjustment lantaran komposisi pembangkit listrik tenaga uap (berbahan bakar batu bara) semakin meningkat hingga sekitar 50%. Di sisi lain, porsi pembangkit listrik tenaga diesel (berbahan bakar BBM) semakin menurun, hingga tersisa sekitar 5%. Fluktuasi harga batu bara ini sudah dikaji dan akan lebih bagus kalau dimasukkan (ke formula tarif adjustment),” tutur Rida.

Meski pembangkit diesel menurun, Rida menambahkan, ICP tetap masuk dalam formula pembentukan tarif adjustment. Pasalnya, harga gas mengikuti ICP tersebut.

Triwulan Pertama 2020

Kapasitas terpasang pembangkit listrik
Kapasitas terpasang pembangkit listrik

Rida mengatakan, penerapan tariff adjustment mulai dirasakan pada triwulan pertama 2020. Namun, dia belum bisa memperkirakan apakah tarif bakal turun, meski dalam beberapa bulan terakhir harga komoditas melemah. “Kami terus memantau pergerakan harga,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menuturkan, revisi formula tarif adjustment sebaiknya memasukkan harga energy primer bukan hanya ICP maupun batu bara, tapi juga harga gas.

“Nantinya setiap faktor dalam formula tarif adjustment memiliki bobot sesuai dengan pengaruh faktor tersebut terhadap biaya produksi listrik. Sama dengan yang selama ini, tapi untuk energy tidak hanya ICP tapi harga energy primer,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tarif adjustment sebenarnya sudah diterapkan pada 2014-2016 silam untuk 12 golongan pelanggan. Saat itu, tarif 12 golongan pelanggan ini akan naik turun setiap tiga bulan. Namun dalam dua tahun terakhir, mekanisme tarif tersebut tidak diberlakukan guna menjaga daya beli masyarakat.

Saat ini, tarif listrik adjustment ditetapkan sebesar Rp 1.467 per kilowatt hour (kWh) untuk pelanggan tegangan rendah yang mencakup rumah tangga mewah mulai dari 1.300 VA ke atas, serta bisnis dan pemerintahan dengan daya 6.600 VA-200 kVA.

Berikutnya, tarif Rp 1.115 per kWh ditetapkan untuk tegangan menengah yang terdiri dari pelanggan bisnis, industri, dan pemerintahan dengan daya di atas 200 kVA. Terakhir, tarif Rp 997 per kWh untuk tegangan tinggi yang mencakup industri berdaya 30 ribu kVA ke atas.

Dorong Konsumsi

Menteri ESDM Ignasius Jonan. Sumber: BSTV
Menteri ESDM Ignasius Jonan. Sumber: BSTV

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta agar PLN kreatif mendorong konsumsi listrik. Hal itu salah satunya dengan mendorong penggunaan kompor induksi dan kendaraan listrik.

Pertumbuhan permintaan listrik tercatat melambat dari 4,71% semester I-2018 (year on year/yoy) menjadi 4,31% semester I-2019, jauh dari target 6,97% yoy. Pertumbuhan listrik yang di bawah proyeksi semula dalam lima tahun terakhir membuat Proyek Pembangkit Listrik 35.000 MW hingga 2019 hanya sedikit yang direalisasikan, yakni sekitar 1.210 MW yang telah dirampungkan hingga Juli lalu dan diperkirakan total mencapai 3.858 MW hingga akhir tahun ini.

“Sampai 15 Juli lalu, terdapat beberapa pembangkit (baru) yang telah beroperasi di tahun ini, total kapasitasnya 1.210 MW. Sampai akhir tahun 2019, total kapasitas pembangkit listrik (baru) yang ditargetkan beroperasi mencapai 3.858 MW (11% dari target awal 35.000 MW),” kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi dalam pesan pendek kepada Investor Daily di Jakarta, baru-baru ini.

Dari proyek yang telah beroperasi ini, kata Hendra, tambahan yang cukup besar berupa pembangkit listrik tenaga gas (PLTGU/MG/GU) sekitar 561 megawatt (MW) dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 520 MW.

Selain itu, pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) 39 MW, pembangkit listrik tenaga air (PLTA/M/PS) 39 MW, dan pembangkit lainnya 30 MW. Pemerintah mencatat, total kapasitas terpasang pembangkit listrik hingga semester pertama tahun ini mencapai 65,8 gigawatt (GW) atau 65.800 MW, naik 1,35% dibandingkan akhir tahun lalu yang sebesar 64,92 GW, namun realisasi tersebut masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 68,78 GW.

Sementara itu, berdasarkan rencana awal yang dikukuhkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019, pemerintah bermaksud membangun pembangkit listrik untuk meningkatkan penyediaan listrik sebesar 35.000 MW dalam jangka waktu lima tahun atau hingga 2019.

Sedangkan berdasarkan data BUMN, pemerintah bersama PT PLN (Persero) dan swasta akan membangun 109 pembangkit; masing-masing terdiri atas 35 proyek yang dibangun oleh PLN dengan total kapasitas sekitar 10.681 MW dan 74 proyek oleh swasta (independent power producer/IPP) dengan total kapasitas sekitar 25.904 MW.

Pada tahun 2015 PLN tercatat mulai menandatangani kontrak pembangkit tahap I. Skenario Proyek Pembangkit Listrik 35.000 MW hingga 2019 itu berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional 6-7% setahun, sehingga ada kebutuhan penambahan kapasitas listrik di dalam negeri sedikitnya 7.000 MW per tahun. Namun, ternyata, dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi anjlok, hanya berkisar 4,88-5,17%. Padahal, pada 2013, pertumbuhan ekonomi RI masih 5,58%.

Surplus Listrik

Petugas PLN sedang memriksa rutin di Gardu Induk Cengkareng , Jakarta Barat. Foto: IST
Petugas PLN sedang memriksa rutin di Gardu Induk Cengkareng , Jakarta Barat. Foto: IST

Berdasarkan catatan PLN sebelumnya, semester I-2019, penjualan listrik sebanyak 117,32 terawatt hour (TWh) atau hanya tumbuh 4,31% dari periode yang sama tahun lalu sebesar 112,46 TWh. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan semester I-2018 yang sebanyak 4,71% secara tahun ke tahun (year on year). Rinciannya, pada semester I-2019, penjualan listrik ke pelanggan rumah tangga tercatat tumbuh 5,95% dari 47,5 TWh pada semester I-2018 menjadi 50,29 TWh. Jumlah pelanggan rumah tangga ini merupakan yang terbanyak mencapai 67,38 juta.

Untuk penjualan listrik ke pelanggan bisnis naik 5,75% dari 20,33 TWh menjadi 21,51 TWh, di mana jumlah pelanggan bisnis mencapai 3,68 juta. Sedangkan penjualan listrik ke pelanggan industri hanya naik 1,28% dari 36,32 TWh menjadi 36,79 TWh. Tahun ini, penjualan listrik ditargetkan mencapai 247,3 TWh atau tumbuh 6,97% yoy. Dengan demikian, hingga pertengahan tahun ini, penjualan listrik baru sekitar 45,5% dari target setahun.

Sementara itu, pada 2018, neraca energi listrik PLN tercatat masih surplus 25.385,87 GWh. Produksi netto sebanyak 257.471,10 GWh, dengan sekitar 78.389,06 GWh (30%) di antaranya dibeli dari pihak luar PLN. Sedangkan total pemakaian listrik 232.085,23 GWh.

Fabby Tumiwa, Pengamat energi dan kelistrikan; direktur eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR)
Fabby Tumiwa, Pengamat energi dan kelistrikan; direktur eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR)

Pada kesempatan terpisah sebelumnya, Fabby Tumiwa mengatakan, merujuk pada RUPTL PLN 2017-2026 dan 2018-2027 yang memproyeksikan pertumbuhan permintaan listrik 6,8-7%, ia memperkirakan terdapat potensi oversupply listrik PLN sekitar 12 gigawatt pada 2028, melebihi konsumsi listrik. “Kami memperkirakan ada potensi oversupply 12 GW, karena perkiraan kami pertumbuhan permintaan listrik hanya sekitar 5%. Walaupun sebenarnya pada RUPTL 2019-2028, proyeksi pertumbuhan permintaan listrik sudah lebih rendah (dari 6,8- 7%),” ujarnya.

Fabby menuturkan, pertumbuhan penjualan listrik juga merefleksikan pertumbuhan ekonomi. Semester pertama tahun ini, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi sekitar 5,06% dan dengan mempertimbangkan kecenderungan tahun sebelumnya, pertumbuhan listrik akan di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi.

“Realisasi pertumbuhan penjualan listrik sekitar 4%, lebih rendah dibandingkan target PLN yang sekitar 6,5%. Artinya, RUPTL tahun depan perlu dievaluasi berdasarkan perkiraan permintaan listrik. Kapasitas pembangkit terpasang saat ini dalam kondisi manageable. Namun, dengan rendahnya permintaan listrik maka tentunya berpengaruh pada pertumbuhan pembangkit listrik agar tidak terjadi oversupply. Kalau pertumbuhan permintaan listrik 5%, tambahan kapasitas yang dibutuhkan sekitar 4.000 MW per tahun,” ujarnya. (ant/ sumber lain/en)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA