Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Koordinator  Perekonomian RI Darmin Nasution (Kanan), Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Anggoro Eko Cahyo (Berbatik Biru), dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyentuh Garam Berkualitas Tinggi hasil tambak yang dikelola oleh salah satu debitur BNI di Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu (13 April 2019). Foto ilustrasi: IST

Menteri Koordinator Perekonomian RI Darmin Nasution (Kanan), Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Anggoro Eko Cahyo (Berbatik Biru), dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyentuh Garam Berkualitas Tinggi hasil tambak yang dikelola oleh salah satu debitur BNI di Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu (13 April 2019). Foto ilustrasi: IST

2020, KKP Targetkan Produksi Garam 3 Juta Ton

Damiana Simanjuntak, Minggu, 15 September 2019 | 23:14 WIB

JAKARTA, investor.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan produksi garam tahun 2020 menjadi 3 juta ton. Lebih tinggi dari produksi tahun 2019 yang dibidik mencapai 2,3 juta ton. Untuk mencapai target itu, KKP mengalokasikan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 116,06 miliar untuk pengembangan usaha garam rakyat (PUGAR).

Dana tersebut bakal disalurkan melalui 3 program prioritas garam Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP. Yakni, integrasi pergaraman di 23 kabupaten/ kota, dengan alokasi dana ditaksir mencapai Rp 75 miliar. Lalu, perbaikan gudang garam rakyat (SNI tipe C) sebanyak 70 unit dengan estimasi anggaran Rp 20,2 miliar. Serta, pembangunan sarana dan prasarana kawasan ekonomi garam di 4 lokasi, senilai Rp 20,86 miliar.

Tahun 2019, Ditjen PRL KKP juga mengalokasikan anggaran untuk program PUGAR di 23 kabupaten. Dengan target integrasi lahan garam 1.000 hektare (ha) dan bantuan geomembran 100 ha, membangun 6 gudang garam rakyat, serta menerbitkan sistem resi gudang (SRG) 3 unit. Dimana, target produksi garam nasional tahun 2019 ada 2,34 juta ton.

"Tahun 2018, kami targetkan produksi 1,5 juta ton, dapat 2,7 juta ton. Tahun ini target kami 2,3 juta ton. Dengan panas seperti musim ini, alhamdulillah. Target masih sesuai, belum revisi. Tahun 2020, target kami bidik 3 juta ton. Semoga dengan panas yang sama seperti tahun ini, bisa tercapai. Selain itu, kami juga akan memacu integrasi ladang garam dan akan ada penambahan lahan juga," kata Dirjen PRL KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Brahmantya, per tanggal 2 September 2019, sisa stok garam dari tahun 2018 tercatat sebanyak 156.830 ton garam rakyat dan 146.500 ton milik PT Garam. Stok tersebut, kata dia, belum termasuk sisa garam industri yang diimpor tahun 2018.

Karena itu, ujar Brahmantya, pemerintah dalam rapat koordinasi terakhir tidak memberikan alokasi tambahan impor garam industri tahun 2019.

Sementara itu, imbuh dia, industri yang telah menandatangani komitmen penyerapan garam diharapkan segera merealisasikan. Pelaksanaan komitmen itu difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Produksi per tanggal 2 september 2019 ada 723.536 ton. Yakni, 581.036 ton garam rakyat dan 142.500 ton produksi PT Garam," kata Brahmantya.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Petani Garam Republik Indonesia (APGRI) Jakfar Sodikin mengatakan, per tanggal 6 September 2019, produksi garam rakyat nasional berkisar 750 ribu ton. Luas ladang garam nasional saat ini, kata dia, sekitar 26 ribu ha.

"Produksi garam saat ini masih bagus, panas masih oke. Sekarang lagi puncak-puncaknya panen, bisa dapat 1 ton per hektare. Itu rata di seluruh Indonesia. Mungkin di Madura bisa lebih tinggi karena panas dan anginnya lebih tinggi. Nusa Tenggara Timur seharusnya bagua, cuma areal di sana sedikit," kata Jakfar di Mojokerto saat dihubungi, Minggu (15/9).

Harga Anjlok
Sementara itu, Jakfar mengatakan, harga garam saat ini berkisar Rp 550-575 per kilogram (kg) di titik pengumpul, untuk kualitas I (KW I). Sedangkan, untuk KW II dihargai lebih rendah Rp 100 per kg. Harga tersebut, merupakan harga jual petani kepada pengumpul di pinggir-pinggir jalan di sentra produksi.

Menurut Jakfar, harga tersebut jauh di bawah biaya pokok produksi yang bisa mencapai 830-950 per kg, untuk KW I. Belum lagi, kata dia, biaya angkut menuju titik pengumpul. Baik melalui jalur darat maupun sungai.

"Harga saat ini anjlok, sebagai akibat rentetan dari tahun 2018. Dimana, impor mencapai 2,7 juta ton, produksi nasional.juga 2,7 juta ton. Jadi ada kelebihan suplai. Tahun ini, produksi ditargetkan mencapai 2,3 juta ton dan impor katanya 2,7 juta ton. Artinya, suplai semakin banyak. Makanya harga anjlok seperti sekarang. Meski ada riak-riak di bawah dan demo, tetap sepertinya belum akan ada peluang harga garam akan naik," kata Jakfar.

Di sisi lain, kata dia, petani/ petambak garam bersedia menjual dengan harga sekitar Rp 550 per kg karena tidak memperhitungkan biaya (sewa) lahan dan menekan ongkos tenaga kerja.

"Biaya lahan bisa mencapai Rp 20 juta per hektare. Kalau produksinya bisa dapat 100 ton per hektare, berarti biaya lahannya ada sekitar Rp 200 per kilogram. Ini tidak dimasukkan karena menurut mereka itu lahan sendiri jadi tidak dianggap sebagai biaya. Lalu, upah harian selama 6 bulan produksi. Dari 18 juta mereka tekan menjadi 10 juta per ha selama 6 bulan," kata Jakfar.

Hal itu, kata dia, berlanjut pada penghilangan biaya perbaikan lahan. Karena itu, kata dia, petani/ petambak garam menjual dengan harga lebih rendah Rp 100 per kg.

"Tanpa disadari, ini akan semakin menekan produktivitas mereka. Lama-lama kualitas ladang akan jelek, hasil panen juga akan terpangkas. Karena tidak ada biaya perbaikan, upah ditekan, dan lahan tidak dihitung sebagai biaya investasi. Semakin rugi, semakin menurun produktivitasnya," kata Jakfar.

Karena itu, Jakfar mengatakan, pemerintah perlu segera menetapkan dasar hukum agar harga garam rakyat tidak semakin anjlok. Pengusaha atau pasar, kata dia, akan selalu membeli dengan harga terendah.

"Kecuali ada yang berani jual atau beli dengan harga lebih tinggi. Yang pasti, mereka akan saling tunggu. Karena takut kalah bersaing. Untuk itu, pemerintah perlu segera atur," kata dia.

Sementara itu, Brahmantya mengatakan, diskusi mengenai harga penjualan petani/ petambak (HPP) garam masih berlangsung.

"Yang penting adalah mekanisme supply and demand. Dan, jangan sampai HPP itu bukan dimanfaatkan kepada jalan yang benar, apakah garam eks impor atau tidak?," kata Brahmantya.

Di sisi lain, Jakfar menuturkan, persaingan di pasar menyebabkan harga semakin tertekan. Berakibat kepada anjloknya harga garam rakyat.

"Seharusnya, kalau tidak ada persaingan, antara garam impor dan lokal, tidak ada kompetisi harga di dalam negeri. Kalau memang garam dibeda-bedakan peruntukannya, seharusnya garam rakyat tidak terpengaruh. Tapi, ini harga garam rakyat semakin tertekan. Artinya, ada rembesan garam impor, menyebabkan terjadinya kompetisi di pasar. Ini teori ekonomi yang sederhana sebenarnya," kata Jakfar.  

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA