Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

2020, Pemerintah Sita Aset Rp 8,9 Miliar dari Kasus Pencucian Uang

Kamis, 14 Januari 2021 | 21:44 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan selama tahun 2020 telah melakukan penyitaan aset atas empat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam bidang perpajakan dengan nilai mencapai Rp 8,9 miliar.

"Kasus TPPU yang sudah ditangani selama 2016 sampai 2020 adalah 16 kasus dengan beberapa sudah diputus bersalah oleh majelis hakim," ucap Sri Mulyani saat menjadi pembicara pada pertemuan Koordinasi Tahunan dalam rangka arahan Presiden mengenai pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) pada Kamis (14/1).

Dalam kasus TPPU di bidang perpajakan Kemenkeu juga telah dilakukan upaya penyitaan aset yaitu tahun 2016 sebanyak dua kasus dengan nilai kumulatif hasil penilaian aset Rp 38,1 miliar. Kemudian, pada 2019 sebanyak dua kasus dengan nilai kumulatif hasil penilaian aset Rp 5,3 miliar.

Pihaknya akan terus meningkatkan sinergi melalui satuan tugas (satgas) penegak hukum dalam pemberantasan TPPU bidang perpajakan yang meliputi Kejaksaan Agung, PPATK, Bareskrim Polri, serta DJP. Kemenkeu juga mendorong peningkatan kompetensi penyidik di Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan meningkatkan kasus penyidikan hingga lima kali lipat dari jumlah kasus yang terjadi di tahun sebelumnya.

"Kami tingkatkan kompetensi penyidik dan peningkatan 4 sampai 5 kali jumlah kasus penyidikan pada 2019 dibandingkan sebelumnya. Penyidikan yang biasa dilakukan PPNS wilayah Jakarta sekarang ditambah penyidikan yang dilakukan oleh Kanwil Jabar dan Jateng,” tutur Sri Mulyani.

Ia mengatakan  unit yang kedua di bawah Kemenkeu adalah bidang kepabeanan dan cukai dengan penanganan kasus untuk TPPU di bidang kepabeanan dan cukai untuk periode 2014-2020 adalah 77 LHA/LHP. Dari 77 Laporan Hasil Analisis/Laporan Hasil Pemeriksaan (LHA/LHP) tersebut 21 di antaranya digunakan untuk membantu proses penyidikan dan telah P-21, lalu 15 LHA/LHP masih dalam proses penyidikan, 16 LHA/LHP dijadikan database untuk pengembangan penelitian, 2 LHA/LHP digunakan untuk joint investigasi dengan DJP, 22 LHA/LHP untuk membantu dalam pengembangan kasus serta 1 LHA/LHP digunakan untuk joint analysis dengan Ditjen Pajak.

Sementara itu , dalam  bidang kekayaan negara, pelaksanaan pencegahan TPPU dan TPPT dilakukan dengan pemeringkatan risiko Balai Lelang, sosialisasi dan pelatihan. Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melakukna join audit dengan PPATK terhadap empat Balai Lelang berisiko tinggi, dan juga menyiapkan beberapa regulasi dan tools sebagai upaya pemberantasan tindak pidana.

Pembawaan Uang Tunai

Menkeu juga mengungkapkan bahwa untuk  Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas (LPUTLB)   ada 13.704 kasus selama 2016 sampai 2020. 

Adapun penindakan dari  LPUTLB tersebut ada 857 kasus. Nominal dari surat penetapan sanksi administrasinya mencapai Rp 31,39 miliar. Tiga  wilayah paling berisiko untuk pembawaan uang tunai lintas batas adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) tipe C Soekarno hatta, Ngurah Rai serta KPUBC tipe  B di  Batam. Pihaknya menerapkan  manajemen risiko penumpang (passenger risk management) sebagai pengawasan cross border cash carrying dan pertukaran data secara sistem.  DJBC juga sudah melakukan pertukaran data dengan seluruh pihak terkait PPATK, Dirjen Dukcapil, Dirjen Imigrasi, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak dan Indonesia National Single Window (INSW).

Dari kerjasama ini DJBC telah melakukan penyitaan uang sebesar  Rp 23,4 miliar milik  penumpang inisial NL yang merupakan pemilik money changer dengan jumlah uang Rp 23,4 miliar. Uang disita dengan modus disembunyikan di koper.

“Hal ini ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama PPATK dan berkoordinasi dengan BNN. Karena diduga money changer tersebut terkait tindak pidana pencucian uang,” tutup Sri Mulyani.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN