Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Perkembangan Utang 2015 - 2020

Perkembangan Utang 2015 - 2020

LEBIH RENDAH DARI TAHUN INI

2020, Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 351,9 Triliun

Triyan Pangastuti, Sabtu, 17 Agustus 2019 | 20:34 WIB

JAKARTA, investor.id – Pemerintah menargetkan utang baru sebesar Rp 351,9 triliun pada 2020 untuk membiayai defisit anggaran negara yang direncanakan sebesar 1,76% dari produk domestik bruto (PDB). Target utang yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 itu turun Rp 22 triliun dibandingkan target tahun ini yang sebesar Rp 373,9 triliun.

Sri Mulyani. Foto: IST
Sri Mulyani. Foto: IST

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembiayaan utang akan dilakukan oleh pemerintah secara hati-hati. Untuk itu, pemerintah akan mempertahankan utang dalam batas aman yakni berkisar 29,4-30% terhadap PDB dan defisit anggaran hanya Rp 307,2 triliun (1,76%), lebih rendah dari target tahun ini yang sebesar Rp 1,84% atau Rp 310,8 triliun.

"Ini dilakukan untuk mendukung kesinambungan fiskal. Defisit Rp 307,2 triliun itu lebih rendah dari tahun sebelumnya (Rp 310,8 triliun). Kami akan tetap menjaga tren penurunan ini," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2020 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (16/8).

Di samping itu, lanjut Menkeu, pemerintah juga akan menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi utang domestik dan valas dalam batas terkendali serta pendalaman pasar keuangan. "Pada 2020, pemerintah juga akan mengutamakan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif," jelas Sri Mulyani.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia mengungkapkan, strategi pembiayaan utang yang diambil pemerintah adalah pertama meningkatkan efisiensi biaya utang. Kedua, mengoptimalkan peran serta masyarakat di pasar obligasi. Ketiga, melakukan pengelolaan utang secara aktif melalui manajeman kewajiban dan aset. "Terakhir, pemerintah juga akan mengelola pinjaman luar negeri secara selektif," tandas dia.

Sri Mulyani memaparkan, pembiayaan utang tersebut di antaranya akan berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 389,3 triliun. Pemerintah juga akan menarik pinjaman dalam negeri (PDN) secara bruto sebesar Rp 3 triliun. Selain itu, ada juga penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp 48,4 triliun yang terdiri atas dari pinjaman tunai Rp 21,6 triliun, pinjaman kegiatan pemerintah pusat Rp 26,8 triliun dan pinjaman kegiatan kepada BUMN/Pemda Rp 4,2 triliun.

Menurut dia, sebagian penarikan utang itu juga akan digunakan untuk membayar cicilan utang. Tahun depan, pemerintah akan membayar cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp 1,7 triliun. Selain itu, pemerintah juga akan membayar cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp 87,1 triliun.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA