Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi. Foto: kemenkeu.go.id

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi. Foto: kemenkeu.go.id

2020, Pemerintah-BI Jalankan Simodis untuk Tingkatkan Jumlah DHE

Jumat, 27 Desember 2019 | 21:46 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian  Keuangan dan Bank Indonesia (BI) akan menjalankan Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (Simodis) mulai 1 Januari 2020. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Diharapkan adanya Simodis dapat mengurangi jumlah defisit  transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD).

Dalam sistem tersebut arus dokumen ekspor impor dari  Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) akan terintegrasi dengan arus uang dari BI sehingga pemerintah dapat melakukan rekonsiliasi antara data tersebut dengan transaksi devisa.

“Rekonsiliasi yang tersistem dan real time, sistem ini merepresentasikan suatu kerja yang tersistem, terotomasi dan real time,” ucap Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi saat Konferensi Pers di kantornya pada Jumat (27/12).

Kedua pihak sepakat mengatur ruang lingkup pertukaran data dan informasi yang dimiliki oleh pihak terkait kegiatan ekspor dan impor, serta pelaksanaan joint analysis terhadap kepatuhan pengusaha tentang kepabeanan dan devisa atas kegiatan ekspor dan impor.

Pertukaran data dan informasi meliputi data ekspor dan impor, data manifes, data devisa hasil ekspor, pembayaran impor, serta profil eksportir dan importir. Hasil dari rekonsiliasi data digunakan sebagai salah satu indikator untuk penyusunan profiling kepatuhan pengusaha yaitu pengusaha yang masuk golongan patuh akan diberikan status yang Iebih baik daripada pengguna yang tidak patuh.

"Prisipnya kalau dari sisi bea cukai kita bisa melakukan rekonsiliasi sehingga tidak ada lagi under atau over invoice," tutur Heru.

Adapun eksportir yang patuh akan mendapatkan insentif berupa kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), kawasan berikat (KB), authorized economic operator (AEO), dan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses layanan restitusi pajak.

Sedangkan untuk importir yang patuh akan diprioritaskan untuk mendapatkan insentif berupa importir jalur prioritas, mitra utama (MITA), dan AEO.

Sementara pengusaha yang tidak patuh akan dikenakan sanksi administrasi atau penundaan pelayanan dan pemblokiran, serta masuk dalam dalam pengawasan melalui skema joint program antara DJBC dengan Direktorat Jenderal Pajak.

lmplementasi ini merupakan tindak Ianjut Nota Kesepahaman pada tanggal 7 Januari 2019 yang menyepakati Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan untuk mengembangkan Simodis guna memberikan manfaat yang Iebih optimal melalui perluasan dan integrasi cakupan monitoring devisa hasil ekspor maupun pembayaran impor. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN