Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati .

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati .

2021, Anggaran Belanja Negara Diperkirakan 13,11-15,17%

Triyan Pangastuti, Selasa, 12 Mei 2020 | 19:45 WIB

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperkirakan anggaran belanja negara pada tahun 2021 mendatang berada pada kisaran 13,11% hingga 15,17% terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Realokasi dan refocusing yang telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah di tahun 2020 menyadarkan kita bahwa angagran belanja APBN dan APBD masih bisa dikelola dengan baik,” paparnya dalam Rapat Paripurna, DPR, Selasa (12/5).

Ia mengatakan fokus belanja negara pada tahun depan adalah pada upaya-upaya pemulihan ekonomi. Sekaligus upaya reformasi untuk mengatasi masalah fundamental ekonomi jangka menengah panjang, sebagai dampak dari wabah virus Corona di tahun 2020.

Untuk target pendapatan negara tahun depan diperkirakan sekitar 9,90-11% terhadap PDB, maka porsi belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan. Sehingga defisit APBN 2021 diperkirkan mencapai 3,21% hingga 4,17%.

Ia merinci bahwa penerimaan perpajakan diperkirakan 8,25-8,63 persen terhadap PDB, kemudian untuk pendapatan negara bukan pajak sebesar 1,60-2,30% terhadap PDB. sedangakan untuk pendapatan yang berasal dari hibah sekitar 0,05-0,07%.

“Upaya reformasi tersebut, diarahkan pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), serta belanja negara” jelasnya.

Anggaran belanja pemerintah pusat diperkirakan mencapai 8,81%-10,22% terhadap PDB. Sedangkan untuk anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), sebesar 4,30% hingga 4,85% terhadap PDB.

“Dengan begitu pelbaran deifist di tahun 2021 berdampak juga pada peningkatan rasio utang pemerintah yang meningkat 36,67 -37,97%” jelasnya.

Selain itu, angka keseimbangan primer di tahun depan diperkirkan menjadi 1,2-2,07%.

Oleh karena itu, pembiayaan defisit di atas 3 persen ini mengacu kepada Perppu No. 1/2020, agar proses pemulihan berjalan secara bertahap dan tidak mengalami hard landing yang berpotensi memberikan guncangan bagi perekonomian.

“Pembiayaan tahun depan akan dilakukan secara terukur dan berhati-hati dengan terus menjaga sumber-sumber pembiayaan yang berkelanjutan (sustainable) agar rasio utang terjaga dalam batas aman,”ungkapnya. 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN