Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Sumber: BSTV

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Sumber: BSTV

2021, PUPR Tidak Impor Produk Konstruksi

Senin, 28 Desember 2020 | 16:30 WIB
Muawwan Daelami (muawwan@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan tidak akan mengimpor produk untuk seluruh kegiatan konstruksi di bawah Kementerian PUPR pada 2021.

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kalau tahun sebelumnya tagline-nnya memprioritaskan produksi dalam negeri, tapi tahun 2021, tagline-nya tidak boleh impor," tegas Basuki, dalam ‘Focus Group Discussion Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Sektor Perumahan’, Senin (28/12). 

Menurut dia, perubahan kebijakan tersebut bertujuan untuk membuka lapangan kerja. Misalnya industri di dalam negeri belum bisa memproduksi, pabriknya harus berada di dalam negeri. Kebijakan ini berlaku untuk belanja barang yang dibeli menggunakan dana APBN.

"Itu kebijakan kami. Jadi, kalau belum diproduksi dalam negeri, kalau mau dibeli dari dana APBN, pabriknya harus ada di dalam negeri," jelasnya.

Perumahan
Selain melarang impor produk untuk konstruksi, tahun depan, PUPR juga fokus pada program pelayanan infrastruktur dasar masayarakat. Salah satunya dengan pengembangan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Basuki melanjutkan, hingga tahun 2024, Kementerian PUPR menargetkan 70% masyarakat di Tanah Air memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat dengan pendapatan rendah.

Bahkan, dalam rencana strategis (renstra), PUPR akan membangun sebanyak 5 juta unit rumah yang terdiri atas subsidi perumahan, baik Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), subsidi bunga, maupun selisih uang muka sebanyak 900.000 unit rumah. 

Kemudian, untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), PUPR akan membangun 100.000 unit rumah. Sedangkan dari Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), PUPR akan mulai mengoperasikan total 500.000 unit rumah tahun 2021, khususnya bagi ASN, TNI, dan Polri.

Sementara itu, dari Sarana Multigriya Finansial (SMF), PUPR akan membangun 50.000 unit rumah. Lalu, dari kolaborasi pemerintah dan swasta, masayarakat, serta pemerintah daerah, akan dibangun sebanyak 3.450.000 unit rumah.

"Ini adalah target, atau renstra Kementerian PUPR tahun 2020-2024 di sektor perumahan," tutup Basuki. 

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN