Menu
Sign in
@ Contact
Search
Lapangan Merakes, Blok East Sepinggan di lepas pantai Kalimantan Timur. (sumber: doc.SKK Migas)

Lapangan Merakes, Blok East Sepinggan di lepas pantai Kalimantan Timur. (sumber: doc.SKK Migas)

2023, PNBP SDA Migas Dipatok Rp 131,16 T

Senin, 12 September 2022 | 15:47 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Badan Anggaran dan Kementerian Keuangan menyetujui target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor migas dalam RAPBN 2023 mencapai Rp 131,16 triliun. Target ini naik dibandingkan pembahasan sebelumnya yang mencapai Rp 126,89 triliun dan naik 1,5% dibandingkan outlook PNBP Migas tahun ini sebesar Rp 129,19 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan, target setoran PNBP migas  mencakup PNBP SDA minyak bumi sebesar Rp 96,137 triliun dan PNBP SDA gas bumi sebesar Rp 35,03 triliun.

Adapun komponen yang menyebabkan setoran PNBP SDA migas naik dan telah disetujui yakni lifting migas menjadi 1.1 juta mboepd dari semula 1.05 juta mboped, cost recovery US$ 8,25 miliar dari semula US$ 8,50 miliar. Kemudian target lifting minyak 660 ribu barel per hari (bph), ICP US$ 90 per barel dan kurs rupiah Rp 14.800 per dolar AS.

Baca juga: Kemenkeu: Bukan Pensiunan PNS yang Jadi Beban, Tapi Skemanya

"Perkiraan moderasi harga minyak mentah 2023, dibandingkan 2022 akan menjadi gambaran cukup jelas namun demikian PNBP SDA Migas diperkirakan tetap optimal didukung lifting migas diharapkan tetap tinggi dibandingkan outlook 2022," ucapnya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam  pokok-pokok kebijakan fiskal migas di tahun 2023 melalui lima fokus. Pertama,  pemerintah akan melanjutkan pencapaian lifting migas dengan percepatan peningkatan regulasi melalui One Door Service Policy (ODSP), optimalisasi, produksi lapangan eksisting, transformasi, sumber daya contingent ke produksi, memperkuat Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) dan massiver exploration.

Baca juga: Kemenkeu Proyeksi Inflasi Tembus 6,8% Pascapenaikan Harga BBM

Kedua, pengendalian biaya usaha hulu migas, melalui prinsip, efektivitas dan efisiensi atas pengembalian biaya operasi.

"Ketiga, pemerintah akan terus menerapkan kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu secara lebih selektif. disertai evaluasi yang ketat. Kami pastikan bentuk insentif ini harus memberikan multiplier yang besar serta tidak terlalu membebani APBN," ucapnya.

Baca juga: Harga Pertalite Rp 10.000 sampai Kapan? Ini Jawaban Kemenkeu

Sementara itu, pemerintah juga akan mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil yang menarik investasi. Diharapkan meningkatkan lifting dan optimalisasi penerimaan negara.

"Tentunya jika kita memberikan insentif untuk menarik investasi, hasil yang kita lihat pasti kenaikan dari produksi. Ini harus kami connect antara insentif yang diberikan dengan kenaikan lifting yang kami harapkan,” tambahnya.

Terakhir, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan transparansi pemanfaatan serta penggalian potensi melalui pemanfaatan teknis.

Editor : Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com