Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Isa Rachmatarwata

Isa Rachmatarwata

2023, Semua Barang Milik Negara Sudah Diasuransikan

Arnoldus Kristianus, Senin, 25 November 2019 | 08:55 WIB

JAKARTA, investor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai mengasuransikan barang milik negara (BMN) melalui penandatangan kontrak dengan konsorsium yang beranggotaan 56 perusahaan asuransi. Sebagai langkah awal atau proyek percontohan asuransi BMN, upaya proteksi ini dilakukan terhadap 1.360 gedung Kemenkeu yang bernilai hingga mencapai Rp 10,84 triliun.

Setelah tahun ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengasuransikan BMN di Kementerian Keuangan, langkah serupa pada 2020 akan dilakukan terhadap BMN di 10 kementerian dan lembaga (K/L), di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan pada 2021 hingga 2022, pengansuransian akan dilakukan terhadap BMN 40 K/L.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara, Kemenkeu Isa Rachmatarwata menargetkan, semua BMN di seluruh K/L sudah diasuransikan pada 2023. "Kontrak payung ini merupakan dasar untuk pengimplementasian pengadaan jasa asuransi BMN di semua kementerian," ucap dia kepada awak media di kantornya, Jakarta, Jumat (22/11).

Menurut Isa, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019, secara khusus penandatanganan kontrak payung penyediaan jasa asuransi BMN ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pengasuransian BMN.

Selanjutnya, kata dia, penandatangan kontrak payung juga diatur dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 253 Tahun 2019 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengangsuran Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga Tahun 2019 yaitu gedung bangunan kantor, gedung bangunan pendidikan, dan gedung bangunan kesehatan.

Menurut Isa, penetapan objek asuransi BMN dilakukan dengan mengutamakan aset yang memiliki dampak besar terhadap pelayanan umum, sehingga apabila terjadi kerusakan dapat segera dibangun kembali.

"Dengan memproteksi barang milik negara beraset penting dan bernilai tinggi menggunakan asuransi, apabila ada musibah seperti bencana alam, terorisme, kerusuhan hingga tertimpa akibat kecelakaan pesawat, maka proses rehabilitasi aset negara itu bisa dipercepat," ucap Isa.

Apabila terjadi musibah, jelas dia, maka klaim akan masuk dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dicatatkan dalam laporan keuangan pemerintah. "Kalau terjadi musibah, maka Kemenkeu akan klaim, uang akan cair, masuk ke kas negara sebagai PNBP, tidak perlu lagi ada perencanaan, itu sudah langsung otomatis untuk bangun kembali gedung yang sama," kata dia.

Sebelum ada asuransi, pemerintah menggunakan dana bencana yang besarannya bervariasi. Apabila jumlahnya melebihi alokasi, maka pemerintah harus melakukan penganggaran kembali sehingga membutuhkan waktu yang lama sehingga berpengaruh kepada pelayanan publik.

 

Konsorsium

Menurut Isa, saat ini telah bergabung dalam konsorsium asuransi BMN sebanyak 56 perusahaan yang bergerak dalam industri asuransi properti dengan nilai modal lebih dari Rp 1,5 triliun.

Syarat bagi perusahaan untuk dapat bergabung dalam konsorsium asuransi BMN antara lain: tidak sedang dalam pengenaan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta memiliki rasio dan nilai minimal terkait kesehatan perusahaan untuk perusahaan asuransi, yaitu risk based capital (RBC) 120.

Selian itu, Isa menambahkan, perusahaan asuransi bersangkutan harus memiliki modal sendiri Rp 150 Miliar, rasio likuiditas 100%, serta sanggup dan siap untuk bekerja sama dengan anggota konsorsium yang lain dalam memberikan pelayanan yang baik kepada K/L pemegang polis.

Direktur BMN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Encep Sudarwan mengungkapkan, Kemenkeu akan membayarkan premi yang diperkirakan mencapai Rp 21 miliar terkait dengan asuransi 1.360 gedung yang masuk BMN di lingkungan kementeriannya. "Anggarannya sudah ada dari APBN," kata dia.

Menurut dia, jumlah premi itu berdasarkan pada rumus penghitungan 1.961 per seribu dikali nilai aset 1.360 gedung tersebut yang mencapai Rp 10,84 triliun. Setelah dibayar, rencananya minggu ini polis asuransi itu akan diserahkan oleh 56 perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi BMN kepada Kementerian Keuangan.

 

Dongkrak Kinerja

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) optimistis premi yang dibayarkan dari asuransi BMN akan mendongkrak kinerja industri pada triwulan IV-2019. "Premi dari BMN ini akan menambah signifikan realisasi asuransi umum," kata Direktur Eksekutif AAUI Dody Dalimunthe di Jakarta, Jumat (22/11), seperti dikutip Antara.

Premi itu, kata dia, akan mendorong realisasi premi untuk lini usaha asuransi harta benda. Apalagi pemerintah hingga tahun 2023 menargetkan akan mengasuransikan seluruh BMN kementerian/lembaga di Tanah Air. Sehingga, diperkirakan jumlah premi yang akan dibayarkan dalam satu periode perlindungan mencapai angka yang cukup besar.

Asuransi harta benda, kata dia, merupakan salah satu lini usaha yang menguasai pangsa pasar asuransi umum, bersama dengan kendaraan bermotor yang totalnya mencapai 50%.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA