Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kementerian PUPR menargetkan penyaluran bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) di Provinsi NTB sebanyak 2.063 unit pada tahun 2022.

Kementerian PUPR menargetkan penyaluran bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) di Provinsi NTB sebanyak 2.063 unit pada tahun 2022.

2.063 Unit Rumah MBR di NTB Dapat Fasilitas PSU

Selasa, 30 Maret 2021 | 11:07 WIB
Imam Mudzakir (imam_koran@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penyaluran bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebanyak 2.063 unit pada tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan provinsi Seribu Masjid ini dinilai sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi yang sangat besar untuk pertumbuhan dan pengembangan di bidang perumahan ke depan.

“Tahun 2022 mendatang target bantuan PSU yang disiapkan oleh Kementerian PUPR untuk Provinsi NTB sejumlah 2.063 unit,” ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur, dalam siaran pers, Selasa (30/3).

Fitrah menerangkan, salah satu wujud dorongan pemerintah terhadap pelaku pembangunan perumahan adalah dengan memberikan bantuan stimulan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). PSU perumahan merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Bantuan PSU, jelasnya, diperuntukkan perumahan bagi MBR dan merupakan salah satu program yang termasuk dalam target RPJMN dan Renstra Ditjen Perumahan tahun 2020-2024. Rumah layak juga menjadi cita-cita setiap warga negara Indonesia, sesuai amanah UUD 45 Pasal 28 Huruf h yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak hidup sejahtera dan bertempat tinggal yang layak, dalam lingkungan yang sehat dan aman.”

Provinsi NTB, imbuhnya, merupakan salah satu provinsi yang menjadi kawasan strategis nasional dan memiliki Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Mandalika. Hal tersebut merupakan potensi yang sangat besar untuk pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur dan perumahan ke depan. Namun, menurut data BPS, persentase penduduk miskin di NTB tahun 2020 adalah 14,23%. Jumlah penduduk yang belum memiliki rumah adalah sebesar 12,57%.

Data-data tersebut merupakan tantangan dan NTB sebagai Kawasan Prioritas Nasional adalah peluang dalam penyediaan perumahan yang layak bagi MBR. Pemerintah daerah hendaknya dapat menyusun master plan pengembangan perumahan di Provinsi NTB, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat mewujudkan hunian layak bagi masyarakat.  “Kami akan terus mendorong perumahan di NTB,” katanya.

Editor : Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN