Menu
Sign in
@ Contact
Search
Smelter  Foto ilustrasi: IST

Smelter Foto ilustrasi: IST

Pelaku Usaha Menanti Kebijakan Penundaan Pembangunan Smelter

Jumat, 15 Mei 2020 | 16:43 WIB
Rangga Prakoso (rangga.prakoso@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pelaku usaha menunggu keputusan pemerintah terkait penundaan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) yang terdampak pandemi Covid-19.

Setidaknya ada dua perusahaan yang mengajukan permohonan penundaan pembangunan smelter tembaga yakni PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Masing-masing perusahaan itu menyampaikan penundaan pembangunan selama 12 bulan dan 18 bulan.

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) selaku pemegang mayoritas saham Freeport Indonesia menegaskan keputusan pemerintah nanti merupakan kebijakan yang berlaku umum. Holding Industri Pertambangan yang biasa disebut MIND ID (Mining Industry Indonesia) itu mengungkapkan sejumlah smelter pun terdampak Covid-19.

"Ini sesuatu yang berlaku umum. Mau dibahas, ada kebijakan umum. Jadi bukan khusus Freeport. Perlu ada kebijakan terkait ini," kata Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak dalam teleconference di Jakarta, Jumat (15/5).

Orias mengungkapkan Covid-19 tidak hanya berdampak pada kegiatan fisik pembangunan smelter. Pembiayaan smelter pun turut terimbas Covid-19.

Dia mengungkapkan Freeport Indonesia sudah memiliki komitmen pendanaan smelter yang berasal dari sindikasi perbankan mencapai US$2,8 miliar. Eksekusi pembiayaan menunggu keputusan pemerintah terkait permohonan penundaan pembangunan.

"Tergantung yang kasih persetujuan tapi juga harus lihat kondisi di lapangan," ujarnya.

Sebelum memasuki masa pensiun, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot pernah mengatakan permohonan penundaan pembangunan smelter sudah ditindaklanjuti. Hanya saja dia tidak menjelaskan kapan pemerintah menyatakan sikap dari permohonan tersebut. "Masih dipertimbangkan pemerintah, tunggu kebijakan nasionalnya dari Menko," ujarnya.

Penundaan pembangunan smelter yang diajukan Freeport dan Amman disertai permohonan kelonggaran ekspor konsentrat. Dengan relaksasi ekspor maka kedua perusahaan itu masih bisa berkontribusi terhadap penerimaan negara.

Kelonggaran ekspor menjamin operasi produksi berjalan normal. Freeport sudah pernah merasakan dampak penghentian ekspor pada awal 2017 silam yang membuat produksi terhenti dan pengurangan karyawan.

Relaksasi diperlukan mengingat progres pembangunan smelter merupakan syarat mutlak untuk bisa ekspor konsentrat. Setiap enam bulan Kementerian ESDM melakukan evaluasi kemajuan smelter. Hasil evaluasi minimum 90% dari rencana kerja. Bila kurang dari persyaratan tersebut maka dikenakan sanksi pencabutan izin ekspor.

Dengan disahkannya Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu, penundaan pembangunan smelter dapat menimbulkan polemik. Mengingat dalam beleid teranyar itu menyebutkan ekspor mineral yang belum dimurnikan diberi batas waktu hingga tiga tahun sejak diundangkan alias pada 2023.

Sementara penyelesaian smelter Freeport semula ditargetkan rampung di 2023. Dengan adanya penundaan pembangunan maka smelter bisa selesai di 2024. Belum lagi ada kesepakatan antara pemerintah dan Freeport ketika negoisasi pada 2018 silam yang antara lain memuat komitmen penyelesaian smelter dalam jangka waktu lima tahun atau tepatnya pada 2023.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com