Menu
Sign in
@ Contact
Search
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Foto: kppu.go.id

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Foto: kppu.go.id

KPPU: Permen 12/2020 tentang Pengelolaan Lobster Harus Lebih Transparan

Jumat, 12 Juni 2020 | 10:49 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA, investor.id - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)  meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar menerapkan prinsip transparansi dan anti diskriminasi dalam menjalankan kebijakan pengelolaan lobster, kepiting dan ranjungan.

Seperti diketahui, KKP baru mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 (Permen KP 12/2020) yang mengatur tentang pengelolaan lobster, kepiting dan ranjungan.

Komisioner KPPU Chandra Setiawan mengatakan, jika ada perusahaan yang bisa memenuhi persyaratan, perusahaan itu harus mendapatkan izin yang jelas dan KKP harus lebih terbuka dan jangan menutupi perusahaan yang boleh mengekspor.

KPPU menegaskan, suatu peraturan yang diterbitkan, tidak boleh bersifat diskriminatif. Untuk persoalan aturan ekspor, perusahaan atau pelaku usaha harus diberikan kesempatan yang sama dan tidak memprioritaskan atau hanya meguntungkan perusahaan tertentu.

KPPU juga menyarankan jika ada pelaku usaha yang merasa dirugikan dari suatu peraturan pemerintah, maka KPPU bisa memantaunya.

“Sepanjang regulasi yang dihasilkan terbukti fair. Namun, yang pasti dijalankan adalah semua regulasi yang mengatur urusan tertentu, seperti ekspor impor, harus bisa dipenuhi perusahaan-perusahaan pada umumnya,” ujar dia kepada Investor Daily, di Jakarta, Jumat (12/6)

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo mengatakan, aturan yang dibuat pemerintah terkait ekspor impor harus dipastikan tidak mengandung unsur monopoli, atau hanya menguntungkan suatu pihak atau perusahaan tertentu..

Menurut Firman, selama ekspor lobster yang dilakukan berasal dari budidaya, hal tersebut sudah seharusnya didukung, mengingat nilai ekonomisnya yang cukup besar. Tapi, jika ekspor yang dilakukan berasal dari hasil tangkapan di laut, hal itu harus dilarang, karena mengancam kelestarian lobster dan benih-benihnya.

Komisioner Komisi  Ombudsman Alamsyah Saragih menilai pelaksanaan Permen KKP No 12 Tahun 2020, berisiko tinggi dari sisi akuntabilitas administratifnya. Apalagi, kata dia, ada potensi terjadi kecurangan dalam ekspor tersebut. Ombudsman pun menyarankan agar Permen itu kembali dikaji lebih mendalam.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto memastikan, pihaknya akan terus mendorong usaha-usaha budidaya dengan diterbitkannya Permen KP 12/2020. Terutama mendorong peningkatan budidaya lobster di daerah.

Terkait ekspor, KKP terus melakukan monitoring dan evaluasi kepada perusahaan eksportir yang telah mendapatkan izin untuk mengekspor. “Eksportir juga harus memenuhi kuota yang diperbolehkan untuk ekspor dan tidak boleh melebihi jumlah yang dibudidayakan.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com