Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani. Sumber: BSTV

Menkeu Sri Mulyani. Sumber: BSTV

Anggaran PEN Bertambah Rp 18 T, Biaya Penanganan Covid-19 Jadi Rp 695,2 T

Selasa, 16 Juni 2020 | 16:22 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id Pemerintah kembali menambah anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kali ini adalah sebesar Rp 18 triliun. Dengan penambahan ini, total biaya penanganan Covid-19 meningkat menjadi Rp 695,2 triliun dari sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp 677,2 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, situasi perkembangan ekonomi akibat dampak Covid-19 terus bergerak. Sehingga, semua program penanganan Covid-19 juga akan terus dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga (KL) di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Advertisement

Ia mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 berkaitan dengan proses dunia usaha, sehingga diperlukan kerja sama dengan banyak lembaga seperti institusi perbankan dan lembaga keuangan yang pergerakannya juga dinamis.

Sri Mulyani berharap, keberadaan biaya penanganan pandemi Covid-19 mampu mengurangi tekanan berat terhadap ekonomi yang sudah mulai terjadi pada kuartal II-2020.

“Kita terus-menerus berharap, Covid tidak lagi menjadi outbreak dan pemulihan ekonomi dapat jalan secara bertahap. Oleh karena itu, (pendanaan penanganan Covid-19) diperlukan agar kuartal III momentumnya positif dan bisa dijaga hingga kuartal IV,” ujar Menkeu dalam konferensi pers APBN KITA periode Juni 2020 secara virtual, Selasa (16/6).

Menurut dia, jika ingin menambah lagi bantuan kepada dunia usaha, maka harus dilakukan melalui lembaga keuangan, termasuk memberi insentif kepada lembaga keuangan, agar mau dan mampu memberikan relaksasi atau restrukturisasi, sebab kapasitasnya berbeda-beda.

Anggaran penanganan Covid-19 yang semula hanya Rp 405,1 triliun, kemudian dinaikkan menjadi Rp 677,2 triliun untuk stimulus di bidang kesehatan, perpajakan, hingga bantuan untuk UMKM. Kemudian, pemerintah menambah kembali anggaran penanganan Covid-19, yaitu sebesar Rp 18 triliun, sehingga meningkat menjadi Rp 695,2 triliun.

Dari peningkatan anggaran itu, Rp 9 triliun dialokasikan untuk sektoral K/L dan pemda, sehingga dari yang semula Rp 97,11 triliun menjadi Rp 106,11 triliun. Kemudian, menaikkan anggaran untuk pembiayaan korporasi sebesar Rp 9 triliun, sehingga yang semula hanya Rp 44,57 triliun menjadi Rp 53,57 triliun. Keduanya adalah bagian dari Program PEN, yaitu program penanganan Covid-19 yang tidak lagi menyertakan sektor kesehatan.

Sedangkan anggaran untuk penanganan Covid-19 sektor lain tetap, yaitu kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp 203,90 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, dan UMKM Rp 123,46 triliun.

Alokasi biaya penanganan Covid-19 untuk korporasi yang meningkat ditujukan untuk pemberian kredit modal kerja bagi korporasi. Dengan skema ini, maka pemerintah mengetahui persoalan-persoalan yang dialami dunia usaha terutama korporasi sesuai dengan masukan dari masing-masing sektor.

“Ternyata dampak Covid-19 itu meluas. Kami sudah memberi bantuan untuk UMKM dengan nilai pinjaman di bawah Rp 10 miliar. Sekarang fokus juga ke korporasi padat karya dengan pinjaman di bawah Rp 1 triliun,” jelas dia.

Sri Mulyani mengungkapkan, peningkatan biaya penanganan Covid-19 tak seluruhnya bersumber dari APBN, tetapi dalam bentuk penjaminan agar modal kerjanya bisa muncul. Ini dilakukan dengan memberi premi penjaminan untuk asuransi risiko terhadap kredit yang disalurkan.

“Jadi, memang nature akan terus kita perbaiki dengan sering komunikasi. Tapi, pintunya melihat kondisi dunia usaha, lembaga keuangan bank dan nonbank,” tutur Sri Mulyani.

Menurut dia, korporasi akan diberikan tambahan jaminan dari pemerintah untuk mendapatkan kredit baru. Hal ini untuk menghindari adanya (kredit macet) dan perbankan tetap aman. Pasalnya, tanpa adanya kredit, ekonomi akan berhenti dan aktivitas dunia usaha juga terhenti.

Oleh karena itu, lanjut Menkeu, pemerintah memformulasikan agar kredit tetap bisa diberikan dan memberikan manfaat pada tenaga kerja serta bisnis juga tidak kolpas atau mati.

“Mereka (dunia usaha) bilang nggak berani pinjam karena kondisi ekonomi lagi nggak bagus. Di sisi lain bank juga nggak mau memberi pinjaman, maka ekonomi akan terhenti. Maka dari itu, pemerintah harus masuk ke dalam agar korporasi dan perbankan berani dan mau meminjamkan uang. Ini nggak pakai APBN, uang dari perbankan, tapi kami jamin. Karena, tanpa ada kredit, ekonomi berhenti, perusahaan berhenti,” tandas Menkeu.

Modal Kerja Korporasi

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan, tambahan anggaran Rp 9 triliun bagi pembiayaan korporasi tersebut digunakan untuk program kredit modal kerja yang diperuntukkan bagi sektor padat karya. “Stimulus ini modalitas dan masih difinalisasi dalam bentuk sebagai boost (dorongan) untuk modal kerja korporasi dalam bentuk penjaminan,” jelas dia.

Ia mengatakan, pemerintah tidak menyalurkan pinjaman secara langsung menggunakan APBN, melainkan membayar imbal jasa penjaminan (IJP). Bahkan, skema ini serupa yang diterapkan pemerintah untuk menjamin kredit modal kerja UMKM dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN