Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menaker Ida Fauziyah. Foto: Humas Kemnaker

Menaker Ida Fauziyah. Foto: Humas Kemnaker

Kemnaker Jalankan Rapid Policy Responses Tangani Dampak Covid-19

Jumat, 3 Juli 2020 | 08:53 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan berupa kebijakan tanggap (rapid policy responses). Kebijakan ini dijalankan dalam rangka membangun kembali kondisi positif dan fokus pada pasar tenaga kerja dan institusi pasar kerja.

Dalam kebijakan tersebut ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Pertama yaitu mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19 sebesar US$ 46,6 miliar, termasuk stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha sejumlah US$ 17,2 miliar.

"Stimulus ekonomi dimaksudkan agar pelaku usaha tetap terus melanjutkan kegiatan usaha sehingga dapat menghindari adanya PHK terhadap para pekerjanya,"ucap Ida Fauziyah dalam pernyataan resmi yang diterima pada Jumat (3/7).

 Kebijakan kedua yaitu menyediakan program berupa insentif pajak penghasilan, relaksasi pembayaran pinjaman/kredit, dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal.

"Ketiga, menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal. Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan," ucap Ida.

Keempat yaitu, memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui program kartu pra-kerja bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemerintah telah memberikan insentif pelatihan dengan target tahun ini sebanyak 3,5 sampai 5,6 juta penerima manfaat dan hingga saat ini telah terealisasi lebih dari 680 ribu penerima manfaat didominasi oleh pekerja ter-PHK.

"Mengingat pandemi, seluruh pelatihan dilakukan dengan metoda online. Dalam jangka waktu dekat akan diselenggarakan pelatihan keterampilan vokasi dengan metode blended (online dan offline) menyesuaikan kondisi penyebaran Covid-19 di suatu wilayah," jelas Ida.

Kebijakan kelima yaitu memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, terapan Teknologi Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan kewirausahaan, yang dimaksudkan untuk penyerapan tenaga kerja.

 "Selanjutnya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, baik yang sudah kembali ke Indonesia maupun yang masih berada di luar negeri," ucap Ida.

Langkah ketujuh yaitu menyediakan panduan bagi perusahaan dan pekerja. Utamanya menyangkut pelindungan pekerja dan kelangsungan usaha, serta perlindungan pekerja pada kasus penyakit akibat kerja karena Covid -19. Selain itu, pekerja yang terkena wabah Covid -19 wajib di-cover Jaminan Kecelakaan Kerja(JKK); pedoman penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi Covid -19; dan kesiapsiagaan dalam menghadapi penyebaran Covid-19 di tempat kerja.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN