Menu
Sign in
@ Contact
Search
Teten Masduki. Foto: IST

Teten Masduki. Foto: IST

HARI KOPERASI KE-73 TAHUN

Teten: Perbaiki Tata Kelola, Koperasi Sejajar Korporasi

Senin, 13 Juli 2020 | 10:38 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id) ,Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan koperasi di Indonesia bisa berkembang sejajar dengan korporasi seperti di negara-negara maju, dengan memperbaiki tata kelola.

Kementerian bersama Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK juga melakukan sosialisasi dan pelatihan satgas pengawas koperasi serta melakukan pemeriksaan terpadu (joint audit) untuk mencegah praktik yang tidak sehat atau penipuan berkedok koperasi.

Hal itu dikatakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki, memperingati Hari Koperasi ke-73 yang jatuh pada 12 Juli 2020. Penjelasan UUD 1945 menyatakan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Pada tahun 2020-2024, Teten mengatakan, pihaknya mencanangkan untuk mewujudkan modernisasi koperasi.

“Terkait hal tersebut, untuk mendorong menuju koperasi modern dengan tata kelola organisasi yang profesional dan digitalisasi usaha, diperlukan berbagai taktik penguatan yang meliputi (peningkatan) kualitas SDM, perluasan pasar, dan peningkatan akses pembiayaan yang ramah. Afirmasi policy yang dilakukan salah satunya adalah kebijakan pembiayaan LPDB 100% diarahkan bagi koperasi, SOP yang lebih sederhana, dan telah diterbitkan Permenkop No 4 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Dana Bergulir bagi koperasi,” kata Teten dalam jawaban tertulis kepada Investor Daily yang diterima di Jakarta, Minggu (12/7).

Lebih lanjut, kata Teten, strategi operasional untuk mewujudkan modernisasi koperasi ada tiga. Pertama, mengembangkan model bisnis baru yang inovatif untuk digitalisasi koperasi. Kedua, fokus pada penguatan koperasi sektor riil. Ketiga, transformasi koperasi mahasiswa/ pemuda, koperasi pondok pesantren (kopontren), dan komunitas kreatif.

Laporan data Koperasi
Laporan data Koperasi

Joint Audit

Menanggapi penipuan berkedok koperasi di Indonesia yang cukup marak di tahun-tahun terakhir, seperti dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta misalnya, Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng pihak-pihak terkait untuk mencegah terulangnya kasus semacam itu.

Teten mengatakan, pihaknya menurunkan tim untuk langsung menginvestigasi ke koperasi-koperasi tersebut. Kementerian Koperasi dan UKM juga telah mengambil langkah moratorium perizinan simpan pinjam koperasi tersebut selama 3 bulan, untuk menghindari semakin besarnya masyarakat/anggota yang dirugikan oleh koperasi yang dalam menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kementerian juga tetap konsisten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi.

Sejak tahun 2016, lanjut dia, Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian RI, dan lembaga lain yang terkait juga sudah menjalin kerja sama dan membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI). SWI merupakan wadah koordinasi antar regulator, instansi pengawas, instansi penegak hukum, dan pihak lain yang terkait dalam penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi._

Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta terus bergulir. Kini, KSP Indosurya  berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan berupaya mengajukan perdamaian melalui restrukturisasi.
Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta terus bergulir. Kini, KSP Indosurya berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan berupaya mengajukan perdamaian melalui restrukturisasi.

Lebih lanjut terkait kasus KSP Indosurya, lanjut Teten, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan tiga langkah. Pertama, meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk memblokir badan hukum koperasi tersebut.

Kedua, mendukung langkah Kepolisian mengusut tuntas praktek KSP Indosurya maupun kelompoknya.

“Ketiga, Kementerian Koperasi dan UKM bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuat agenda bersama untuk menghindari praktek berkoperasi yang tidak sehat, dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi satgas pengawas koperasi dan gerakan koperasi serta melakukan pemeriksaan terpadu (joint audit),” ucap Teten. (ns/hg/pd/b1/en)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com