Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sebuah pesawat bersiap mendarat di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Foto ilustrasi: SP/Ruht Semiono

Sebuah pesawat bersiap mendarat di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Foto ilustrasi: SP/Ruht Semiono

Pengamat: Perlu Aksi Extra Ordinary di Sektor Penerbangan

Minggu, 19 Juli 2020 | 16:51 WIB
Investor Daily

JAKARTA, investor.id – Dampak pandemi Covid-19 di industri penerbangan semakin jelas dengan hilangnya pendapatan bandara dan maskapai penerbangan hampir 90% dibanding saat yang sama tahun lalu.

Dampaknya juga berpengaruh pada pendapatan sektor penerbangan lainnya, seperti Airnav, Pertamina dan bisnis retail  lain di semua terminal Bandara, khususnya yang dikelola oleh PT Angkasa Pura 1 dan 2.

Sebagian besar maskapai penerbangan sudah tidak beroperasi dan kalaupun ada tinggal tunggu waktu untuk mati atau dimatikan.

Oleh karena itu perlu ada terobosan kebijakan yang out of the box atau extra ordinary di sektor penerbangan sesuai keinginan Presiden Jokowil di Ratas 18 Juni 2020.

Demikian dikemukakan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (19/7/2020).

Agus Pambagio
Agus Pambagio

“Hingga saat ini belum ada terobosan kebijakan yang out of the box atau extra ordinary di sektor penerbangan sesuai keinginan Presiden Jokowil di Ratas 18 Juni 2020, kecuali hanya pernyataan-pernyataan dan langkah-langkah regulator yang justru membahayakan keselamatan penerbangan,” tandas Agus.

Ia mengatakan membahayakan keselamatan penerbangan karena umumnya pesawat dan awak kabin yang sudah tidak terbang selama 3 – 4 bulan, tiba-tiba harus terbang dengan mengabaikan protokol keselamatan penerbangan. Misalnya, papar Agus, bagaimana memastikan bahwa kondisi pesawat yang sudah lama tidak beroperasi, seperti: bagaimana kondisi mesin, peralatan hidrolik dan mekaniknya sementara inspektor yang bertugas  mengawasi kondisi pesawat ada yang sudah di-PHK atau kerja tetapi tanpa insentif.

Menurut Inspektor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) banyak dari maskapai swasta yang saat ini sudah nyaris berhenti beroperasi. Belum lagi kondisi para pilot dan awak kabin.

Soekarno-Hatta dilengkapi skytrain sbg feeder antar terminal . Foto: dok. Angkasa Pura II
Soekarno-Hatta dilengkapi skytrain sbg feeder antar terminal . Foto: dok. Angkasa Pura II

Sesuai dengan ICAO CASR 91.545 (b) : “An operator shall not assign a pilot to act as a pilot in command of an airplane unless that pilot has made at least three takoffs and landings within the preceding 90 days on the same type of airplane or in a flight simulator  approved  for the purpose”, ujar Agus, regulator dan operator harus mentaati.

“Pertanyaan saya, mengapa peraturan ICAO di atas dilanggar oleh Kemenhub  melalui Surat Dirjen Perhubungan Udara Nomor: AU.402/2/22/DRJU.DKPPU-2020 Perihal Pengecualian (Exemption) Terhadap Pilot Proficiency Check dan Recent Experience tertanggal 26 Mei 2020,” katanya.

Di surat itu, jelas Agus,  terlihat bahwa regulator mengizinkan pilot yang sudah 90 hari tidak terbang untuk langsung dapat menerbangkan pesawat (poin 3c). “Ini sangat membahayakan keselamatan penerbangan,” ucapnya.

Lalu bagaimana dengan bandara? Agus menyebutkan. pandemi Covid-19 juga menghancurkan bisnis bandara. Bagaimana tidak hancur jika bandara sepi karena maskapai mati dan penumpang sangat sedikit akibat turunnya daya beli serta hilangnya anggaran perjalanan Kementerian/Lembaga karena di  relokasi ke penanganan Pandemi Covid-19, ditambah tidak jelasnya kebijakan sektor pariwisata yang membuat publik enggan bepergian.

Yogyakarta International Airport (YIA) atau Bandara Kulonprogo di Kulonprogo, Yogyakarta. Foto: IST
Yogyakarta International Airport (YIA) atau Bandara Kulonprogo di Kulonprogo, Yogyakarta. Foto: IST

Selain itu, tambah Agus, pembangunan atau perluasan Bandara yang masif sejak 2015, baik oleh APBN/D maupun investasi swasta, dan saat ini sudah siap beroperasi tidak optimal karena sepi. 

Padahal bandara yang dibangun oleh investasi swasta/BUMN Kebandarudaraan umumnya besar, kelas internasional,  dan mewah.

“Sejak awal saya ingatkan supaya kalau membangun bandara yang fungsional saja tidak perlu mewah dengan julukan ‘ter’, seperti terbesar, termegah dan ‘ter’ lainnya kecuali untuk Bandara Hub, seperti Bali, Jakarta/Tangerang, Medan dan Makassar, misalnya. Kalau fungsional, biaya investasi dan  biaya operasionalnya pasti rendah sehingga  tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau biasa disebut Airport Tax yang harus dibayar konsumen atau penumpang juga murah. Begitu pula tariff parkir pesawat,” paparnya.

Parahnya lagi, lanjut Agus, banyak bandara selesai dibangun/direnovasi tidak dapat beroperasi maksimal, bukan saja karena Covid-19  (misalnya: Yogyakarta International Airport, bandara Syamsoedin Noor Banjarmasin), tetapi akses menuju Bandara tersebut belum tersedia (misalnya: bandara Kertajati) dan sebagainya.

Sementara Kemenhub juga membangun dan merenovasi beberapa Bandara di beberapa Kota/kabupaten, meski tidak mewah tetapi lokasinya saling berdekatan atau trafik penumpang dan barang rendah. Begitu Pandemi Covid-19 masuk, semua Bandara pemerintah yang sudah pas-pasan penggunanya semakin sepi.

Saran Out of the Box

Pengamat Kebijakan Publik agus Pambagio dalam diskusi Zooming with Primus - Prahara Kartu Prakerja, Kamis (14/5/2020). SUmber: BSTV
Pengamat Kebijakan Publik agus Pambagio. SUmber: BSTV

Terkait permasalahan di atas, Agus Pambagio memberikan saran bahwa Pemerintah harus melakukan langkah extra ordinary segera untuk maskapai penerbangan dan bandara.

Pertama, untuk pilot yang sudah 90 hari tidak terbang, dilarang terbang tanpa instruktur karena biar bagaimanapun reaksi pilot yang sudah 90 hari absen, tidak lagi dapat diandalkan untuk menerbangkan pesawat dengan aman.

“Pengakuan teman-teman pilot senior yang saya jumpai minggu lalu secara terpisah, membuktikan bahwa mereka memang gamang dan lupa. Saya mohon Kemenhub bisa segera mencabut/merevisi Surat Dirjen Perhubungan Udara ini karena akan membahayakan keselamatan penerbangan,” tandasnya.

Kedua, terkait dengan bandara sebaiknya segera diputuskan langkah yang extra ordinary selama Pandemi Covid-19 untuk mengurangi kerugian pengelola bandara. Misalnya, bandara yang berdekatan seperti misalnya bandara A. Yani Semarang, YIA, Adi Sutjipto dan Adi Sumarmo tidak dioperasikan semua, hingga situasi normal.

“Tentukan salah satu yang paling murah biaya operasinya, alat navigasinya  lengkap, ekonomis dan tersedia pelayanan transportasi. Tidak perlu yang berkapasitas besar karena volume penumpang juga sangat minim (sekitar 15% per pesawat). Bandara yang belum mempunyai akses, segera ditutup sementara (Bandara Kertajati),” katanya.

Bandara Kertajati. Foto: IST
Bandara Kertajati. Foto: IST

Di samping itu, lanjut Agus, untuk bandara yang masih dalam pembangunan/perluasan (Bandara Kediri, Bandara Makassar) sebaiknya dihentikan dulu,

“Yang mempunyai lebih dari satu terminal  dan landasan (Juanda Surabaya dan Cengkareng) sebaiknya digunakan satu terminal/landasan saja dan sebagainya. Penghematan perlu dilakukan untuk bisa bertahan melayani konsumen dengan aman,” pungkas Agus Pambagio.  (gr)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN