Jakarta, investor.id-Pelaku usaha di DKI Jakarta berharap banyak pada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diketuai Menteri BUMN Erick Thohir. Komite yang pembentukannya diatur dalam Perpres No 82 Tahun 2020 tersebut diharapkan mampu menjembatani dan mengkomunikasikan antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan dunia usaha sehingga berbagai kendala yang dihadapi dunia usaha di lapangan dapat segera di respons cepat dan diselesaikan.

Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, dunia usaha merespons positif dan memberikan apresiasi kepada pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi yang telah menerima masukan dan saran untuk membentuk Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional satu badan dengan Komite Penanganan Covid-19 seperti tertuang dalam Perpres No 82 Tahun 2020. “Dunia usaha tentu berharap banyak kepada komite ini karena tantangan yang kita hadapi saat ini sangat berat, multikompleks, dan dirasakan semua sektor usaha, sehingga perlu penanganan serius, terlebih ancaman resesi ekonomi sudah di depan mata, harus ada manajemen krisis yang terkoordinir, terarah, dan sesuai kebutuhan dunia usaha,” kata Sarman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/7).

Dunia berharap komite tersebut dapat dilengkapi dengan perwakilan dunia usaha dari masing-masing sektor usaha agar dapat menyusun berbagai masukan dan harapan yang diharapkan dari pemerintah. Hal ini mengingat masing masing sektor usaha memiliki tantangan dan permasalahan yang berbeda-beda pada masa pandemi Covid-19. Dengan adanya perwakilan dari masing-masing sektor usaha maka akan lebih mudah menyusun dan merumuskan serta menginvetarisasi berbagai kebijakan, regulasi yang diharapkan sesuai kebutuhan masing-masing. “Efektivitas komite ini sangat dinantikan untuk mampu menjembatani dan mengkomunikasikan antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan dunia usaha sehingga berbagai kendala yang dihadapi dunia usaha di lapangan dapat segera direspons cepat dan diselesaikan,” jelas Sarman.

Komite tersebut agar segera menyusun program dan agenda kerja, melakukan kajian dan evaluasi atas kondisi ekonomi terkini di lapangan dan solusi antisipasi. Krisis ekonomi yang sudah di depan mata agar dapat diantisipasi dampak yang akan terjadi seperti gelombang PHK dan pengangguran, daya beli masyarakat semakin menurun, kemiskinan semakin bertambah, dan upaya menggerakkan kembali UMKM menjadi kekuatan perekonomian nasional. “Harus ada strategi khusus dalam menghadapi masalah itu, supaya kita tidak terjerumus terlalu dalam seperti Singapura yang mengalami kontraksi PDB -41% pada kuartal II-2020. Selamat bekerja kepada Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, kami akan dukung penuh karena tantangan besar ini akan dapat dihadapi bersama dengan kolaborasi kuat antara pelaku usaha dan pemerintah,” jelas dia.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS