Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kegiatan layanan jasa pemanduan kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Foto: Istimewa

Kegiatan layanan jasa pemanduan kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Foto: Istimewa

Penataan Ekosistem Logistik Nasional Butuh Kolaborasi Pelaku Bisnis Multimoda

Jumat, 21 Agustus 2020 | 19:20 WIB
Amrozi Amenan (ros_amrozi@yahoo.com)

SURABAYA, investor.id - Sektor layanan marine dan logistik berpotensi besar untuk dikembangkan, karena terbukti mampu bertahan, bahkan berkembang di masa pandemi Covid-19. Namun, pengembangkan sektor ini butuh kolaborasi semua pelaku bisnis multimoda.

Direktur Utama Pelindo Marines (Pelindo III Group) Eko Hariyadi Budiyanto menyebutkan, bahwa potensi ekonomi dari sektor marine dan logistik juga terbuka dari pasar internasional, yakni jasa pemanduan di Selat Malaka, perairan internasional di wilayah Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

“Setidaknya ada sekitar 75 ribu kapal per tahun yang melintasi Selat Malaka dan Pelindo Marines sudah menggarap jasa pemanduan internasional tersebut,” ujarnya, Jumat (21/8/2020).

Eko Hariadi menambahkan, layanan marine dan logistik yang terintegrasi sangat potensial, tidak hanya pemanduan kapal, tetapi juga dikembangkan ke penundaan kapal, ship-to-ship transfer, bunkering, supplies, spare parts, hingga kru kapal.

“Sehingga potensi ekonomi maritimnya sangat besar untuk digarap dengan kolaborasi bersama,” imbuhnya.

Soal perlunya kolaborasi bersama perlunya kolaborasi bersama dalam penataan ekosistem logistik nasional juga disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Agung Kuswandono pada sedaring Marine Logistics Academy, Senin (17/8/2020).

“Permasalahan terkait penataan ekosistem logistik nasional harus dikerjakan bersama secara holistik. Pengembangan maritim termasuk yang mencakup banyak sektor dalam membangun (keterpaduan logistik di) Indonesia,” ujarnya.

Agung mencontohkan, misalnya pengembangan pelabuhan yang harus terkoneksi dengan akses jalan, layanan trucking, adanya fasilitas pendukung seperti cold storage untuk komoditas pangan misalnya. Pelabuhan dengan manajemen digital yang efektif perlu dikembangkan untuk operasional yang efisien, selain itu juga yang berkonsep greenport, karena pelabuhan tidak hanya milik industri, tapi lingkungan di sekitarnya juga milik masyarakat. Salah satu yang sudah baik dan relatif berstandar internasional ialah Terminal Teluk Lamong yang dikelola Pelindo III di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

“Jadi memang harus dikerjakan bersama oleh para pelaku bisnis logistik. Tidak bisa sektoral” tandasnya.

Pada kesempatan sama, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan, Cris Kuntadi juga menyatakan hal senada. Dia membenarkan, bahwa perlu ada terobosan yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan logistik. Di antaranya menghidupkan kembali atau membangun jalur kereta api sebagai akses ke pelabuhan.

“Hal ini dapat mengurangi konsumsi BBM untuk truk yang masih mendominasi porsi moda angkutan di Indonesia,” katanya.

Ia mengungkapkan, bahwa perlu ada perimbangan porsi angkutan logistik di Indonesia.

Saat ini angkutan logistik masih terlalu mengandalkan angkutan jalan atau jalur darat dengan presentase 90,4%. Sementara angkutan laut hanya 7% dan penyeberangan atau jalur ferry hanya 2%. Kemudian kereta api malah hanya 0,6%.

Hal tersebut, menurut dia, merupakan salah satu penyebab tingginya biaya logistik nasional. Peningkatan penggunaan angkutan laut, penyeberangan, dan kereta api akan meningkatkan efisiensi karena kapal dan kereta api merupakan moda angkutan dengan biaya terendah bila dikomparansi dengan kemampuan angkutnya.

“Pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi yang mengatur keterpaduan angkutan multimoda. Mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri Perhubungan. Sehingga diharapkan bisa mendorong partisipasi dan kolaborasi yang lebih selaras dari banyak pihak,” kata Cris.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN