Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menko Perekonomia Airlangga Hartarto (tengah) di acara acara Naker Tanggap Covid 2020 dengan tema “Kerja untuk Kejayaan Bangsa” di Bali, Sabtu (12/9/2020)

Menko Perekonomia Airlangga Hartarto (tengah) di acara acara Naker Tanggap Covid 2020 dengan tema “Kerja untuk Kejayaan Bangsa” di Bali, Sabtu (12/9/2020)

Pemerintah Berupaya Bangkitkan Sektor Pariwisata  

Sabtu, 12 September 2020 | 22:33 WIB
Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite PC-PEN Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus berupaya membangkitkan sektor usaha yang menjadi penopang bangkitnya perekonomian ekonomi nasional. Salah satunya sektor pariwisata. 

Menurut Airlangga, pariwisata merupakan sektor yang terkena cukup parah dari pandemi Covid-19. Oleh karena itu, daerah-daerah yang pemasukan mayoritasnya dari sektor pariwisata akan didorong untuk segera bangkit, yang salah satunya Bali.

Meskipun demikian, lanjut dia, sebelum ditemukannya vaksin Covid-19, semua aktivitas ekonomi harus menjalankan protokol kesehatan secara disiplin. Untuk itu, pemerintah bekerja sama dengan TNI-Polri untuk menggencarkan operasi yustisi untuk menjaga tempat-tempat publik agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan. 

Hal itu sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, yaitu agar kesehatan pulih dan ekonomi bangkit. Pernyataan ini disampaikan oleh Menko Airlangga saat mewakili Presiden Joko Widodo dalam acara Naker Tanggap Covid 2020 dengan tema “Kerja untuk Kejayaan Bangsa” di Bali, Sabtu (12/9/2020) 

Dalam konteks pemulihan ekonomi, pemerintah mendorong peningkatan keahlia masyarakat melalui balai latihan kerja (BLK) Komunitas. Program ini dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya bagi pekerja dalam masa pandemi Covid-19 ini.

Menko Airlangga mengungkapkan, salah satu upaya pemerintah yakni melalui program kartu prakerja yang diposisikan sebagai semi bantuan sosial (bansos) bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan, serta pekerja informal terdampak. Program ini memberikan bantuan biaya pelatihan dan insentif dengan total bantuan Rp 3.55-5,6 juta orang penerima.  

Hingga saat ini, dia mencatat, 22 juta lebih orang telah melakukan pendaftaran dan sebanyak 3,8 juta orang telah ditetapkan mendapatkan kartu prakerja. Selain itu, terdapat 1,6 juta orang telah menyelesaikan pelatihan dan 933 ribu telah mendapatkan insentif.

“Ke depan program ini akan terus ditingkatkan dengan membuka pendaftaran dan pelatihan offline (luring) dengan mempertimbangkan wilayah,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi. 

Di sisi lain, BLK Komunitas, lanjut Airlangga, diharapkan dapat menjadi penyedia pelatihan, utamanya untuk mendorong pelatihan luring pada daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi komunikasi. “Tentunya BLK harus memenuhi kriteria yang ditetapkan,” imbuh dia.  

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sejak dirilis 2017, telah terbangun sebanyak 1.113 BLK lomunitas yang tersebar di seluruh Indonesia hingga 2019. Pada 2020, direncanakan dibangun 1.000 BLK lomunitas.  Program yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia ini tadinya difokuskan ke lembaga keagamaan.

Selanjutnya, dia menegaskan, pemerintah juga melakukan relaksasi iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19. 

Pemerintah juga memberikan perhatian kepada calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Banyak kesempatan kerja yang tersedia di berbagai negara tujuan penempatan yang berpotensi menyerap tenaga kerja Indonesia. 

Terakhir, lanjutnya, dalam rangka melindungi tenaga kerja dalam masa pandemi Covid-19, perlu dipastikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja. Kebijakan pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 harus dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN