Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Freeport. Foto: DEFRIZAL

Freeport. Foto: DEFRIZAL

Pengamat: Freeport Seharusnya Sudah Selesai Membangun Smelter

Senin, 2 November 2020 | 12:54 WIB
Kunradus Aliandu (kunradus@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - PT Freeport Indonesia sebelumya meminta penundaan pembangunan smelter baru di Gresik selama 12 bulan dengan alasan pandemi Covid-19. Menurut pengamat ekonomi dari Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno Salamuddin Daeng, apabila mengacu pada UU Minerba yang lama, maka harusnya smelterisasi sudah selesai dibangun.

Ia mengatakan, pada Desember 2019, dalam kesepakatan skema divestasi Freeport, pemerintah telah menyepakati sedikitnya 4 hal. Pertama, Freeport-McMoRan masih memegang kontrol dan kendali atas tambang Papua meski Inalum telah melunasi US$ 3,8 miliar untuk 51% saham.

Advertisement

Kedua, Freeport mendapatkan kepastian perpanjangan izin tambang dua kali 10 tahun. Ketiga, Freeport mendapatkan perpanjangan waktu dalam membangun smelter dalam lima tahun. Menurutnya, ini jelas melanggar Undang-Undang (UU) Minerba. "Keempat Freeport juga mendapatkan berbagai kelonggaran perpajakan," terang Salamuddin dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (2/11).

Bahkan, lanjutnya, kontrak karya Freeport seharusnya berakhir pada 2021. Namun, Freeport telah menandatangani MoU dalam kerangka divestasi 51% sahamnya. Pemerintah juga telah menyetujui kontrak diperpanjang. Di dalam MoU tersebut terdapat juga klausul tentang perpanjangan jangka waktu pembangunan smelter. Jadi Freeport sementara ini bisa lepas dari UU Minerba hingga peraturan pelaksana undang-undang baru diterbitkan.

"Kalau mengacu pada UU Minerba yang lama, maka harusnya smelterisasi sudah selesai. Tapi UU Minerba sendiri sudah diganti, naskah undang-undang final belum bisa diakses publik. Jadi isinya belum dapat kita ketahui," kata Salamuddin.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan, Freeport seharusnya tidak menjadikan pandemi sebagai alasan menunda pembangunan smelter. Hal ini karena sebelum adanya pandemi Covid-19 pun proyek pembangunan smelter oleh Freeport juga sudah tertunda-tunda. "Saya kira masalah pandemi ini tidak bisa dijadikan alasan bagi Freeport untuk menunda proyek pembangunan smelter. Sejak sebelum pandemi, proyek pembangunan smelter Freeport juga sudah tertatih-tatih," tegas Eddy.

Eddy yang juga Sekjen DPP PAN ini meminta Freeport untuk terbuka mengenai penyebab sebenarnya pembangunan smelter selalu tertunda."Sebaiknya ada pembicaraan yang lebih konkrit dan komprehensif terkait pembangunan smelter ini agar kami di Komisi VII DPR RI bisa memahami apa yang menjadi kendala Freeport untuk membangun smelter yang sudah cukup lama tertunda ini," terang Eddy.

Editor : Kunradus Aliandu (kunradu@investor.co.id)

Sumber : PR

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN