Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran.

Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran.

Pemungutan PDRB Dinilai Kerap Sulitkan Pengusaha

Jumat, 11 Desember 2020 | 16:08 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kalangan pengusaha menilai dalam pelaksanaannya upaya pengumpulan Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) masih menyulitkan dunia usaha. Peningkatan tarif pajak tidak diimbangi dengan pertimbangan daya saing antar kabupaten/kota dan provinsi.

Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan langkah pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada umumnya hanya melalui kenaikan tarif PDRD Seharusnya pemda juga memperhatikan kualitas dan volume dari pajak tersebut.

“PDRD sering digunakan untuk menghambat izin terhadap usaha tertentu. Sebagai contoh adalah pajak hiburan. Jadi ingin menghambat investasi dari hiburan namun yang dinaikkan pajaknya Hal ini sering terjadi di daerah,” ucap Maulana dalam Dialog Kebijakan UU Cipta Kerja mengenai RPP PDRD pada Jumat (11/12).

Ia menuturkan kurangnya pengawasan menjadikan berbagai daerah berlomba lomba menambah jenis pungutan pajak demi meningkatkan PAD. Permasalahan lain yang terjadi yaitu pengadilan pajak sebagai tempat para wajib pajak mengharapkan putusan pajak yang adil, objektif, profesiional dan sarana korektif terhadap praktik pemungutan pajak yang menyimpang belum dapat sepenuhnya diharapkan.

Menurutnya ketidakpahaman pejabat daerah dan petugas pajak daerah terhadap konsep pemungutan pajak daerah dan minimnya pengawasan terhadap pemungutan pajak daerah seringkali menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat misalnya penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak seharusnya diterbitkan.

Menurutnya ada beberapa jenis PDRD yang masih sering dikeluhkan pelaku usaha di sektor hotel dan restoran. Pertama adalah Pajak Bumi dan Bangunan dimana sejak dilimpahkannya kewenangan PBB Perkotaan ke pemda, maka banyak pemda yang menetapkan nilai PBB seenaknya sehingga memberatkan dunia usaha. Di masa pandemic Covid-19 ada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan physical distancing namun tidak ada relaksasi sama sekali terkait PBB ini.

“Karena perusahaan di sektor pariwisata khususnya hotel dan restoran yang sudah 10 bulan sudah tidak melaksanakan kegiatan tentu tidak bisa menghasilkan uang dan memiliki permasalahan dalam pembayaran pajak dan retribusi khususnya PBB,” kata Yusran.

Kedua yaitu pajak reklame, Yusran mengatakan pemda seharusnya tidak memungut pajak reklame dalam gedung. Misalnya reklame yang ada di dalam mall. Beberapa jenis PDRB lain yang sering menjadi kendala adalah pajak hiburan, pajak air tanah, pajak penerangan jalan. Menurutnya pengawsan tentang PDRB ini yang seharusnya menjadi perhatian di Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Undang Undang Cipta Kerja.

“Bagaimana level pengawasananya. Karena kita melihat RPP hanya fokus dengan PSN, bagaimana dengan perda yang ada,” ucapnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN