JAKARTA, investor.id - Bank Indonesia (BI) meyakini stimulus fiskal dari pemerintah akan meningkatkan konsumsi masyarakat. Komponen konsumsi rumah tangga menyumbang 57,31% terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu peningkatan konsumsi akan berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.
"Perbaikan konsumsi ini menjadi kunci untuk 2021 mengingat kekuatannya diperkirakan masih tertahan," ucap Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi BI Yoga Affandi dalam seminar daring harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter pada Rabu (24/2).
Ia mengatkaan berdasarkan survei Bank Indonesia terhadap ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja pada kuartal I 2021, masih lemah. Tetapi pemberila stimulus fiskal melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 akan menahan kontraksi lebih dalam. Salah satu sektor yang dapat berperan untuk mendorong konsumsi adalah penjualan barang secara daring.
“Saya pikir ke depannya ini (penjualan secara daring) akan terus membaik dan diharpakan akan menghela perekonomian menuju level yang kita inginkan,” ucap Yoga.
Adapun lokasi anggaran untuk proram Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sebesar Rp 699,4 triliun. Sektor kesehatan mendapat alokasi Rp 176,3 triliun. Sektor perlindungan sosial mendapatkan alokasi dana Rp 157,4 triliun. Berikutknya program prioritas untuk sektoral Kementerian/Lemabaga dan Pemerintah Daerah sebesar Rp 125,1 triliun. Pemerintah menganggarkan dukungan untuk UMKM dan korporasi sebesar Rp 186,8 triliun. sedangkan untuk insentif usaha sebesar Rp 53,9 triliun.
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Hidayat Amir mengatakan program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah turut meningkatkan konsumsi masyarakat menengah ke bawah. Menurutnya tren konsumsi rumah tangga sudah mulai meningkat pada Januari 2021 ini.
“Momentum ini yang ingin dijaga, karena kami bahwa perlinsos ini membantu sampai desil 10. 50% teratas memang mendpatkan sedikit perlinsos karena mereka bukan target utama, tetapi yang dikonsentrasikan adalah masyarakat menengah ke bawah,” ucap Hidayat.
Adapun lokasi anggaran untuk proram Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sebesar Rp 699 triliun. Sektor kesehatan mendapat alokasi Rp 176,3 triliun. Sektor perlindungan sosial mendapatkan alokasi dana Rp 157,41 triliun. Berikutknya program prioritas untuk sektoral Kementerian/Lemabaga dan Pemerintah Daerah sebesar Rp 157,41 triliun. Pemerintah menganggarkan dukungan untuk UMKM dan korporasi sebesar Rp 190,31 triliun. sedangkan untuk insentif usaha sebesar Rp 53,86 triliun.
Sementara itu jumlah simpanan masyarakat menengah ke atas justru meningkat karena mobilitasnya terbatas. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan konsumsi masyarakat menengah ke atas adala memberikan relaksasi Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) untuk meningkatkan daya beli masyarakat menengah ke atas.
“Ini ada momentum untuk tetap menjaga konsumsi rumah tangga kelas menengah yang tabungannya meningkat agar bisa dipakai untuk konsumsi. Sehingga proses pemulihan ekonomi semkain kuat,” ucap Hidayat.
Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Haryo Kuncoro mengatakan perlu ada sinkronisasi antara sisi permintaan (demand) dan penawaran (supply). Saat ini pemerintah sudah memberikan relaksasi terhadap tarif PPnBM untuk meningkatkan penjualan mobil. Untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga,
Haryo menyarankan pemerintah bsia melakukan relaksasi terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk consumer goods.
“Beberap negara mengurangi itu untuk meningkatkan daya beli ini hanya salah satu alternatif kita mendukung pertumbuhan ekonomi lewat jalur konsumsi,” ucapnya.
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)
Sumber : Investor Daily
Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS
