Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran.

Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran.

Mudik Dilarang, PHRI: Pemulihan Sektor Perhotelan Makin Berat

Jumat, 26 Maret 2021 | 14:55 WIB
Herman (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id  – Pemerintah telah memutuskan untuk meniadakan libur panjang dan melarang mudik Idulfitri 1442 Hijriah.  Keputusan tersebut berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021 bagi seluruh masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, karyawan swasta maupun pekerja mandiri.

Bagi Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran, keputusan meniadakan libur panjang dan melarang mudik ini akan membuat upaya pemulihan di sektor pariwisata semakin berat, termasuk untuk bisnis perhotelan dan restoran. Padahal kegiatan mudik dan libur Lebaran merupakan salah satu peak season yang sangat ditunggu-tunggu pelaku industri pariwisata selain libur sekolah dan natal atau tahun baru.  

“Pandemi ini bukan hanya berlangsung satu-dua bulan, tetapi sudah lebih dari satu tahun. Tadinya pelaku usaha di sektor pariwisata ini berharap adanya peningkatan saat Lebaran. Sebab sektor pariwisata memang sangat mengandalkan adanya orang yang pergi berlibur, dan momen itu ada di saat Lebaran. Tetapi momen itu sekarang juga tidak bisa kita optimalkan,” kata Maulana Yusran saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat (26/3/2021).

Yusran memahami keputusan ini diambil pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 agar tidak kembali meluas. Tetapi di sisi lain, pemerintah seharusnya juga bisa mencari jalan keluar bagi pelaku usaha atau pekerja yang terdampak kebijakan tersebut. Apalagi menjelang Lebaran nanti, pelaku usaha juga harus membayar Tunjangan Hari Raya (THR) untuk karyawannya, sementara dari sisi revenue tidak bisa optimal.

“Kalau alasannya untuk menekan kasus Covid-19 dengan mengurangi pergerakan, kita setuju. Tetapi pemerintah juga harus mencari jalan keluar bagaimana sektor usahanya tidak sampai bangkrut. Jadi kebijakan ini juga harus diikuti dengan pemberian stimulus yang memadai untuk membuat sektor hotel dan restoran bisa bertahan,” kata Yusran.

Meskipun tahun lalu pemerintah telah membebaskan pajak hotel dan restoran, menurut Yusran insentif tersebut belum cukup kuat untuk membantu sektor perhotelan dan restoran keluar dari tekanan akibat pandemi. Apalagi selama ini tingkat okupansi hotel masih sangat rendah. Pasalnya sektor pariwisata sangat membutuhkan adanya pergerakan manusia, sementara di sisi lain pergerakan manusia berpotensi menyebarkan virus Covid-19. Karenanya, pemerintah perlu memikirkan jalan tengah agar pelaku usaha di sektor ini bisa tetap bertahan.

“Tahun lalu kita memang sudah menerima yang pajak hotel dan restoran, tetapi stimulusnya tidak besar, tidak bisa dimanfaatkan untuk bertahan dalam satu tahun. Di sisi lain, walaupun kita terima stimulus pajak hotel dan restoran sebagai hibah, tetapi kita kan juga harus membayarkan pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sehingga memang perlu ada stimulus lain yang lebih memadai seperti bantuan modal kerja dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk pekerja di sektor ini yang terdampak. Untuk pajak-pajak yang seharusnya tidak dipungut, jangan dipungut dulu supaya mereka bisa tetap bertahan,” kata Yusran.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN