Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo. Sumber: BSTV

Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo. Sumber: BSTV

Sempurnakan Pemungutan PPN, Pemerintah akan Integrasikan PPnBM ke PPN

Jumat, 21 Mei 2021 | 12:15 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id – Pemerintah berkomitmen untuk terus menjalankan reformasi perpajakan tahun 2022. Reformasi diarahkan untuk memperbarui sistem perpajakan agar sesuai dengan best-practice dan mampu mengantisipasi dinamika sosial ekonomi dan demografis dalam jangka menengah panjang.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyempurnakan pemungutan sekaligus mengurangi regresivitas pajak pertambahan nilai (PPN).

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022, ada dua pokok perubahan ketentuan PPN yang sedang dipertimbangkan dan dikaji pemerintah. Keduanya adalah pengurangan fasilitas PPN serta implementasi PPN multitarif.

“Tujuan penerapan fasilitas PPN terutama untuk mendukung perkembangan sektor ekonomi tertentu yang berprioritas dalam skala nasional, untuk mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkattkan daya saing,” demikian dokumen tersebut yang dikutip Jumat (21/5/2021).

Akan tetapi dalam praktiknya, pemerintah menilai pemberian fasilitas PPN dalam bentuk pembebasan justru dapat menjadi distorsi terhadap daya saing produk lokal. Selain itu terdapat indikasi yang menunjukkan fasilitas PPN justru tidak tepat sasaran dan mengikis basis pemajakan serta berpotensi mengurangi penerimaan pajak.

Oleh karena itu, perluasan basis PPN dengan cara mengenakan PPN terhadap barang-barang yang selama ini mendapatkan fasilitas menjadi salah satu alternatif yang dapat diambil untuk membiayai APBN.

Meski fasilitas PPN dikurangi, pemerintah berkomitmen untuk tetap memberikan dukungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah melalui penetapan tarif yang lebih rendah atau pemberian bantuan sosial (bansos) atau dana transfer.

Tak hanya itu, pemerintah juga mempertimbangkan adanya integrasi pengenaan PPnBM dengan PPN dengan cara mengenakan tarif PPN yang lebih tinggi terhadap barang-barang tertentu.

“Dengan perbaikan sistem PPN ini, ke depan diharapkan sistem PPN akan lebih sehat dan dapat menjadi sumber utama penerimaan pajak,” demikian pernyataan dokumen tersebut.

 

Masih Dikaji

Dikonfirmasi terpisah, Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo mengatakan, alasan adanya opsi untuk mempertimbangkan integrasi pengenaan PPnBM kedalam PPN untuk menjamin efektivitas dan mempermudah administrasi.

Namun dia menegaskan rencana ini masih dalam pengkajian dan opsi yang dibahas oleh Kementerian Keuangan. “Pada dasarnya opsi opsi ini masih dikaji, harapannya jika memungkinkan integrasi ini lebih menjamin efektivitas dan kesederhanaan administrasi,” tutur dia kepada Investor Daily, Jumat (21/5/2021).

Yustinus mengaku pemerintah belum memiliki klasifikasi barang mewah apa saja yang akan diintegrasikan ke PPN, karena saat ini masih terus dalam ranah pembahasan.

Sementara itu, terkait target pembahasan bersama Kemenko Perekonomian, dia menyebut belum diagendakan, karena saat ini Kementerian Keuangan masih harus memantapkan dulu secara konsep dan skemanya. Setelah itu nanti baru akan fasilitasi Kemenko untuk melakukan diskusi bersama Kementerian dibawah Kemenko Perekonomian, agar ketika diimplementasikan semakin sempurna.

“Ini kita dudukkan dulu konsep dan skemanya, lalu kita diskusikan dengan stakeholder biar mendapatkan masukan,” jelas Yustinus.

 

Editor : Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN