Defisit APBN Hingga April Capai Rp 138,1 Triliun

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit APBN hingga April 2021 sebesar Rp 138,1 triliun. Angka tersebut setara 13,7% dari target defisit APBN akhir tahun ini sebesar Rp 1.006,4 triliun. Realisasi itu setara 0,83% dari produk domestik bruto (PDB).
Realisasi defisit hingga April 2021 tercatat lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat defisit Rp 144,2 triliun. Untuk tahun ini, pemerintah mematok defisit APBN 2021 sebesar 5,7% terhadap PDB.
“Defisit APBN hingga April sedikit mengalami perbaikan Rp 138,1 triliun, juga relatif lebih kecil (dibandingkan Maret lalu) dan ini akan coba dijaga tanpa mengganggu tren pemulihan ekonomi,” papar Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (24/5).
Pendapatan negara sampai dengan akhir April 2021 sebesar Rp 585 triliun. Realisasi ini baru 33,5 persen dari target dalam APBN sebesar Rp 1.743,6 triliun.
Pendapatan negara ini tumbuh 6,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Pertumbuhannya lebih besar, jika dilihat dari realisasi pendapatan negara per April 2020 yang hanya senilai Rp 549,4 triliun atau tumbuh 3,2 persen.
Kemudian, lanjut dia, penerimaan pajak tercatat Rp 374,9 triliun atau sudah memenuhi 30,5 persen terhadap target APBN sebesar Rp 1.229,6 triliun. Kinerja pajak hingga April lalu mengalami kontraksi 0,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 376,6 triliun.
"Kemudian penerimaan bea cukai tercatat sebesar Rp 78,7 triliun atau 36,6 persen dari target Rp 215,0 triliun dan tumbuh 36,5 persen (yoy). Kepabeanan dan cukai tumbuh positif dan kuat 36,5 persen. Kami berharap pemulihan ekspor, manufaktur. Momentum terlihat mulai April lalu dan Mei ini berlanjut,” tuturnya.
Tak hanya itu, penerimaan PNBP melonjak tumbuh 14,9 persen (yoy) atau terealisasi Rp 131,3 triliun atau sudah 44 persen dari target.
“PNPB melonjak sebab penerimaan dari sisi komoditas, tetapi nonkomoditas masih mengalami shock, sebab Covid-19 (berdampak) seperti ke dividen dan lainnya,” tuturnya.
Sedangkan penerimaan hibah realisasinya Rp 0,1 triliun, atau 5,7 persen terhadap target Rp 0,9 triliun dan tumbuh 94,2 persen.
Realisasi Belanja Rp 723 Triliun
Sementara itu, untuk belanja negara, realisasinya mencapai Rp 723 triliun atau 26,3 persen dari target Rp 2.750 triliun. Belanja negara itu tumbuh 15,9 persen (yoy).
“Belanja negara jadi isntrumen powerful untuk mendorong pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan hingga April lalu mencapai 15,9 persen,” tandasnya.
Belanja pemerintah pusat tercatat Rp 489,8 triliun atau 25,1 persen dari target Rp 1.954,5 triliun dan tumbuh 28,1 persen (yoy). Ini terdiri dari belanja kementerian/ lembaga (K/L) sebesar Rp 278,6 triliun atau setara 27 persen dari target Rp 1.032 triliun dan telah tumbuh 37,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 203,1 triliun.
Selanjutnya belanja non-K/L sebesar Rp 211,3 triliun atau setara 22,9 persen dari target Rp 922,6 triliun dan sudah tumbuh 17,7 persen yoy.
Selain itu, belanja transfer ke daerah dan dana desa hingga 30 April 2020 tercatat sebesar Rp 233,2 triliun atau 29,3 persen dari target Rp 795,5 triliun. TKDD turun 3,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang terealisasi Rp 241,3 triliun.
Belanja tersebut terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp 216,4 triliun atau 29,9 persen dari target Rp 723,5 triliun. Realisasi tersebut turun 1,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang terealisasi Rp 220,3 triliun.
Sementara itu, Dana Desa sebesar Rp 16,9 triliun atau 23,4 persen dari target Rp 72 triliun. Realisasi ini turun hingga 19,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 21 triliun.
“(Dengan realisasi ini belanja), artinya APBN all out untuk mendorong pemulihan di kuartal I hingga April. Jadi, betul-betul membalikkan arah dari kinerja ekonomi negatif masuk ke positif. Meski sisi TKDD sedikit mengalami kontraksi, namun dana desa perlu terus ditingkatkan,” paparnya.
Dengan realisasi tersebut, keseimbangan primer tercatat minus Rp 36,4 triliun. Adapun untuk menutupi defisit, pembiayaan anggaran telah mencapai Rp 392,2 triliun atau naik 74,2 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni Rp 225,2 triliun. Dengan demikian, selisih lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) Rp 254,2 triliun.
“Kesemimbangan primer per April lalu Rp 36,4 triliun, itu lebih rendah dibandingkan Maret. Jadi, ada sedikit perbaikan defisit menjadi Rp 138,1 triliun, juga relatif lebih kecil,” tuturnya.
Editor: Ester Nuky (esther@investor.co.id)
Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS
Berita Terkini
BEI Hentikan Sistem Perdagangan FITS, Mengapa?
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian layanan sistem perdagangan Fixed Income Trading System (FITS). Mengapa?ASEAN Sumbang 3% dari PDB Riil Dunia
Kapasitas ASEAN harus diperkuat untuk menjawab tantangan hari ini, dan tantangan 20 tahun ke depan.Kabar Gembira, UI Umumkan 410 Camaba Lewat Jalur Talent Scouting
Sebelumnya, sebanyak 2.049 orang calon mahasiswa baru lolos penerimaan masuk melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)Lion Air Pangkas Kuota Gratis Bagasi Tercatat di Rute 8 Bandara
Lion Air mengumumkan kebijakan terbaru mengenai bagasi gratis alias cuma-cuma kategori bagasi tercatat.Ekonomi ASEAN-5 Kolektif Diproyeksi Tumbuh 4,6% di 2023
Pertumbuhan antara lain didukung konsumsi, perdagangan, dan investasi yang kuat, serta perdagangan terbuka dan investasi ke negara lain.Tag Terpopuler
Terpopuler
