Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi APBN. Sumber: youtube

Ilustrasi APBN. Sumber: youtube

Reformasi Perpajakan Jangan terjebak Tujuan Jangka Pendek

Senin, 24 Mei 2021 | 15:00 WIB
Triyan Pangastuti ,Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com) ,Nasori

JAKARTA, investor.id – Rencana pemerintah untuk melanjutkan reformasi perpajakan tidak boleh terjebak pada tujuan-tujuan jangka pendek seperti menekan defisit APBN 2022 dan mengembalikan defisit fiskal menjadi tidak lebih dari 3% pada 2023. Reformasi perpajakan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan harus difokuskan pada pemetaan terhadap pelaku dan sektor usaha maupun orang pribadi (OP) yang selama ini masih lolos sebagai wajib pajak (WP).

Oleh karena itu, penambahan beban pajak terhadap WP existing melalui kebijakan intensifikasi pajak harus dihindari. Dalam pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) misalnya, jangan sampai terjadi pemungutan pajak berlebih pada WP tertentu, tetapi pada saat yang sama justru ada WP yang lolos dari kewajibannya. Ini artinya selain sehat, reformasi perpajakan juga harus mampu melahirkan sistem perpajakan nasional yang berkeadilan.

Demikian benang merah pandangan yang dihimpun oleh Investor Daily dari sejumlah sumber, terkait rencana pemerintah untuk melanjutkan reformasi perpajakan. Mereka adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjadja Kamdani, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati, guru besar ekonomi yang juga Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro, dan ekonom UI Teuku Riefky.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: IST
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: IST

Saat menyampaikan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) TA 2022 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18, Kamis (20/5), Menkeu Sri Mulyani menyatakan, pemerintah berkomitmen untuk terus menjalankan reformasi perpajakan pada 2022 dengan arah untuk memperbarui sistem perpajakan agar sesuai dengan best-practices dan mampu mengantisipasi dinamika sosial ekonomi dan demografis dalam jangka menengah panjang.

Reformasi perpajakan sendiri telah diluncurkan pada 2017 dengan fokus pada penyelarasan sistem perpajakan agar sesuai dengan best- practices dan mampu mengantisipasi dinamika faktor sosial-ekonomi jangka menengah-panjang.

“Reformasi perpajakan dilakukan (juga) untuk menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan adil,” tandas Sri Mulyani.

Sistem perpajakan yang sehat artinya efektif sebagai instrumen kebijakan, optimal sebagai sumber pendapatan, serta adaptif dengan perubahan struktur dan dinamika perekonomian. Sedangkan sistem perpajakan yang adil adalah yang mampu memberikan kepastian perlakuan pemajakan, mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, dan menciptakan keseimbangan beban pajak antarkelompok pendapatan maupun antarsektor.

Menurut Sri Mulyani, rencana reformasi perpajakan ini meliputi dua aspek perbaikan yaitu aspek administratif dan aspek kebijakan. Reformasi administrasi meliputi penguatan institusi dan sumber daya manusia, integrasi sistem informasi dan basis data perpajakan, simplifikasi administrasi, penajaman fungsi pengawasan untuk ekstensifikasi- intensifikasi perpajakan, serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Rasio pendapatan dan belanja negara
Rasio pendapatan dan belanja negara

Sedangkan reformasi kebijakan, diarahkan untuk perluasan basis pemajakan dan mencari sumber baru penerimaan. Hal ini dilakukan antara lain dengan penyempurnaan pemungutan PPN dan mengurangi regresivitasnya, penguatan kebijakan pengenaan pajak penghasilan (PPh) khususnya bagi orang pribadi, serta potensi pengenalan jenis pungutan baru khususnya terkait pemajakan eksternalitas terhadap lingkungan.

Tak hanya itu, Sri Mulyani tidak menampik bahwa reformasi perpajakan juga dimaksudkan untuk mengejar target penerimaan perpajakan 2022 yang dalam KEM-PPKF Tahun Anggaran (TA) 2022 ditargetkan dalam kisaran Rp 1.499,3 triliun hingga Rp 1.528,7 triliun. Pada angka estimasi tertinggi, target penerimaan perpajakan tersebut naik 5,8% dari tahun ini yang senilai Rp 1.444,5 triliun.

Akibat pandemi Covid-19 yang terjadi pada 2020 penerimaan perpajakan turun cukup dalam, yaitu berkurang atau minus 16,88% dari tahun 2019. Hal tersebut selanjutnya mengakibatkan rasio perpajakan turun menjadi 8,33% atau terendah dalam dua dekade terakhir. Dalam dokumen KEM-PPKF 2022 disebutkan, perkembangan rasio pendapatan dan belanja terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa kesenjangan fiskal (fiscal gap) semakin lebar. Pasalnya, indikasi pendapatan Negara terhadap PDB semakin menurun, sementara rasio belanja terhadap PDB cenderung stagnan.

Di samping itu, pertumbuhan pendapatan cenderung semakin rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan belanja, sehingga ruang fiskal menjadi sangat terbatas dan faktor risiko fiskal meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan pelebaran defisit sejak 2013 di atas 2% terhadap PDB dan rasio utang terhadap PDB cenderung meningkat sejak 2015 untuk mendukung infrastruktur. Defisit fiskal yang sempat kembali di bawah 2%, yaitu 1,82% pada 2018, meningkat lagi menjadi 2,18% pada 2019. Bahkan, akibat lonjakan penambahan utang untuk membiayai penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, defisit melambung menjadi 6,13% pada 2020 dan diperkirakan sebesar 5,7% pada tahun ini.

Sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengamanatkan agar defisit fiskal kembali tidak lebih dari 3% pada 2023. Kontraksi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara mendorong respons stimulus di banyak negara melalui peningkatan defisit fiskal. Jepang tercatat sebagai negara G-20 yang menggelontorkan stimulus fiskal terbesar untuk penanganan Covid-19. Negeri Matahari Terbit ini telah mengeluarkan dana total US$ 3 triliun dalam tiga paket stimulus masif dengan fokus pemulihan bisnis terdampak serta investasi infrastruktur.

Pada 2020, pemerintah Indonesia menggelontorkan dana untuk program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebesar Rp 695,2 triliun, namun realisasinya hingga akhir 2020 sebesar Rp 579,78 triliun atau 83,4% dari pagu anggaran.

Memasuki tahun 2021, pemerintah melanjutkan program PC-PEN. Hingga 11 Mei, realisasinya mencapai Rp 172,35 triliun, atau 24,6% dari total anggaran Rp 699,43 triliun.

Pokok Perubahan

Terkait dengan reformasi perpajakan, dalam dokumen KEM-PPKF TA 2022 disebutkan, ada dua pokok perubahan ketentuan PPN yang sedang dipertimbangkan dan dikaji pemerintah. Keduanya adalah pengurangan fasilitas PPN serta implementasi PPN multitarif.

“(Semula), tujuan penerapan fasilitas PPN terutama untuk mendukung perkembangan sektor ekonomi tertentu yang berprioritas dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha, dan meningkatkan daya saing,” tutur dokumen tersebut.

Postur makro fiskal jangka menengah
Postur makro fiskal jangka menengah

Akan tetapi dalam praktiknya, pemerintah menilai pemberian fasilitas PPN dalam bentuk pembebasan justru dapat menjadi distorsi terhadap daya saing produk lokal. Selain itu, terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa fasilitas PPN yang diberikan tidak tepat sasaran dan mengikis basis pemajakan serta berpotensi mengurangi penerimaan pajak.

Oleh karena itu, perluasan basis PPN dengan cara mengenakan PPN terhadap barang-barang yang selama ini mendapatkan fasilitas menjadi salah satu alternatif yang dapat diambil untuk membiayai APBN. Meski fasilitas PPN dikurangi, pemerintah berkomitmen untuk tetap memberikan dukungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah melalui penetapan tarif yang lebih rendah atau pemberian bantuan sosial (bansos) atau dana transfer.

Tak hanya itu, pemerintah juga mempertimbangkan adanya integrasi pengenaan pajak penjualan atas barang Mewah (PPnBM) dengan PPN dengan cara mengenakan tarif PPN yang lebih tinggi terhadap barang -barang tertentu.

“Dengan perbaikan sistem PPN ini, ke depan diharapkan sistem PPN akan lebih sehat dan dapat menjadi sumber utama penerimaan pajak,” tulis dokumen tersebut.

Dalam dokumen yang sama, pemerintah juga berencana untuk menambah lapisan (layer) pendapatan kena pajak dan memperbaiki tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP). Ini ditujukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil.

“Dari sisi PPh OP, langkah reformasi terutama dilakukan dengan meningkatkan kualitas basis data, pelayanan, dan simplifikasi administrasi,” tulis dokumen tersebut.

Saat ini, tarif PPh OP yang berlaku diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 17 UU menetapkan empat lapisan tarif pajak orang pribadi yang ditetapkan berdasarkan penghasilan per tahun.

Pertama, untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50 juta dalam satu tahun dibanderol PPh OP sebesar 5%. Kedua, di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta dikenai PPh OP sebesar 15%. Ketiga, di atas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta dikenakan tarif PPh OP sebesar 25%.

Keempat, penghasilan kena pajak di atas Rp 500 juta dibebani tarif PPh OP senilai 30%.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo

Dikonfirmasi terpisah, Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo mengatakan, alasan opsi mengintegrasikan pengenaan PPnBM ke dalam PPN dimaksudkan untuk menjamin efektivitas dan mempermudah administrasi. Namun ia menegaskan, rencana ini masih dalam pengkajian yang dibahas oleh Kementerian Keuangan.

“Pada dasarnya, opsi-opsi ini masih dikaji, harapannya jika memungkinkan integrasi ini lebih menjamin efektivitas dan kesederhanaan administrasi,” tutur dia saat dihubungi Investor Daily, Jumat (21/5).

Yustinus mengaku pemerintah belum memiliki klasifikasi barang mewah apa saja yang akan diintegrasikan ke PPN, karena saat ini masih terus dalam ranah pembahasan.

“Ini kami dudukkan dulu konsep dan skemanya, lalu kami diskusikan dengan stakeholder biar mendapatkan masukan. Nanti kami akan fasilitasi Kemenko untuk melakukan diskusi bersama kementerian di bawah Kemenko Perekonomian, agar ketika diimplementasikan semakin sempurna,” tandas dia.

Ekstensifikasi dan Transparansi

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Widjadja Kamdani mengatakan, saat ekonomi mengalami kontraksi sebaiknya pemerintah jangan tergesa-gesa menjalankan kebijakan jangka pendek untuk meningkatkan penerimaan. Pemerintah seharusnya segera menjalankan upaya yang dapat mengantisipasi dampak pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani. Foto: IST
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani. Foto: IST

“Fokus pada penanganan pandemi dengan respons yang tepat dan terukur akan membuat kekhawatiran masyarakat menurun, kepercayaan meningkat, sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian bisa pulih kembali,” ucap Shinta saat dihubungi Investor Daily pada Sabtu (22/5).

Ia mengatakan, reformasi perpajakan sebaiknya fokus pada ekstensifikasi dari pelaku usaha dan sektor usaha yang belum terpetakan dengan baik sebagai sumber penerimaan baru. Dengan upaya tersebut tidak menyebabkan terjadinya intensifikasi dan pada saat yang sama ada kontribusi baru bagi penerimaan.

“Jumlah wajib pajak harus ditingkatkan. Berikutnya kemudahan administrasi perpajakan juga terus dijaga dan ditingkatkan, sehingga wajib pajak tidak terbebani namun penerimaan tetap masuk,” kata Shinta.

Senada, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno sebelumnya mengungkapkan, dalam kondisi ekonomi yang masih morat-marit akibat pandemi Covid-19, pemerintah hendaknya tidak meningkatkan penerimaan negara lewat kenaikan tarif, tetapi memperluas basis pembayar pajak.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno saat dialog Optimizing Omni Channel for Expor, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dialog tersebut merupakan rangkaian dari Dialog Nasional Perdagangan 2020 yang diadakan oleh Kadin Indonesia dengan tema Memperbaiki Neraca Perdagangan dengan Mendorong Ekspor dan Mengelola Impor. BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno  . BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Menurut Benny, sektor bisnis yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak antara lain marketplace dan aset kripto (cryptocurrency). Aset kripto sudah banyak diperdagangkan. Namun karena belum ada peraturan perpajakannya sehingga belum memberi penerimaan ke negara. Mengenai besaran atau peraturan pajaknya, Benny berharap, pemerintah dapat memberikan playing field yang sama dengan pelaku dunia usaha yang lain.

Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro mengatakan, dalam upaya reformasi perpajakan pemerintah harus memperhatikan kualitas data wajib pajak yang ada, khususnya dalam pemungutan PPN. Sehingga, jangan sampai terjadi pemungutan pajak berlebih pada wajib pajak tertentu, tetapi pada saat yang sama justru ada wajib pajak yang lolos dari kewajibannya.

“Berarti memang harus ada peningkatan dari database terutama untuk sektor perdagangan dan manufaktur sebab banyak transaksi terjadi di dua sektor ini. Kalau manufaktur ini mungkin agak jelas, tetapi kalau jasa harus lebih teliti dalam basis datanya,” ucap Ari ketika dihubungi lewat sambungan telepon pada Sabtu (22/5).

Rektor Universitas Indonesia
Rektor Universitas Indonesia

Menurut dia, harus ada pengaturan yang jelas dalam pemungutan pajak di sektor jasa. Sebab, Ari melihat masih ada kerancuan dalam pemungutan pajak di sektor jasa berbeda dengan sektor manufaktur yang sudah lebih terperinci. Misalnya dalam kegiatan hotel tentu mempekerjakan pegawai, ada yang pegawai kontrak, ada yang pegawai tetap.

“Tentu harus dibuat ketentuan perlakuan yang tepat, ini juga mengantisipasi semakin besarnya sektor jasa dalam perekonomian. Makanya ada rencana penerapan tarif PPN yang tidak seragam,” kata Ari.

Mengenai keberhasilan reformasi pajak ini, Ari mengatakan kembali lagi kepada implementasi kebijakan tersebut. Kalau pengumpulan data masih belum mengimbangi sistem maka reformasi perpajakan belum berdampak signifikan.

“Jadi harus meningkatkan transparansi, sistemnya transparan dengan online. Sehingga bisa mencegah terjadinya kasus-kasus penghindaran pajak dari wajib pajak,” kata Ari.

Perkembangan penerimaan perpajakan
Perkembangan penerimaan perpajakan

Reformasi perpajakan juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi jumlah defisit yang ada. Saat perekonomian kembali pulih dengan kondisi normal baru maka pemerintah membutuhkan anggaran belanja untuk vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan dan hal-hal lain. Tentu hal ini akan meningkatkan alokasi belanja.

“Berarti defisit harus dipersempit, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pajak,” kata Ari.

Namun upaya peningkatan penerimaan ini harus dilakukan secara bertahap. Sehingga kondisi keseimbangan primer APBN bisa terjaga. Dalam hal ini pemerintah berupaya agar bisa membayar bunga utang tanpa menciptakan utang baru. Reformasi perpajakan dilakukan untuk menjaga keseimbangan primer, salah satu upaya yang dilakukan dengan menambah layer di pengumpulan PPN.

“Jadi, ada barang-barang yang memang mewah, barang biasa saja, dan barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat menengah bawah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penerimaan yang besar,” kata Ari.

Relaksasi Fiskal

Sementara itu, ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat– Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI) Teuku Riefky berpandangan, kebijakan yang akan memiliki hasil optimum adalah kembali merelaksasi fiskal yaitu menunda keharusan untuk mengembalikan defisit fiskal tidak lebih dari 3% pada 2023 seperti diamanatkan UU Nomor 2 Tahun 2020, karena banyak negara juga melakukan hal serupa. Langkah ini dinilai akan lebih menjamin laju proses pemulihan ekonomi.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky. Foto: IST
Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky. Foto: IST

“Memang kalau pemerintah kembali merelaksasi UU Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah rawan dianggap tidak kredibel. Karena pemerintah telah merelaksasi cukup besar, terus kalau direlaksasi lagi kapan ujungnya.  Tapi, kalau ini dilakukan serentak oleh banyak negara kita tidak akan terkena credibility risk,” jelas dia.

Dari tiga pilihan yang tersedia, papar Riefky, yang paling ideal adalah merelaksasi UU Nomor 2 Tahun 2020 terkait defisit fiskal. Bila opsi ini tidak mencukupi baru ditambah denganopsi penaikan PPN atau pos-pos pajak lainnya. Hanya saja, opsi relaksasi dinilai memiliki ongkos politik yang lebih mahal dibanding opsi penaikan PPN.

“Sementara opsi yang menurut saya paling tidak menarik adalah mengurangi spending APBN. Saya kira urutan ini yang lebih aman untuk ekonomi jangka panjang. Namun, tentu pemerintah bisa mengombinasi ketiga opsi ini,” papar Riefky.

Agar memiliki dampak jangka panjang dalam memperbaiki keberlanjutan, menurut Riefky, reformasi perpajakan harus dilakukan dengan mengupayakan sejumlah hal, di antaranya pertama perbaikan basis pajak. Pasalnya, hingga saat ini basis pajak Indonesia tergolong yang terendah di Asia Tenggara.

Perkembangan rasio perpajakan
Perkembangan rasio perpajakan

Blessing in disguise (berkah terselubung) dari pandemi Covid-19, dengan dikembangkannya data penyaluran bansos, pemerintah memiliki data yang lebih baik. Ke depan ini bisa dikejar untuk dioptimalkan menjadi pos pajak tambahan,” ujar Riefky.

Kedua, kata dia, reformasi perpajakan ini harus mampu mengejar pemajakan kepada kelompok super kaya. Karena, banyak warga Negara Indonesia dengan kekayaan hingga puluhan miliar menyimpan hartanya di luar negeri.

“Ini membuat potensi pajak kita rendah, termasuk juga pendalaman pasar keuangan,” pungkas dia.

Prinsip Keadilan

Sedangkan anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati mengatakan, reformasi perpajakan yang diserukan pemerintah untuk tahun depan diperlukan untuk menunjang prinsip keadilan. Pasalnya, memang sudah seharusnya pajak menjadi alat redistribusi kekayaan yang paling efektif.

“Tetapi pada kenyataannya, beberapa tahun terakhir yang kita lihat justru sebaliknya. Masih kita ingat dengan jelas, saat menggaungkan tax amnesty pada tahun 2016, mimpi yang ditawarkan di antaranya akan memperbaiki basis data perpajakan” tutur dia.

Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati
Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati

Menurut Anis, saat pemerintah menjalankan program tax amnesty jilid I diarahkan untuk mengampuni para “pengemplang pajak” dengan tariff yang sangat rendah. Dengan harapan dapat meningkatkan tax ratio Indonesia.

Kemudian, dilanjutkan adanya penetapan Perppu No 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi UU. Tetapi, lanjut dia, upaya tersebut belum menunjukkan perbaikan dari sisi tax ratio Indonesia terhadap produk domestik bruto masih rendah. Pasalnya, tax ratio menjadi penentu kemampuan belanja di APBN.

“Tetapi realita yang tidak bisa diingkari, sampai tahun 2020 tax ratio menurun terus. Berarti ada yang harus dipertanyakan dengan tax amnesty. Ada apa dengan tax amnesty?” tandas. (leo/jn)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN