Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: IST

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: IST

ANGGARAN KESEHATAN NAIK JADI RP 185,98 TRILIUN

Menkeu Siap Dukung PPKM Darurat

Sabtu, 3 Juli 2021 | 13:54 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com) ,Nasori

JAKARTA, investor.id  – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan siap melaksanakan perintah Presiden Joko Widoko untuk menyukseskan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat melalui realokasi anggaran pada lima pos anggaran Program PC-PEN. Pemerintah memiliki ketersediaan anggaran untuk mendukung sejumlah program bantuan sosial (bansos) dan insentif yang akan kembali digelontorkan dalam pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021.

Untuk mendukung pelaksanaan PPKM Darurat, Kementerian Keuangan merealokasi anggaran sebesar Rp 20,05 triliun dalam APBN 2021 untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN). Pos anggaran penanganan kesehatan mendapatkan tambahan sebesar Rp 13,14 triliun menjadi Rp 185,98 triliun atau naik 7,6% dari sebelumnya Rp 172,84 triliun.

Kemudian, anggaran insentif usaha  dinaikkan Rp 6,1 triliun (10,8%) menjadi Rp 62,83 triliun, dan anggaran perlindungan sosial ditambah Rp 0,81 triliun (0,5%) menjadi Rp 149,08 triliun.

Sementara itu, anggaran untuk program prioritas dikurangi Rp 4,77 triliun (3,7%) menjadi Rp 123,08 triliun dan untuk dukungan UMKM-korporasi diturunkan Rp 15,27 triliun (7,9%) menjadi Rp 178,47 triliun.

Realokasi APBN untuk PPKM Darurat
Realokasi APBN untuk PPKM Darurat

“Dalam menangani dan mengantisipasi PPKM Darurat ini, APBN 2021 tetap fleksibel dan memberikan dukungan penuh. Dalam hal ini, persoalannya bukan pada ketersediaan anggaran tapi kecepatan untuk pelaksanaan karenadihadapkan pada keinginan untuk membuat tata kelola yang makin baik dan juga makin tepat dari sisi targetnya,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers “Aspek APBN terhadap Implementasi PPKM Darurat” secara virtual, Jumat (2/7).

Menkeu menegaskan, berbagai kebutuhan--terutama di bidang kesehatan—akan menjadi prioritas pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2021.  

“Kebutuhan itu seperti klaim biaya perawatan untuk menjaga cash flow rumah sakit. Ini akan terus dilakukan. Berbagai kebijakan diambil untuk mendukung (pencairan), namun tetap dengan akuntabilitas sehingga nanti dengan audit dari BPKP,” tandas dia.  Insentif tenaga kesehatan, baik di pusat maupun daerah, kata Menkeu, juga dilakukan percepatan untuk pembayarannya. Program-program sosial bantuan bagi masyarakat dalam situasi pengetatan PPKM Darurat juga akan diakselerasi terutama untuk pembayaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

“Dan terakhir, untuk (diskon tagihan) listrik sudah diperpanjang sehingga masyarakat mendapatkan dukungan, terutama untuk pelanggan 450 dan 900 VA maupun bisnis dalam membayar abonemennya. Ini semua dilakukan untuk bisa memberikan ketahanan sosial bagi masyarakat dalam kodisi PPKM Darurat,” kata Sri Mulyani.

Anggaran Kesehatan Rp 185,98 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: IST
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: IST

Penanganan kesehatan tetap menjadi prioritas melalui percepatan vaksinasi, percepatan pembayaran insentif tenaga kesehatan, dan klaim perawatan. Karena itu, pemerintah menaikkan anggaran untuk penanganan kesehatan menjadi Rp 185,98 triliun, dari sebelumnya 172,84 triliun. Sri Mulyani membeberkan, dari anggaran tersebut, alokasi untuk vaksinasi Rp 58 triliun. Dana ini akan dipakai untuk pengadaan vaksin dan logistik sebesar Rp 47,8 triliun.

Sementara anggaran yang disalurkan melalui earmark Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pelaksanaan vaksinasi Rp 6,5 triliun.

“Kalau Indonesia targetnya mau 1 juta atau 2 juta vaksinasi per hari, ini akan semakin meningkatkan jumlah vaksinasi,” ucapnya.

Hingga Kamis (1/7), Indonesia berada pada posisi ke-11 dari seluruh Negara di dunia dengan jumlah vaksinasi 43,81 juta. Dengan rincian 30,2 juta orang menerima vaksin tahap pertama dan 13,62 juta orang menerima vaksin tahap kedua. Pada Juni, akselerasi dari vaksinasi meningkat pesat.

“Kami berharap kenaikan realisasi vaksinasi ini bisa bertahan bahkan diakselerasi saat PPKM Darurat. Kami akan terus meningkatkan perluasan bahkan sampai anak-anak usia 18 tahun ke atas dan vaksin bisa dipercepat melalui berbagai outlet untuk vaksinasi,” ucapnya.

Sedangkan alokasi anggaran untuk pengobatan mencapai Rp 59,1 triliun. Jumlah ini terbagi dalam klaim pasien sebesar Rp 40 triliun, insentif nakes Rp 15,3 triliun, anggaran di pemerintah pusat yang di bawah administrasi Kemenkes yaitu Rp 7,3 triliun, dan nakes yang berada di bawah pemda atau dinas kesehatan yang disalurkan melalui Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 8 triliun.

Di sisi lain, pemerintah telah membayarkan 99% dari pagu atau Rp 14,53 triliun untuk klaim pasien Covid-19 pada 2020 yang digunakan untuk membayar tagihan 200.545 pasien pada 1.575 rumah sakit rujukan. Alokasi anggaran kesehatan juga dipakai untuk insentif perpajakan kesehatan Rp 20,85 triliun, penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp 35,4 triliun, diagnostik (testing dan tracing) Rp 4,08 triliun.

Keperluan lainnya sebesar Rp 8,49 triliun untuk sarana prasarana laboratorium, laboratorium penelitian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), komunikasi, iuran Jaminan Kesehatan Nasional(JKN), dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

“Seluruh anggaran ini betul-betul ditujukan untuk anggaran penanganan Covid-19, baik untuk vaksin, program vaksinasi, testing, tracing maupun pelaksanaan PPKM Mikro baik yang darurat maupun bukan darurat,” kata Menkeu.

Menkeu menambahkan, realisasi pembayaran untuk penanganan pasien Covid-19 per Kamis (24/6) telah mencapai Rp 10,5 triliun dari pagu tahap pertama Rp 10,6 triliun. Sementara untuk tahap II-2021 dibutuhkan anggaran sebesar Rp 11,97 triliun.

“Kami terus melakukan upaya menambah anggaran yang sedang dalam proses penetapan, jadi ini menunjukkan betapa APBN menghadapi situasi dinamis dalam menghadapi Covid-19,” kata dia.

Dia mengatakan, pada 2021 mekanisme dan klaim dispute terus diperbarui. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menkes No HK/01.07/MENKES/4718/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien harus ditangani oleh rumah sakit (RS) yang menyelenggarakan pelayanan Covid- 19. Melalui peraturan Kemenkes dapat membayar uang muka paling banyak 50% dari klaim yang diajukan apabila rumah sakit memberikan berkas lengkap. RS juga harus mengajukan tagihan paling lambat 2 bulan setelah terjadinya layanan tersebut.

“Mekanisme pengajuan klaim untuk 2021 adalah RS mengajukan tagihan dan dapat melalui e-klaim dan kemudian diverifikasi oleh BPJS paling lambat 14 hari Kemenkes melakukan pembayaran paling lama 7 hari kerja setelah menerima hasil verifikasi dari BPJS,” kata Sri Mulyani.

Realisasi anggaran penanganan Covid-19
Realisasi anggaran penanganan Covid-19

Untuk tahun 2020, pemerintah telah membayarkan 99% dari pagu atau Rp 14,53 triliun untuk klaim pasien Covid- 19 yang digunakan untuk membayar tagihan 200.545 pasien pada 1.575 rumah sakit rujukan. Tunggakan 2020 yang telah dibayar pada 2021 adalah Rp 5,6 triliun. Namun masih ada kebutuhan tunggakan 2020 tahap II Rp 2,69 triliun.

“Untuk tunggakan 2020 tahap dua sebesar Rp 2,69 triliun sedang dalam proses untuk penetapannya. Kami bersama Kemenkes dan BPKP berusaha untuk mempercepat pembayaran tunggakan,” ucapnya.

Sementara itu, untuk insentif tenaga kesehatan (nakes) sudah terealisasi Rp 2,65 triliun atau 69,8% dari pagu Rp 3,7 triliun. Insentif telah dibayarkan untuk 323.486 nakes yang bekerja di 6.198 faskes. Realisasi santunan kematian mencapai Rp 49,8 miliar atau 99,6% dari pagu Rp 50 miliar. Santunan diberikan kepada 166 nakes yang wafat.

“Persoalannya bukan pada ketersediaan anggaran namun lebih kepada tata kelola akuntabilitas dan akurasi database dari nakes dan faskes,” ucap Sri Mulyani.

Dia menambahkan, rendahnya angka realisasi nakes ini harus mendapatkan perhatian dari seluruh pihak terkait, dari pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga terkait hingga pemerintah daerah.

Dia menjelaskan, pihaknya sudah melakukan rapat dengan Kemendagri, Kemenkes, dan mengundang seluruh kepala daerah untuk membahas percepatan anggaran ini.

“Kita memiliki data detail per provinsi, kabupaten, kota dalam realisasi anggarannya,” ucapnya.

Dana PKH dan Kartu Sembako

Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST
Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Pemerintah juga memutuskan untuk mempercepat pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako pada awal Juli 2021 sebagai respons terhadap penerapan PPKM darurat.

“Kuartal ketiga ini kita akan mempercepat penyalurannya pada bulan Juli sehingga KPM akan mendapatkan tiga bulan sekaligus di bulan Juli ini dan diharapkan akan memperkuat daya tahan sosial dari para keluarga PKH dan keluarga PHK juga mendapatkan penyaluran Kartu Sembako,” kata Sri Mulyani.

Alokasi penyaluran PKH untuk 2021 sebesar Rp 28,31 triliun dengan realisasi hingga kuartal II baru Rp 13,96 triliun dengan rincian Rp6,83 triliun pada kuartal I untuk 9,67 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Rp 7,3 triliun pada kuartal II untuk 9,9 juta KPM.

“Kita berharap bisa mencapai target komplit 10 juta KPM dan indeks harga berbeda-beda tergantung dari komposisi keluarganya,” ujar Sri Mulyani.

Indeks bantuan yang diterima oleh ibu hamil dan anak usia dini sebesar Rp 3 juta per tahun, untuk SD Rp 900 ribu per tahun, SMP Rp 1,5 juta per tahun, SMA Rp 2 juta per tahun, serta disabilitas dan lansia sebesar Rp 2,4 juta per tahun.

Sedangkan untuk alokasi kartu sembako sebanyak Rp 42,37 triliun, namun realisasi hingga Juni baru mencapai Rp 17,75 triliun dengan realisasi output 15,9 juta KPM dari target total 18,8 juta KPM. Kementerian Sosial, lanjutnya, sudah diminta untuk mempercepat penyaluran dan memenuhi target 18,8 juta penerima sesuai dengan alokasi anggaran.

“Jadi masih ada ruangan hampir 3 juta kelompok penerima yang bisa diberikan kartu sembako sebesar Rp 200 ribu per bulan,” jelasnya

Selain itu, pemerintah juga memperpanjang Bantuan Sosial Tunai (BST) selama 2 bulan untuk meringankan masyarakat terdampak pelaksanaan PPKM darurat.

Sri Mulyani menyampaikan BST pada awalnya hanya diberikan untuk empat bulan yakni Januari hingga April dengan realisasi sebesar Rp 11, 94 triliun untuk 9,6 juta KPM dengan indeks bantuan sebesar Rp 300 ribu per/KPM/bulan. Kemudian, pemerintah menambah anggaran Rp 6,1 triliun untuk perpanjangan BST dengan target 10 juta KPM di 34 provinsi yang disalurkan satu kali pada bulan Juli sebesar Rp 300 ribu/bulan. Pemerintah, kata dia akan menggunakan data penyaluran pada Januari dan April.

“Anggarannya disediakan untuk 10 juta yaitu Rp 6,1 triliun sehingga untuk BST ini total alokasinya adalah mencapai Rp 18,04 triliun dari Januari plus dua bulan yang sekarang kita akan berikan,” ujar Sri Mulyani.

Diskon Listrik dan BLT Desa

Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang juga Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Foto: IST
Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang juga Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Foto: IST

Pemerintah juga memperpanjang pemberian diskon listrik hingga September 2021 sebagai bentuk dukungan APBN terhadap penerapan PPKM Darurat periode 3-20 Juli 2021.

“Durasinya diperpanjang 3 bulan, 6 bulan, dan sekarang 9 bulan sampai dengan September,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers daring, di Jakarta, Jumat (2/7).

Menkeu menjelaskan, pada awal skema APBN, diskon listrik hanya diberikan hingga kuartal II 2021, yakni diskon 100% untuk pelanggan rumah tangga, bisnis, dan industri berkapasitas daya 450 VA untuk kuartal I dan dilanjutkan dengan diskon 50% pada kuartal II. Kemudian, diskon 50% bagi pelanggan rumah tangga 900 VA DTKS pada kuartal I dan dilanjutkan dengan diskon 25% untuk kuartal II.

Sedangkan, untuk besaran diskon pada kuartal III disamakan dengan besaran diskon pada kuartal II.

“Kami dengan adanya PPKM darurat ini akan memperpanjang lagi diskon 50% untuk 450 VA dan 25% untuk 900 VA,” ujar Sri Mulyani.

Pemerintah menyasar 32,6 juta pelanggan dengan tambahan dana untuk diskon listrik kuartal III sebesar Rp 1,91 triliun, sehingga total anggaran untuk diskon listrik hingga September berjumlah Rp 7,58 triliun.

Selain itu, pemerintah turut memperpanjang bantuan rekening minimum dan biaya beban atau abonemen hingga September 2021. Skema program pada kuartal III akan disamakan dengan skema program pada kuartal II yakni diskon 50% bagi pelanggan bisnis industri dan sosial dari sebelumnya diskon 100% pada kuartal I-2021.

“Terutama untuk kelompok usaha untuk sasarannya 14 juta pelanggan ini kita juga perpanjang dari 6 bulan yang harusnya selesai Juni ini kita perpanjang hingga September,” tutur Sri Mulyani.

Adapun perkiraan kebutuhan dana tambahan untuk bantuan rekening minimum biaya beban atau abonemen sebesar Rp 420 miliar sehingga total anggaran menjadi Rp 1,69 triliun. Pemerintah juga akan mempercepat penyaluran BLT Desa untuk 8 juta penerima saat PPKM Darurat, khususnya untuk daerah yang termasuk dalam zona merah atau yang memiliki banyak kasus Covid-19.

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa dengan besaran Rp 300.000/KPM/bulan. Pemerintah memperkirakan anggaran untuk BLT Desa sebesar Rp 28,8 triliun dengan target penerima 8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Dana desa tahun anggaran 2021 diprioritaskan untuk BLT Desa dalam rangka membantu masyarakat miskin di desa yang terdampak Covid-19,” kata Sri Mulyani.

Alokasi anggaran PCPEN sektor kesehatan
Alokasi anggaran PCPEN sektor kesehatan

Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan program kartu prakerja hingga akhir 2021. Upaya ini merupakan salah satu langkah pemerintah merespons PPKM Darurat.

“Untuk semester II kami berharap bisa tersalurkan Rp 10 triliun lagi untuk 2,8 juta peserta,” ucap Sri Mulyani.

Hingga 30 Juni, realisasi penyaluran Kartu Prakerja mencapai Rp 10 triliun untuk 2,8 peserta. Pada semester II- 2021, penyaluran ditargetkan dengan jumlah yang sama. Peserta nantinya akan mendapatkan sejumlah manfaat dari program Kartu Prakerja.

Seperti, manfaat pelatihan sebesar Rp 1 juta, uang cash Rp 600 ribu yang dicairkan untuk empat bulan, dan juga insentif survei sebesar Rp 150 ribu untuk tiga kali survei.

“Total manfaat setiap peserta adalah Rp 3,55 juta, yang didapatkan dalam bentuk pelatihan, uang cash, dan insentif dari mengisi survei,” kata Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan juga menyiapkan anggaran Rp 3,6 triliun untuk penambahan target penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Penyalurannya pada Juli hingga September 2021 dengan besaran bantuan Rp 1,2 juta per penerima.

“Sekarang kami sedang mengakselerasi untuk pemberian 3 juta UMKM dengan bantuan Rp 1,2 juta per usaha mikro yang bisa dimulai dan diakselerasi pada Juli hingga september nanti,” kata Sri Mulyani.

Alokasi anggaran BPUM sebesar Rp 15,36 triliun dengan target untuk 12,8 juta usaha mikro. Hingga kuartal II-2021, BPUM telah disalurkan kepada 9,8 juta penerima dengan realisasi Rp 11,76 triliun

Defisit Tetap 5,7%

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Foto: IST
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Foto: IST

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, meskipun ada penambahan anggaran bantuan sosial dan sejumlah insentif terkait program PC-PEN, hingga saat ini pemerintah masih berpegang pada angka defisit fiskal 5,7% untuk tahun ini.

Pasalnya, implementasi anggaran PC-PEN dilakukan secara fleksibel.

“Untuk pemulihan ekonomi ‘kan kita melihat, sebenarnya anggaran itu bisa jadi sangat fleksibel. Ada yang kami naikkan, lalu kemudian beberapa program karena kami bisa melakukan efisiensi dan APBN-nya sudah berjalan selama enam bulan, kami bisa melihat di mana titik-titik yang kemudian ada penghematan, efisiensi, maupun yang perlu dilakukan relokasi,” papar Suahasil.

Namun, lanjut dia, angka resmi terkait defisit fiskal ini akan disampaikan ketika Kementerian Keuangan menyampaikan laporan pelaksanaan APBN 2021 semester I dan sekaligus outlook dari APBN 2021 semester II-2021.

“Ini yang memang secara peraturan perundang-undangan harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada Juli nanti,” ucap dia.

Sementara itu, terkait kemungkinan penambahan dukungan dari Bank Indonesia melalui peningkatan porsi burden sharing, Suahasil mengatakan, semua masih akan berjalan seperti setengah tahun terakhir. Yaitu Bank Indonesia akan tetap bertindak sebagai standby buyer untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar primer.

“Jadi, ini akan tetap berlangsung dan kita tetap akan melihat bagaimana komposisi dari pembiayaan yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan kemudian bagaimana respons dari pasar terhadap kebutuhan tersebut. Kemudian, Bank Indonesia tetap menjalankan role sebagai standby buyer tersebut.

Sekarang situasinya masih tetap seperti yang berjalan seperti dari awal tahun, tidak ada perubahan,” tandas Suahasil

Langkah Mitigasi

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo. Foto: IST
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo. Foto: IST

Pada kesempatan terpisah, Bank Indonesia mengapresiasi kebijakan PPKM Darurat di Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021 guna memitigasi meluasnya persebaran varian baru Covid-19. “Langkah ini sangat kita apresiasi dan sejalan dengan prasyarat pemulihan ekonomi yang telah sering BI sampaikan yaitu pengendalian pandemic merupakan prasyarat utama,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo.

BI, kata Dody, berharap PPKM Darurat dibarengi dengan dukungan masyarakat untuk berdisiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, sehingga dapat efektif menurunkan kasus baru virus corona. Jika PPKM Darurat efektif menekan kasus baru, maka dampak pembatasan mobilitas ke pertumbuhan ekonomi dapat dimitigasi.

“Kita harapkan langkah ini dan dengan dukungan masyarakat untuk menerapkan dengan disiplin protokol kesehatan, dapat memberikan dampak positif ke penurunan kasus baru. Jika kondisi dapat cepat membaik tentunya dampak ke PDB dapat dimitigasi,” ujarnya.

Bank sentral menilai pemerintah pusat dan daerah cukup tanggap dan cepat dengan menerapkan PPKM Darurat, termasuk dengan percepatan vaksinasi Covid-19, mengendalikan mobilitas dan memperkuat penerapan protokol kesehatan.

“Perkembangan penyebaran Covid-19 varian baru perlu direspons segera dengan langkah -langkah mitigasi,” ujarnya. (ant/jn)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN