Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/7/2021). Foto ilustrasi:  BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/7/2021). Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Penggerak Ekonomi, Kebutuhan Rumah Masih Tinggi

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:25 WIB
Imam Mudzakir (imam_koran@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Di tengah kondisi serangan gelombang dua, pandemi Covid-19 memiliki tantangan sendiri. Namun potensi pengembangan sektor perumahan masih sangat besar. Disusul masih tinggi tingkat backlog (kebutuhan) yang mencapai 11,4 juta di Indonesia, terutama kelas menengah bawah.

Sektor properti atau perumahan ini mampu menggerakkan ekonomi dan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Sebab, memiliki efek multiplier terhadap 174 industri turunan lainnya, seperti menciptakan lapangan pekerjaan, gerakan umkm dan lainnya.

“Sektor perumahan menunjukan akselerasi pertumbuhan, salah satunya didorong oleh dukungan pemerintah untuk meningkatkan kontribusi sektor perumahan terutama di segmen MBR,” ungkap Dirut BTN Haru Koesmahargyo, dalam diskusi webinar Sinergi Ekosistem Sektor Perumahan di Era Pandemi Covid-19, diadakan oleh Warta Ekonomi, di Jakarta, Kamis (29/7/2021).

Haru mengungkapkan, backlog perumahan dan keluarga yang menghuni rumah tidak layak huni masih tinggi yang mencapai 11,4 juta, backlog kepemilikan, 7,6 juta, backlog keterhunian dan masih 61,7% keluarga menghuni rumah tidak layak huni.

Satu sisi, angka pernikahan baru juga tumbuh cukup tinggi, artinya permintaan rumah baru akan terus bertambah karena ada 1,8 juta pernikahan baru, kemudian ada pertumbuhan middle class yang di dominasi segmen emerging affluent dan affluent sebesar 77 juta jiwa, proyeksi tambahan kelas menengah tahun 2025. “BTN memiliki posisi strategis pada ekosistem perumahan nasional terutama pada segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Haru.

Menurutnya, BTN memiliki porsi KPR 41 % dan KPR subsidi 87%. selain itu BTN telah menyalurkan 4,7 juta unit rumah, sejak KPR pertama kali diluncurkan, dan memiliki 7.000 mitra pengembang, 1.000 pengembang dan calon pengembang dan 3.000 notaris. BTN menjadi kontributor utama dalam penyaluran program perumahan nasional. Terutama penyaluran KPR subsidi. “Saat ini BTN sampai bulan Juni telah menyalurkan 76% kuota KPR subsidi 2021,” katanya.

Menurut Haru, kredit nasional sudah menunjukkan pertumbuhan positif, hal ini terlihat pada kuartal I pertumbuhan properti minus 3,8 % dan pada kuartal II mulai naik menjadi 0,4%. Untuk KPR secara nasional terus meningkat 7,2 % pada kuartal II naik dari kuartal pertama 4,2%. Indek Harga Properti Residensial rumah Tipe kecil lebih tinggi, artinya permintaan rumah di dorong segmen MBR.

Pertumbuhan sektor perumahan juga didukung oleh kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kontribusi sektor perumahan di tengah kondisi pandemi, khususnya perumahan segmen MBR. Seperti dukungan melalui KPR Tapera yang sudah dimulai pada awal tahun 2021, subsidi FLPP sebanyak 157.500 unit, relaksasi LTV properti untuk meningkatkan permintaan KPR dan insentif PPN untuk rumah tapak dan susun.

“BTN juga bekerja sama dengan SMF, Tapera, Perumnas dan pengembang dalam rangka mendukung sektor perumahan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida mengatakan, untuk membangkitkan kembali sektor perumahan, perlu adanya stimulus dari pemerintah. Karena properti ini memiliki multiplier effect besar sekali 174 industri turunan, ciptakan lapangan kerja, umkm.

“Kami berterimakasih kepada pemerintah yang telah memberikan insentif berupa penghapusan PPN sampai Agustus. Dan rencana akan diperpanjang sampai Desember nanti. Kami harapkan aturan resminya bisa segera keluar,” katanya.

Dia menjelaskan, masa emas properti di Indonesia itu puncak tahun 2012, tetapi sejak tahun 2013 sampai saat ini harga properti flat dan tidak ada kenaikan. Bahkan sejak dilanda pandemi banyak proyek yang berhenti di tengah jalan.

Ia juga berharap, agar perbankan memberikan keringanan kepada pengembang ataupun juga kepada debitur yang sudah akad kredit dan yang mau akan kredit, karena banyak dan ketatnya aturan membuat banyak debitur tidak lolos. “padahal pemerintah mendorong sektor properti terutama perumahan ini bisa kembali pulih, saya minta perbankan untuk memberikan kelonggaran dan aturan dipermudah,” ujarnya.

Ia juga menilai, salah satu solusi agar sektor perumahan ini bangkit, perlu adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, perbankan, pembiayaan dan developer untuk mewujudkan rumah impian masyarakat yang terjangkau.

Editor : Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN