Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran

PHRI harapkan Konsistensi Kebijakan Pengendalian Covid-19

Rabu, 11 Agustus 2021 | 10:10 WIB
Herman

JAKARTA, investor.id  – Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran berharap adanya konsistensi kebijakan pengendalian Covid-19. Ia melihat aturan yang dikeluarkan selama ini masih tebang pilih, sehingga merugikan sektor-sektor yang sudah disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes).

Yusran memberi contoh penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada cleanliness (kebersihan), health (kesehatan), safety (keamanan), dan environment sustainability (kelestarian lingkungan) atau CHSE. Meskipun hotel dan restoran sudah memiliki sertifikat CHSE, nyatanya sektor tersebut tidak bisa beroperasi di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Sebaliknya, pedagang kaki lima hingga pasar tradisional yang tidak memiliki sertifikat CHSE justru mendapatkan beberapa pelonggaran.

“Kebijakan pemerintah hendaknya dilakukan konsisten. Saat pemerintah mengeluarkan aturan yang namanya sertifikat CHSE untuk pengawasan atau penilaian terhadap prokes, kami sudah lakukan. Tapi dalam kenyataannya, yang tidak memiliki sertifikat CHSE seperti warung dan pasar tradisional justru boleh berkegiatan, sementara restoran misalnya hanya bisa delivery atau take away,” kata Maulana Yusran kepada Beritasatu.com, Selasa (10/8/2021).

Yusran berharap penerapan prokes bisa dilakukan secara merata atau tidak tebang pilih, sehingga upaya pengendalian Covid-19 bisa berjalan efektif.

“Seharusnya aturan yang dibuat benar-benar diimplementasikan oleh pelaku usaha dan berlaku adil kepada seluruhnya, sehingga penerapan dan pengawasannya pun sama, tidak seperti saat ini yang justru sudah tertib prokes malah tidak bisa berkegiatan,” kata Yusran.

Terkait roadmap yang akan disusun Menteri Kesehatan terkait bagaimana masyarakat bisa tetap berkegiatan atau menjalani aktivitas ekonomi namun tetap aman selama pandemi, Yusran berharap asosiasi pelaku usaha juga dilibatkan untuk memberikan masukan.

“Dalam membuat kebijakan, kita harapkan pelaku usaha juga dilibatkan, minimal organisasinya supaya kita bisa menyusunnya secara bersama. Sebab dalam setiap lini usaha itu memiliki karakteristik masing-masing, tidak bisa dipersepsikan sama,” kata Yusran.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN