Menu
Sign in
@ Contact
Search
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Foto: kppu.go.id

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Foto: kppu.go.id

Tender Pelabuhan Jangkar Situbondo, KPPU Putuskan Sanksi Denda Rp 3,25 Miliar

Jumat, 20 Agustus 2021 | 10:34 WIB
Mashud Toarik (mashud_toarik@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membacakan putusan terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur menyampaikan, dalam Putusan Perkara bernomor registrasi 24/KPPU-I/2020 ini, Majalis Komisi memutuskan bahwa para Terlapor terbukti melanggar Pasal 22 serta menjatuhkan denda dengan total sebesar Rp3,25 miliar kepada Terlapor I,II, dan III.

Dipaparkan Deswin, perkara ini berawal dari inisiatif yang dilakukan oleh KPPU dengan terhadap pekerjaan pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 yang melibatkan berbagai pelaku usaha, yakni PT Perkasa Jaya Inti Persada (Terlapor I), PT Kurniadjaja Wirabhakti (Terlapor II), PT Duta Ekonomi (Terlapor III), dan Kelompok Kerja (POKJA) 110 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (Terlapor IV).

“Berdasarkan berbagai fakta dalam persidangan, penilaian, analisis, dan kesimpulan yang ada, Majelis Komisi akhirnya memutuskan bahwa para Terlapor terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menjatuhkan sanksi denda dengan nominal berbeda-beda kepada para Terlapor,” papar Deswin dalam keterangan tertulis, Kamis (19/8/2021).

PT Perkasa Jaya Inti Persada dikenakan denda sebesar Rp1,25 miliar, PT Kurniadjaja Wirabhakti dikenakan denda Rp1 miliar dan PT Duta Ekonomi dikenakan denda sebesar Rp1 miliar. Perintah pembayaran denda tersebut wajib dibayarkan para Terlapor selambatlambatnya 30 hari setelah Putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Keterlambatan atas pembayaran denda tersebut, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 2%  per bulan dari nilai denda. Jika para Terlapor mengajukan Keberatan, maka mereka wajib menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda kepada KPPU, paling lama 14 hari kerja setelah menerima Putusan.

Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang untuk memberikan sanksi hukuman disiplin kepada Kelompok Kerja (POKJA) 110 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.

Rekomendasi juga diminta Majelis Komisi untuk disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menyusun peraturan dan/atau pedoman yang mewajibkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa membandingkan dokumen penawaran antar Penyedia; serta kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan pembinaan kepada Terlapor IV dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Editor : Mashud Toarik (mashud_toarik@investor.co.id)

Sumber : PR

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com